Kompas.com - 16/04/2015, 17:09 WIB
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional dari Kementerian Sosial dengan agenda “Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan 2015”, Selasa (14/4/2015) di Redtop Hotel, Pecenongan, Jakarta Pusat. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional dari Kementerian Sosial dengan agenda “Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan 2015”, Selasa (14/4/2015) di Redtop Hotel, Pecenongan, Jakarta Pusat.
|
EditorLatief

JAKARTA, KOMPAS.com - Tahun ini pendistribusian KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), KIS (Kartu Indonesia Sehat), dan KIP (Kartu Indonesia Pintar) rencananya akan segera dirampungkan. Peluncuran tahap kedua kartu-kartu sakti ini akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada 27 April 2015 nanti.

"Verifikasi dan validasi data kemiskinan memang harus dilakukan sebelum distribusi KKS, KIS, dan KIP dilakukan secara maksimal,” jelas Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional dari Kementerian Sosial dengan agenda “Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan 2015”, Selasa (14/4/2015) lalu, di Redtop Hotel, Pecenongan, Jakarta Pusat.

Menurut Khofifah, sementara ini yang menjadi prioritas pendistribusian KKS, KIS, dan KIP adalah kabupaten/kota yang datanya sudah tervalidasi. Pendistribusian paling akhir akan rampung pada akhir Juni 2015.

"Kenapa bulan Juni, karena memang sebagian dari dana KIS dan KIP serta buffer KKS itu menggunakan APBN-P, sedangkan APBN-P itu Dipa-nya baru cair akhir Maret," ujar Khofifah.

Setelah itu, lanjut dia, masih ada proses lelang dan pencetakan kartu. Dengan demikian, distribusi akan dilakukan pada mereka yang datanya relatif lebih cepat tervalidasi.

"Sambil berjalan, proses pencetakan kartu akan terus dilakukan. Maksimal bulan Juni semua KIP, KIS, dan KKS sudah terdistribusi," ujar Kofifah.

Saat dikonfirmasi berkaitan dengan KKS, Khofifah menjelaskan bahwa Kementerian Sosial memiliki buffer sejumlah 500.000, sedangkan khusus untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah 340.000, semuanya ada di APBN-P. Namun, penerima KKS yang saat ini sudah mendapatkan kartu bisa mulai melakukan pencairan dana per 1 April kemarin.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun untuk KIP dan KIS, Menteri Sosial mengarahkan untuk langsung mengkonfirmasikan ke Kementerian terkait, untuk KIP ada di bawah Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan KIS ada di bawah pengawasan Kementerian Kesehatan.

"Kita punya 2,4 juta dari Kementerian Agama, 17,9 juta dari Kemendikbud, dan 3,6 juta diantaranya oleh Kemendikbud dimandatkan ke Kemensos untuk divalidasi bagi anak-anak di luar unit pendidikan,” jelas Khofifah.


Penyandang disabilitas

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Nasional
Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Nasional
Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Nasional
Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Nasional
Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Nasional
Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Nasional
Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Nasional
Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Nasional
Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Nasional
Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Nasional
Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X