Kontras: Budi Gunawan Akan Dorong Polri Jadi Pelayan Kepentingan Politis

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mengatakan, Komjen Budi Gunawan terlalu ambisius mengejar jabatan di institusi Polri. Seusai batal dilantik menjadi kepala Polri, kini Budi dinilai berupaya keras mengejar posisi wakil kepala Polri.

"Ada upaya yang tidak terhentikan dari BG untuk naik jabatan. Ini motifnya jelas," ujar Haris di Kantor Kontras, Jakarta, Selasa (21/4/2015).

Haris menduga, Budi ngotot mengejar jabatan pimpinan Polri untuk meminta "upah" atas dukungannya terkait Nawacita yang diusung Presiden Joko Widodo. Menurut dia, tidak etis jika Polri mendukung hal yang bermuatan politis. (Baca: IPW Sebut Budi Gunawan Terpilih Jadi Wakapolri)

"Kalau misalnya dia dengan satu kepentingan pribadi berusaha dapat jabatan, tidak hanya kita yang rugi. Polisi juga rugi karena dipimpin orang yang punya motif politik," kata Haris. (baca: ICW: Akan Ada Matahari Kembar di Polri jika Budi Gunawan Jadi Wakapolri)

Tak hanya itu, jika menjadi wakil kepala Polri, Budi akan membahayakan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti. Menurut dia, Badrodin selaku Kapolri kerap meninggalkan kantornya untuk bertugas sehingga tugas penataan birokrasi dan konsolidasi internal dilimpahkan kepada wakil kepala Polri.

"Dia sebagai Kalemdikpol saja bikin manuver yang mencoreng citra Polri. Kalau dia dikasih jabatan, dia akan mendorong Polri jadi institusi yang melayani kepentingan politis dan sektoral," kata Haris. (Baca: ICW: Budi Gunawan Akan Balas Dendam jika Jabat Wakapolri)

Budi gagal menjadi kepala Polri setelah KPK menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Setelah penetapan tersangka itu, dua pimpinan KPK Bambang Widjojanto dan Abraham Samad dijerat tersangka oleh kepolisian.

Belakangan, hakim Sarpin Rizaldi memutuskan penetapan tersangka Budi oleh KPK tidak sah. Sarpin menganggap KPK tidak berwenang mengusut kasus itu.

Namun, Presiden tetap memutuskan tidak melantik Budi sebagai kepala Polri meskipun sudah mendapat persetujuan DPR. Jokowi mengusulkan Badrodin menjadi kepala Polri. (Baca: Jimly: Jangan Tambah Masalah dengan Angkat Budi Gunawan Jadi Wakapolri)

Setelah Badrodin dilantik, jabatan wakil kepala Polri kini kosong. Proses pemilihan wakil kepala Polri akan dilakukan dalam sidang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi Polri.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Anton Charliyan meminta semua pihak harus menghormati siapa pun wakil kepala Polri yang dipilih. (baca: Polri: Semua Pihak Harus Hormati Siapa Pun Wakapolri)