Tiga PR Badrodin Haiti untuk Perbaiki Sistem Manajemen Internal Polri

Bambang menyebutkan, ada tiga hal yang harus menjadi penekanan bagi Komisi III dalam fit and proper test terhadap Badrodin yang akan berlangsung pada hari ini, Kamis (16/4/2015), sebelum menyetujuinya sebagai Kapolri.

"Pertama, mengenai pengawasan di internal Polri sendiri. Saya sering mendengar, di daerah itu masih banyak polisi yang melakukan pelanggaran etika saat bekerja," kata Bambang, saat dihubungi, Kamis pagi.

Bambang mengatakan, bagi masyarakat di daerah yang cenderung sederhana, dibutuhkan aparat kepolisian yang lebih mengayomi dan sederhana dalam bertugas untuk melindungi masyarakat.

Kedua, terkait pengawasan internal, perlu dilakukan pembenahan manajemen sumber daya manusia Polri. Dalam sejumlah kasus, ada praktik sogokan yang diberikan oknum anggota Polri untuk naik pangkat.

"Jadi kompetisi persaingan kualitasnya belum sehat," kata dia.

Selain itu, pembenahan pada manajemen reserse atau penanganan kasus harus ditingkatkan. Menurut Bambang, Polri sebenarnya telah membangun sistem pengawasan penyelidikan dan penyidikan saat masa kepemimpinan Jenderal Bambang Hendarso Danuri. Namun, sistem tersebut minim praktik, sehingga banyak kasus yang ditangani akhirnya menguap.

Peningkatan manajemen reserse dinilai perlu untuk meminimalisir praktik "mengamankan" kasus. Polri dapat melibatkan Divisi Intel ketika melakukan penyelidikan untuk mengawasi kinerja penyelidik. Sementara, ketika gelar perkara dan penyidikan, Polri dapat melibatkan Divisi Profesi dan Pengamanan serta Komisi Kepolisian Nasional untuk memastikan setiap kasus dapat diselesaikan dengan baik.

"Kalau di situ (penyelidikan dan pengawasan) main 86, intelpol dan propam dapat mengawasi untuk mengantisipasinya," ujar Bambang.

Pada hari ini, Komisi III akan menggelar fit and proper test calon Kapolri Komjen Badrodin Haiti. Uji kelayakan dan kepatutan dijadwalkan pukul 10.00 WIB. Pada Rabu (15/4/2015) kemarin, Komisi III telah mengunjungi kediaman Badrodin sebagai bagian dari rangkaian uji kelayakan dan kepatutan.