Kompas.com - 17/04/2015, 15:00 WIB
Polisi antiteror menggelandang terduga teroris David usai menggeledah rumah terduga teroris lainnya, Ibrahim Sungkar di Kampung Losari, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis (16/5/2013). Dari rumah Ibrahim disita barang bukti, antara lain 25 kg serbuk potasium, sejumlah golok dan pisau, serta buku-buku.

KOMPAS/SRI REJEKIPolisi antiteror menggelandang terduga teroris David usai menggeledah rumah terduga teroris lainnya, Ibrahim Sungkar di Kampung Losari, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis (16/5/2013). Dari rumah Ibrahim disita barang bukti, antara lain 25 kg serbuk potasium, sejumlah golok dan pisau, serta buku-buku.
EditorLaksono Hari Wiwoho

Oleh: Muhammad Ikhsan Mahar

JAKARTA, KOMPAS - Kehadiran simpatisan Negara Islam di Irak dan Suriah di Indonesia menjadi babak baru dalam upaya pemberantasan terorisme. Hingga kini, seakan tidak memiliki taji, lembaga penegak hukum masih mencari cara untuk mencegah penyebaran paham radikal yang disebarkan oleh organisasi radikal pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi.

Pangkal penyebabnya belum ada regulasi jelas yang dapat menghukum simpatisan yang secara terang-terangan mendukung NIIS dan berniat bergabung dengan milisi itu atau bahkan menggunakan berbagai atribut NIIS. Menurut Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, upaya pencegahan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak menyebutkan tindakan seseorang yang mendukung dan mengajak orang lain untuk bergabung dengan gerakan radikal seperti NIIS, termasuk tindakan pidana.

Upaya pencegahan seperti itu merupakan hal terpenting sebagai langkah pencegahan menjamurnya paham radikal NIIS di Tanah Air. Sebab, tidak dapat dimungkiri, keberadaan NIIS di Indonesia layaknya membangunkan virus-virus tidur gerakan radikal. Di sisi lain, NIIS juga menyebar melalui lingkungan dan keluarga.

Sebanyak 12 warga negara Indonesia yang ditangkap polisi Turki pada Januari lalu dan dipulangkan pada medio Maret bisa menjadi contoh nyata, bagaimana hukum di negeri ini tidak bisa menjatuhkan hukuman pidana bagi mereka yang telah berniat bergabung dengan NIIS. Alasan sebagian besar dari mereka adalah anak-anak dan wanita dewasa, bisa menjadi dasar mereka dikatakan cukup menerima bimbingan sosial sebagai upaya deradikalisasi. Namun, siapa yang dapat menjamin upaya itu dapat menghapus pemikiran radikal mereka? Atau bahkan perlakuan terhadap mereka bisa saja menginspirasi WNI lain yang berniat menuju Timur Tengah karena mereka menganggap penangkapan tidak akan berujung pidana.

Bimbingan sosial yang dilakukan Kementerian Sosial di Rumah Perlindungan Trauma Center, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, pun berlangsung kurang dari satu pekan. Mereka dimasukkan ke panti sosial tersebut pada Sabtu (28/3/2015) dan dikembalikan ke kampung halaman masing-masing pada Kamis (2/4). Apakah itu cukup ampuh menyadarkan mereka dan menjamin mereka tidak memengaruhi sanak keluarga atau lingkungannya dengan paham ekstrem yang telah tertanam di pikiran mereka?

Selain itu, sesuai pengakuan Ahmad Junaedi, mantan anggota NIIS yang ditangkap tim Detasemen Khusus 88 Antiteror di Malang, sekelompok WNI telah memulai perjalanan ke Suriah untuk bergabung dengan NIIS sejak awal 2014. Junaedi merupakan kelompok kedua yang diberangkatkan pemimpin NIIS di Indonesia, Salim Mubarok Attamimi alias Abu Jandal. Dalam kelompoknya tersebut terdapat 19 orang. Sebelumnya, sembilan orang telah diberangkatkan oleh Abu Jandal.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Diperkirakan sudah ratusan WNI yang menuju Suriah. Di dalam negeri, sesuai penelitian Rohan Gunaratna, Kepala Pusat Internasional Kekerasan Politik dan Riset Terorisme Singapura, yang disampaikan dalam Seminar Internasional Terorisme dan ISIS di Jakarta, akhir Maret lalu, 19 kelompok radikal di Indonesia telah mendukung NIIS. Tiga di antaranya, yaitu Mujahidin Indonesia Barat (MIB), Mujahidin Indonesia Timur (MIT), dan Ring Banten, telah meminta anggotanya untuk bergabung dengan NIIS di Suriah dan Irak.

Revisi hukum

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Rikwanto menilai, UU Nomor 15 Tahun 2003 hanya dapat menindak pelaku yang telah terbukti melakukan tindakan terorisme. Atau dalam kasus NIIS, mereka telah atau sempat bergabung dengan gerakan itu di Timur Tengah.
content

Karena itu, Rikwanto menyatakan, penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) atau revisi UU Terorisme mendesak diperlukan untuk menghukum WNI yang berniat eksodus ke Suriah bergabung dengan NIIS.

"Kita perlu dasar hukum untuk mencegah eksodus mereka ke Timur Tengah. Kalau itu dibiarkan, akan berbahaya, sebab mereka leluasa menyebarkan nilai-nilai radikal tersebut kepada keluarga. Dampaknya bukan saat ini, melainkan di masa depan," tuturnya.

Dasar hukum yang masih lemah untuk mencegah niat bergabung dengan gerakan radikal juga diakui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komisaris Jenderal Saud Usman. Ia menekankan perlu ada penguatan dalam berbagai dasar hukum, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat, dan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat.

Menurut Saud, ketentuan makar dalam Pasal 139 KUHP belum bisa menjerat pengikut NIIS dengan hukuman pidana sehingga perlu ada perluasan pemahaman tentang makar. Selain itu, UU Organisasi Masyarakat hanya mengatur organisasi yang terdaftar. Padahal, perlu ada kejelasan hukum bagi organisasi yang tidak terdaftar di Indonesia seperti NIIS.

Ketika semua pengguna (user) undang-undang sepakat diperlukan ada penguatan dan perluasan makna, pemerintah justru belum satu suara. Wakil Presiden Jusuf Kalla menganggap, untuk mencegah penyebaran paham radikal, terutama NIIS, penegak hukum dapat menggunakan UU Terorisme. "Tidak perlu pakai perppu lagi, tetapi sebenarnya Undang-Undang Anti Terorisme kita sudah cukup kuat," tambahnya (Kompas, 1/4).

Di sisi lain, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengungkapkan, pemerintah tengah menyiapkan perppu. Perppu tersebut akan bersinergi dengan UU Terorisme untuk menangkal penyebaran paham radikal dengan hukuman pidana. Tujuan perppu itu untuk menangkap WNI yang hendak keluar bergabung dengan NIIS dan yang telah kembali ke Tanah Air.

Dalam sebuah jurnal ilmiah berjudul Rehabilitasi Teroris: Pengalaman Singapura, Gunaratna dan Mohammed Feisal bin Mohamed Hassan mengungkapkan, kejadian bom Bali disebabkan lambatnya pelaksanaan UU Terorisme di Indonesia. Karena itu, sebelum terlambat lagi dan sebelum aksi terorisme kembali mengancam keamanan negeri, sudah seharusnya pemerintah dan penegak hukum duduk bersama meramu dan menyepakati dasar hukum untuk menangkal serta menghukum WNI yang berniat dan menyebarkan paham NIIS dan ekstremisme di Tanah Air.

* Artikel ini sebelumnya tayang di Harian Kompas edisi Jumat (17/4/2015).Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.