Panglima TNI: Istri Prajurit TNI Boleh Ikut Kegiatan Politik

Kompas.com - 16/04/2015, 12:58 WIB
Panglima TNI Jenderal Moeldoko memeriksa pasukan saat apel gelar pasukan pengamanan Konferensi Asia Afrika (KAA) di kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Rabu (15/4). Apel ini diikuti ribuan anggota TNI dan Polri. Jumlah personel TNI yang disiagakan untuk pengamanan KAA Ke-60 ini sekitar 16.000 personel. Kompas/Heru Sri KumoroPanglima TNI Jenderal Moeldoko memeriksa pasukan saat apel gelar pasukan pengamanan Konferensi Asia Afrika (KAA) di kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Rabu (15/4). Apel ini diikuti ribuan anggota TNI dan Polri. Jumlah personel TNI yang disiagakan untuk pengamanan KAA Ke-60 ini sekitar 16.000 personel.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengeluarkan surat telegram Nomor ST/1378/XI/2014 tertanggal 24 November 2014. Isi surat itu memberikan atau mengembalikan hak politik bagi istri-istri prajurit TNI.

"Mulai kini, istri prajurit TNI diperbolehkan melakukan kegiatan politik, sehingga nanti diharapkan ada yang bisa menjadi bupati atau gubernur," ujar Moeldoko melalui siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (16/4/2015) siang.

Moeldoko mengatakan bahwa dalam undang-undang, ditegaskan bahwa yang dilarang menggunakan hak politik hanyalah prajurit aktif TNI. Tidak ada larangan bagi istri dan anak-anak prajurit untuk berpolitik.

Moeldoko mengatakan, pertimbangan itu jadi bagian bahan diskusi pada Musyawarah Nasional XII TNI beberapa waktu lalu. Oleh sebab itu, kebijakan tersebut langsung dimasukkan ke dalam agenda program.

"Kebijakan ini untuk mempertegas sekaligus memperjelas posisi istri prajurit TNI bahwa boleh menggunakan hak politiknya," kata Moeldoko.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X