Impian Kartini dalam Nawacita

Oleh: Omas Bulan Samosir

JAKARTA, KOMPAS - Sembilan agenda prioritas (Nawacita) Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk rakyat Indonesia dituangkan dalam sembilan agenda pembangunan nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Cita-cita Kartini dalam memajukan harkat dan peranan perempuan sesungguhnya sudah termaktub dalam RPJMN tersebut.

Agenda pembangunan perempuan secara eksplisit dituangkan dalam sub-agenda prioritas 2 dari agenda prioritas kedua (membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya), yaitu meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan. Juga dalam sub-agenda prioritas 8 dari agenda prioritas keempat (memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya), yaitu melindungi anak, perempuan, dan kelompok masyarakat marjinal.

Sasaran pembangunan perempuan adalah meningkatnya indeks pembangunan jender dan indeks pemberdayaan jender.

Ketidakadilan jender

Perempuan Indonesia akan bertambah sebanyak 6,3 juta jiwa dari 127,1 juta jiwa pada 2015 menjadi 133,4 juta jiwa pada 2019. Selain itu, pada periode 2015-2019, Indonesia juga akan diwarnai lebih banyaknya perempuan usia 15 tahun ke atas daripada laki-laki usia 15 tahun ke atas. Pencapaian sasaran pembangunan perempuan dan visi pembangunan nasional 2015-2019, terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, akan sangat bergantung pada pemanfaatan dinamika kependudukan ini.

Perempuan Indonesia (masih) mengalami berbagai bentuk ketidakadilan dan diskriminasi. Ketidakadilan dan diskriminasi terjadi antara lain dalam akses terhadap pembangunan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja.

Laporan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) menunjukkan bahwa di Indonesia, indeks pembangunan manusia (IPM) perempuan 8 persen lebih rendah daripada IPM laki-laki. Secara rata-rata laki-laki sekolah 1,2 kali lebih lama daripada perempuan. Pendapatan laki-laki dua kali lebih besar daripada perempuan. Indonesia menempati urutan ke-98 dari 148 negara dalam hal ketidakadilan jender dalam pembangunan manusia. Di dunia ini, dalam hal pembangunan manusia, Slovenia merupakan negara yang paling tinggi pencapaiannya dan Afganistan merupakan negara yang paling rendah pencapaiannya.

Ketidakadilan jender menghambat pembangunan dalam kesehatan reproduksi, demokrasi, pendidikan, partisipasi angkatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Laporan UNDP menunjukkan bahwa indeks ketidakadilan gender (IKG) juga paling baik di Slovenia dan paling rendah di Yaman. Indonesia menempati urutan ke-103 dari 152 negara dalam hal IKG.

Di Asia Tenggara, Vietnam dan Myanmar lebih baik daripada Indonesia dalam hal IKG, masing-masing ada di urutan ke-58 dan ke-83. Persentase perempuan dalam parlemen lebih tinggi di Vietnam, Myanmar, dan Timor Leste daripada di Indonesia. Tingkat kematian ibu, tingkat kelahiran pada perempuan remaja usia 15-19 tahun, serta kesenjangan jender dalam pendidikan dan partisipasi angkatan kerja lebih buruk di Indonesia daripada di Vietnam dan Myanmar. Situasi ini, jika tidak ditangani, akan berdampak buruk pada pencapaian pembangunan manusia Indonesia pada masa yang akan datang.

Empat bidang kunci

Investasi pada perempuan merupakan strategi terobosan yang cerdas dan harus dilakukan. Terdapat empat bidang kunci yang mempunyai pengaruh katalis dan pengganda pada kehidupan perempuan, anak perempuan, dan generasi masa yang akan datang.

Pertama, peningkatan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan menengah yang berkualitas bagi anak perempuan. Perempuan yang berpendidikan memiliki prospek ekonomi yang lebih baik, mempunyai anak lebih sedikit dan lebih sehat, serta lebih cenderung untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Semakin tinggi pendidikan perempuan, semakin baik perekonomian sebuah bangsa. Allyn Young (1994) menemukan bahwa delapan negara macan Asia mengalami booming perekonomian sebagai akibat peningkatan pendidikan perempuan dan partisipasi perempuan dalam pasar kerja pada 1980-an.

Kedua, peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk keluarga berencana. Bagi perempuan, akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi menolong mencegah kematian maternal; memungkinkan perempuan untuk merencanakan keluarga; memampukan perempuan untuk menunda atau menjarangkan kelahiran untuk meningkatkan kesempatan pendidikan, pelatihan, dan kesempatan kerja; serta menolong mengurangi risiko HIV/AIDS.

Ketiga, peningkatan kendali perempuan terhadap aset produktif dan finansial. Partisipasi ekonomi perempuan dan kepemilikan serta kendali mereka terhadap aset-aset produktif diyakini akan mempercepat pembangunan, menolong mengatasi kemiskinan dan mengurangi ketimpangan pendapatan, serta memperbaiki gizi, kesehatan, dan partisipasi sekolah anak-anak. Perempuan biasanya menginvestasikan suatu proporsi yang lebih besar dari pendapatan mereka untuk keluarga dan komunitas mereka daripada laki-laki.