Kompas.com - 17/04/2015, 15:00 WIB
Polisi antiteror menggelandang terduga teroris David usai menggeledah rumah terduga teroris lainnya, Ibrahim Sungkar di Kampung Losari, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis (16/5/2013). Dari rumah Ibrahim disita barang bukti, antara lain 25 kg serbuk potasium, sejumlah golok dan pisau, serta buku-buku.

KOMPAS/SRI REJEKIPolisi antiteror menggelandang terduga teroris David usai menggeledah rumah terduga teroris lainnya, Ibrahim Sungkar di Kampung Losari, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis (16/5/2013). Dari rumah Ibrahim disita barang bukti, antara lain 25 kg serbuk potasium, sejumlah golok dan pisau, serta buku-buku.
EditorLaksono Hari Wiwoho

Oleh: Muhammad Ikhsan Mahar

JAKARTA, KOMPAS - Kehadiran simpatisan Negara Islam di Irak dan Suriah di Indonesia menjadi babak baru dalam upaya pemberantasan terorisme. Hingga kini, seakan tidak memiliki taji, lembaga penegak hukum masih mencari cara untuk mencegah penyebaran paham radikal yang disebarkan oleh organisasi radikal pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi.

Pangkal penyebabnya belum ada regulasi jelas yang dapat menghukum simpatisan yang secara terang-terangan mendukung NIIS dan berniat bergabung dengan milisi itu atau bahkan menggunakan berbagai atribut NIIS. Menurut Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, upaya pencegahan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak menyebutkan tindakan seseorang yang mendukung dan mengajak orang lain untuk bergabung dengan gerakan radikal seperti NIIS, termasuk tindakan pidana.

Upaya pencegahan seperti itu merupakan hal terpenting sebagai langkah pencegahan menjamurnya paham radikal NIIS di Tanah Air. Sebab, tidak dapat dimungkiri, keberadaan NIIS di Indonesia layaknya membangunkan virus-virus tidur gerakan radikal. Di sisi lain, NIIS juga menyebar melalui lingkungan dan keluarga.

Sebanyak 12 warga negara Indonesia yang ditangkap polisi Turki pada Januari lalu dan dipulangkan pada medio Maret bisa menjadi contoh nyata, bagaimana hukum di negeri ini tidak bisa menjatuhkan hukuman pidana bagi mereka yang telah berniat bergabung dengan NIIS. Alasan sebagian besar dari mereka adalah anak-anak dan wanita dewasa, bisa menjadi dasar mereka dikatakan cukup menerima bimbingan sosial sebagai upaya deradikalisasi. Namun, siapa yang dapat menjamin upaya itu dapat menghapus pemikiran radikal mereka? Atau bahkan perlakuan terhadap mereka bisa saja menginspirasi WNI lain yang berniat menuju Timur Tengah karena mereka menganggap penangkapan tidak akan berujung pidana.

Bimbingan sosial yang dilakukan Kementerian Sosial di Rumah Perlindungan Trauma Center, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, pun berlangsung kurang dari satu pekan. Mereka dimasukkan ke panti sosial tersebut pada Sabtu (28/3/2015) dan dikembalikan ke kampung halaman masing-masing pada Kamis (2/4). Apakah itu cukup ampuh menyadarkan mereka dan menjamin mereka tidak memengaruhi sanak keluarga atau lingkungannya dengan paham ekstrem yang telah tertanam di pikiran mereka?

Selain itu, sesuai pengakuan Ahmad Junaedi, mantan anggota NIIS yang ditangkap tim Detasemen Khusus 88 Antiteror di Malang, sekelompok WNI telah memulai perjalanan ke Suriah untuk bergabung dengan NIIS sejak awal 2014. Junaedi merupakan kelompok kedua yang diberangkatkan pemimpin NIIS di Indonesia, Salim Mubarok Attamimi alias Abu Jandal. Dalam kelompoknya tersebut terdapat 19 orang. Sebelumnya, sembilan orang telah diberangkatkan oleh Abu Jandal.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Diperkirakan sudah ratusan WNI yang menuju Suriah. Di dalam negeri, sesuai penelitian Rohan Gunaratna, Kepala Pusat Internasional Kekerasan Politik dan Riset Terorisme Singapura, yang disampaikan dalam Seminar Internasional Terorisme dan ISIS di Jakarta, akhir Maret lalu, 19 kelompok radikal di Indonesia telah mendukung NIIS. Tiga di antaranya, yaitu Mujahidin Indonesia Barat (MIB), Mujahidin Indonesia Timur (MIT), dan Ring Banten, telah meminta anggotanya untuk bergabung dengan NIIS di Suriah dan Irak.

Revisi hukum

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Rikwanto menilai, UU Nomor 15 Tahun 2003 hanya dapat menindak pelaku yang telah terbukti melakukan tindakan terorisme. Atau dalam kasus NIIS, mereka telah atau sempat bergabung dengan gerakan itu di Timur Tengah.
content

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Kadang Saya Malu, BUMN Sudah 'Dibukain' Pintu tetapi Enggak Ada Respons

Jokowi: Kadang Saya Malu, BUMN Sudah "Dibukain" Pintu tetapi Enggak Ada Respons

Nasional
Wapres Sebut Jumlah Anak Yatim Piatu Mencapai 28.000 Per September 2021

Wapres Sebut Jumlah Anak Yatim Piatu Mencapai 28.000 Per September 2021

Nasional
Enam Orang yang Terjaring OTT Tiba di Gedung Merah Putih KPK

Enam Orang yang Terjaring OTT Tiba di Gedung Merah Putih KPK

Nasional
Jokowi Tekankan soal Transformasi Bisnis dan Adaptasi Teknologi di BUMN

Jokowi Tekankan soal Transformasi Bisnis dan Adaptasi Teknologi di BUMN

Nasional
Anggota DPR Nilai Cara Penagihan Pinjol dengan Teror dan Intimidasi Patut Diberangus

Anggota DPR Nilai Cara Penagihan Pinjol dengan Teror dan Intimidasi Patut Diberangus

Nasional
OTT di Musi Banyuasin, KPK Tangkap Bupati Dodi Reza Alex Noerdin dan 5 ASN

OTT di Musi Banyuasin, KPK Tangkap Bupati Dodi Reza Alex Noerdin dan 5 ASN

Nasional
Jokowi Ingatkan Izin Investasi di BUMN Jangan Berbelit-belit

Jokowi Ingatkan Izin Investasi di BUMN Jangan Berbelit-belit

Nasional
Temui Orangtua Korban Penganiayaan di Bogor, Wagub Jabar Minta Pihak Sekolah Menindak Tegas

Temui Orangtua Korban Penganiayaan di Bogor, Wagub Jabar Minta Pihak Sekolah Menindak Tegas

Nasional
6 Tips Bijak Menggunakan Pinjaman Online

6 Tips Bijak Menggunakan Pinjaman Online

Nasional
KPK Benarkan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Ditangkap Saat OTT

KPK Benarkan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Ditangkap Saat OTT

Nasional
OTT KPK di Musi Banyuasin Terkait Proyek Infrastruktur

OTT KPK di Musi Banyuasin Terkait Proyek Infrastruktur

Nasional
OTT di Sumatera Selatan, KPK Tangkap Beberapa Pihak

OTT di Sumatera Selatan, KPK Tangkap Beberapa Pihak

Nasional
Wahai Banteng dan Celeng, Bersatulah!

Wahai Banteng dan Celeng, Bersatulah!

Nasional
[POPULER NASIONAL] Daftar Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Berbahaya | Jokowi dan Iriana Nikmati Senja di Labuan Bajo

[POPULER NASIONAL] Daftar Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Berbahaya | Jokowi dan Iriana Nikmati Senja di Labuan Bajo

Nasional
Daftar Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Berdasarkan Temuan BPOM

Daftar Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Berdasarkan Temuan BPOM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.