PDI-P Anggap Wajar Rendahnya Tingkat Kepuasan Publik terhadap Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengaku dapat memahami rendahnya kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang berjalan sekitar enam bulan. Ia menilai kinerja pemerintah belum optimal karena terkendala masalah di internal dan eksternal.

"Sangatlah wajar jika persepsi tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK saat ini masih belum memuaskan," kata Basarah, saat dihubungi, Senin (20/4/2015).

Basarah mengatakan, ada sejumlah faktor yang dianggapnya sebagai penghalang utama pemerintahan Jokowi-JK dapat berjalan optimal. Pertama, kondisi politik nasional yang masih terimbas konflik kepentingan pasca-pemilu presiden. (Baca: Diberi Tahu Hasil Survei Ketidakpuasan Publik Tinggi, Ini Jawaban Jokowi)

Bahkan, ia memandang perseteruan politik setelah pilpres itu berlanjut di parlemen dengan terciptanya blok politik Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat.

Perseteruan politik di parlemen berlangsung sekitar tiga bulan sejak awal pemerintahan Jokowi-JK dan secara otomatis hubungan pemerintah dengan DPR mengalami stagnasi pada masa itu. (Baca: Survei: Tak Puas Kinerja, Mayoritas Publik Minta Perombakan Kabinet)

"Kedua, masa adaptasi Presiden dan Wakil Presiden bersama para menteri-menterinya terlalu lamban sehingga belum menemukan chemistry yang sesuai sehingga mereka bisa cepat bekerja dalam satu rampak barisan pemerintahan yang solid," ucap Basarah.

Anggota Komisi III DPR RI itu menambahkan, kondisi pemerintahan Jokowi-JK semakin terganggu ketika ada beberapa menteri atau pejabat setingkat menteri yang ia anggap menjalankan agenda tersembunyi di pemerintahan.

Sementara itu, faktor ketiga yang dianggap Basarah mengganggu jalannya pemerintahan Jokowi-JK adalah paradigma pemerintahan yang dibangun Presiden Jokowi belum sepenuhnya diterima partai-partai pengusung dan pendukungnya.

Menurut Basarah, sempat ada kesalahan cara berkomunikasi yang dijalankan Jokowi dengan partai pengusung dan pendukungnya sehingga mengganggu jalannya program-program prioritas pemerintah.

"Pernah terjadi kesalahpahaman politik antara Presiden dan partai pengusung dan pendukungnya sehingga sinergi menjadi tidak maksimal," ujarnya.

Survei Poltracking menunjukkan rendahnya kepuasan publik terhadap enam bulan awal kinerja Jokowi-JK. Hanya 44 persen responden yang menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah. Adapun sebanyak 41,8 persen menyatakan setuju apabila dilakukan perombakan kabinet. (Baca: 6 Bulan Pemerintahan, Tingkat Kepuasan Publik atas Jokowi-JK Masih Rendah)