Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Yakin Hasil Pengalihan Subsidi BBM Terlihat Tiga Tahun Lagi

Kompas.com - 17/04/2015, 20:06 WIB


SURABAYA, KOMPAS.com
 — Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyinggung besarnya anggaran untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) dalam pemerintahan sebelumnya. Ia menyampaikan keprihatinan soal anggaran sebesar Rp 300 triliun per tahun hilang dibakar dalam bentuk subsidi BBM.

"Setahun Rp 300 triliun hanya kita nikmati dengan dibakar dan hilang dengan 83 persen dinikmati oleh yang punya mobil. Mestinya, subsidi ini diberikan kepada mereka yang tidak mampu, tetapi ini terbalik," kata Jokowi di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (17/4/2015), seperti dikutip Antara.

Dalam kunjungan ke Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Siwalankerto Utara, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, Presiden mengatakan, banyak masyarakat mengungkapkan keinginan perwujudan janji yang serba cepat dan serba instan.

"Padahal, untuk mengubah sesuatu, perlu proses dan waktu. Itu termasuk untuk mengubah sesuatu yang sudah lama menjadi kebiasaan, misalnya soal kebiasaan penggunaan BBM," katanya.

Menurut Kepala Negara, mengubah sesuatu yang sudah lama menjadi kebiasaan itu juga perlu proses edukasi dalam waktu tidak singkat.

"Contoh pengalihan subsidi BBM yang sudah berpuluh tahun kita nikmati subsidi itu," katanya.

Ia mengatakan, keputusan pengalihan subsidi akhirnya diambil meskipun banyak pro dan kontra yang muncul. Jokowi meyakini dengan pengalihan subsidi itu dalam jangka waktu 2-3 tahun yang akan datang bisa terlihat hasilnya.

"Nilai Rp 300 triliun dalam 10 tahun itu Rp 3.000 triliun. Padahal, untuk membangun jalur kereta api dari Aceh ke Papua, hanya perlu Rp 360 triliun. Puluhan tahun kita tidak bisa membangun hanya karena subsidi BBM. Kita melakukan itu dan kita tidak sadar," katanya.

Sementara itu, dengan nilai Rp 3.000 triliun itu, juga bisa dibangun jalan tol di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Papua, dan Nusa Tenggara.

"Semua bisa diselesaikan, 1 km hanya Rp 80 miliar, bayangkan bisa berapa puluh ribu km jalan tol bisa dibangun," katanya.

Subsidi BBM yang dialihkan juga memungkinkan semua pelabuhan bisa rampung dibangun. Menurut Jokowi, itulah yang belum disadari oleh masyarakat.

"Belum kalau itu diberikan dalam bentuk benih, pupuk, traktor, dan kapal. Ini tantangan pemerintah untuk mengubah pola pikir seperti itu, termasuk masyarakat, yang tanpa kita sadari kita kehilangan banyak anggaran setiap tahun hilang karena memang kita bakar," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com