Jokowi Umumkan Tunjangan Prajurit TNI Naik hingga 60 Persen

Kompas.com - 16/04/2015, 10:06 WIB
Presiden Joko Widodo di atas Panser Anoa menuju Lapangan Merah Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (16/4/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINPresiden Joko Widodo di atas Panser Anoa menuju Lapangan Merah Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (16/4/2015).
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan tunjangan bagi seluruh prajurit TNI hingga 60 persen mulai bulan depan. Jokowi mengumumkan hal tersebut dalam pidatonya seusai pengangkatan Presiden sebagai warga kehormatan TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Kamis (16/4/2015).

"Ini juga kabar baik. Tadi pagi saya telepon ke Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, ke Menteri Keuangan. Jadi kenaikan tunjangan kinerja menjadi kurang lebih 56-60 persen. Itu akan diterima saudara-saudara pada awal bulan yang akan datang," ujar Jokowi di hadapan 6.450 prajurit TNI.

Ia mengatakan, dengan stabilitas politik dan keamanan yang baik, rencana pembangunan di bidang ekonomi selama lima tahun ke depan akan berjalan dengan baik juga. Jokowi yakin bahwa dengan keamanan yang kuat, masalah seperti ilegal fishing dan illegal logging dapat teratasi dengan baik.

"Akhirnya, baik alutsista (alat utama sistem persenjataan) dan kesejahteraan prajurit bisa kita tingkatkan. Tentu saja anggaran bagi TNI akan berlipat," kata dia.


Dalam kegiatan tersebut, Jokowi menerima pengangkatan sebagai warga kehormatan TNI. Acara dilakukan dengan pembaretan dan pemberian jaket dari tiap-tiap pasukan khusus TNI.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Nasional
Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Nasional
Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

Nasional
Kejagung Periksa 13 Orang yang Keberatan Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 13 Orang yang Keberatan Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Nasional
Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Nasional
Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

Nasional
Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

Nasional
Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

Nasional
Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Nasional
36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

Nasional
Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X