PPP dan Golkar Terancam Tak Bisa Ikut Pilkada

Kompas.com - 17/04/2015, 08:01 WIB
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ida Budhiarti saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat (13/6/2014). Dalam rapat tersebut ditampilkan jumlah total DPT pilres seluruh Indonesia sebanyak 190.290.936. TRIBUNNEWS/HERUDINAnggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ida Budhiarti saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014, di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat (13/6/2014). Dalam rapat tersebut ditampilkan jumlah total DPT pilres seluruh Indonesia sebanyak 190.290.936.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Konflik internal yang terjadi pada Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golkar menyebabkan kedua partai tersebut terancam tak dapat mengikuti pemilihan kepala daerah serentak. Pilkada serentak akan digelar pada Desember 2015.

Menurut anggota Komisi Pemilihan Umum Ida Budiarti, jika merujuk pada UU Partai Politik,  yang dapat mengusung calon kepala daerah adalah kepengurusan parpol yang telah diakui pemerintah berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM. Persoalannya, keputusan Menkumham terkait kepengurusan kedua parpol itu tengah menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Dalam rapat panja minggu lalu, kami sudah sampaikan skenario apabila parpol menempuh upaya hukum di TUN, dan kejadian TUN menangguhkan pelaksanaan (keputusan) Kumham, maka kami nyatakan dalam PKPU bahwa parpol tidak dapat diterima pendaftarannya," kata Ida, saat dijumpai di Kompleks Parlemen, Kamis (16/4/2015) malam.

Ida menambahkan, parpol yang bersengketa baru dapat mengusung calon kepala daerah apabila telah menempuh jalur perdamaian. KPU menegaskan hanya akan menerima calon kepala daerah yang diusung oleh parpol dengan satu kepengurusan.

"Tugas KPU hanya mengikuti ketentuan norma UU sebagai sebuah norma untuk memberikan kepastian hukum. Selain itu juga ada sisi lain dari aspek kemanfaatan dan keadilan," kata dia.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Lantik 7 Anggota Komisi Nasional Disabilitas

Jokowi Lantik 7 Anggota Komisi Nasional Disabilitas

Nasional
Strategi Pengengalian Berlapis Pemerintah Hadapi Nataru

Strategi Pengengalian Berlapis Pemerintah Hadapi Nataru

Nasional
BMKG Prediksi Pembentukan Badai Tropis Meningkat pada Desember-Januari

BMKG Prediksi Pembentukan Badai Tropis Meningkat pada Desember-Januari

Nasional
Antisipasi Varian Omicron, Satgas Covid-19 Sarankan Pemerintah Ambil 4 Langkah Ini

Antisipasi Varian Omicron, Satgas Covid-19 Sarankan Pemerintah Ambil 4 Langkah Ini

Nasional
Bertemu Wapres Ma'ruf Amin, Menteri Senior Singapura Sampaikan Dukungan untuk Indonesia di G20

Bertemu Wapres Ma'ruf Amin, Menteri Senior Singapura Sampaikan Dukungan untuk Indonesia di G20

Nasional
Kebijakan Pemerintah Antisipasi Masuknya Omicron ke Indonesia

Kebijakan Pemerintah Antisipasi Masuknya Omicron ke Indonesia

Nasional
Kemenkes: Laju Vaksinasi Covid-19 Turun karena Banyak Daerah Inginnya Sinovac

Kemenkes: Laju Vaksinasi Covid-19 Turun karena Banyak Daerah Inginnya Sinovac

Nasional
Varian Omicron Menyebar, Apakah Booster Vaksin Covid-19 Urgen?

Varian Omicron Menyebar, Apakah Booster Vaksin Covid-19 Urgen?

Nasional
Ini Kata WHO Soal Varian Baru Covid-19 Omicron

Ini Kata WHO Soal Varian Baru Covid-19 Omicron

Nasional
Risma Ingin Peringatan Hari Disabilitas Internasional Tak Sekadar Seremonial

Risma Ingin Peringatan Hari Disabilitas Internasional Tak Sekadar Seremonial

Nasional
Menlu Retno: Ketahanan Kesehatanan yang Kuat Jadi Dasar Pemulihan Ekonomi

Menlu Retno: Ketahanan Kesehatanan yang Kuat Jadi Dasar Pemulihan Ekonomi

Nasional
Kasus Predator Seksual Modus Game Online, Orangtua Diminta Lakukan Sensor Mandiri

Kasus Predator Seksual Modus Game Online, Orangtua Diminta Lakukan Sensor Mandiri

Nasional
Korlantas Polri: Tak Ada Kendaraan yang Diputar Balik Saat Libur Natal-Tahun Baru

Korlantas Polri: Tak Ada Kendaraan yang Diputar Balik Saat Libur Natal-Tahun Baru

Nasional
Ketua KPK: Sulit Wujudkan Tujuan Negara jika Penyakit Korupsi Tak Selesai

Ketua KPK: Sulit Wujudkan Tujuan Negara jika Penyakit Korupsi Tak Selesai

Nasional
Varian Omicron Menyebar di Sejumlah Negara, PPKM Level 3 Tak Akan Dipercepat

Varian Omicron Menyebar di Sejumlah Negara, PPKM Level 3 Tak Akan Dipercepat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.