Distribusi KKS, KIS, dan KIP Tahap Kedua Rampung Akhir Juni

Kompas.com - 16/04/2015, 17:09 WIB
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional dari Kementerian Sosial dengan agenda “Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan 2015”, Selasa (14/4/2015) di Redtop Hotel, Pecenongan, Jakarta Pusat. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional dari Kementerian Sosial dengan agenda “Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan 2015”, Selasa (14/4/2015) di Redtop Hotel, Pecenongan, Jakarta Pusat.
|
EditorLatief

JAKARTA, KOMPAS.com - Tahun ini pendistribusian KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), KIS (Kartu Indonesia Sehat), dan KIP (Kartu Indonesia Pintar) rencananya akan segera dirampungkan. Peluncuran tahap kedua kartu-kartu sakti ini akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada 27 April 2015 nanti.

"Verifikasi dan validasi data kemiskinan memang harus dilakukan sebelum distribusi KKS, KIS, dan KIP dilakukan secara maksimal,” jelas Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional dari Kementerian Sosial dengan agenda “Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan 2015”, Selasa (14/4/2015) lalu, di Redtop Hotel, Pecenongan, Jakarta Pusat.

Menurut Khofifah, sementara ini yang menjadi prioritas pendistribusian KKS, KIS, dan KIP adalah kabupaten/kota yang datanya sudah tervalidasi. Pendistribusian paling akhir akan rampung pada akhir Juni 2015.

"Kenapa bulan Juni, karena memang sebagian dari dana KIS dan KIP serta buffer KKS itu menggunakan APBN-P, sedangkan APBN-P itu Dipa-nya baru cair akhir Maret," ujar Khofifah.

Setelah itu, lanjut dia, masih ada proses lelang dan pencetakan kartu. Dengan demikian, distribusi akan dilakukan pada mereka yang datanya relatif lebih cepat tervalidasi.

"Sambil berjalan, proses pencetakan kartu akan terus dilakukan. Maksimal bulan Juni semua KIP, KIS, dan KKS sudah terdistribusi," ujar Kofifah.

Saat dikonfirmasi berkaitan dengan KKS, Khofifah menjelaskan bahwa Kementerian Sosial memiliki buffer sejumlah 500.000, sedangkan khusus untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah 340.000, semuanya ada di APBN-P. Namun, penerima KKS yang saat ini sudah mendapatkan kartu bisa mulai melakukan pencairan dana per 1 April kemarin.

Adapun untuk KIP dan KIS, Menteri Sosial mengarahkan untuk langsung mengkonfirmasikan ke Kementerian terkait, untuk KIP ada di bawah Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan KIS ada di bawah pengawasan Kementerian Kesehatan.

"Kita punya 2,4 juta dari Kementerian Agama, 17,9 juta dari Kemendikbud, dan 3,6 juta diantaranya oleh Kemendikbud dimandatkan ke Kemensos untuk divalidasi bagi anak-anak di luar unit pendidikan,” jelas Khofifah.


Penyandang disabilitas

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Nasional
Ketua MPR Minta Penerapan 'New Normal' Berbasis Data yang Valid

Ketua MPR Minta Penerapan "New Normal" Berbasis Data yang Valid

Nasional
Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Nasional
Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era 'New Normal'

Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era "New Normal"

Nasional
Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Nasional
Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

Nasional
Indonesia Diprediksi Kehilangan Kunjungan 4 Juta Wisatawan Mancanegara Selama Pandemi

Indonesia Diprediksi Kehilangan Kunjungan 4 Juta Wisatawan Mancanegara Selama Pandemi

Nasional
MUI Laporkan Hoaks soal Penolakan Rapid Test Covid-19 ke Bareskrim Polri

MUI Laporkan Hoaks soal Penolakan Rapid Test Covid-19 ke Bareskrim Polri

Nasional
97 Pendaftar Calon Anggota Komisi Yudisial, Tiga di Antaranya Petahana

97 Pendaftar Calon Anggota Komisi Yudisial, Tiga di Antaranya Petahana

Nasional
Menparekraf Sebut Pariwisata Bali Berpotensi Dibuka Kembali, Ini Alasannya

Menparekraf Sebut Pariwisata Bali Berpotensi Dibuka Kembali, Ini Alasannya

Nasional
Era 'New Normal', Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Era "New Normal", Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Nasional
UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X