Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mensos: Harus Ada Sistem Pendataan Kemiskinan yang Kompak

Kompas.com - 16/04/2015, 07:00 WIB
Adhis Anggiany Putri S

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu agenda Kementerian Sosial yang sedang digarap serius. Target tingkat kemiskinan 7-8 persen pada tahun 2019 menjadi tugas berat harus diemban Kementerian Sosial dengan koordinasi antarkementerian, pemerintah daerah dan badan-badan terkait.

"Saat ini tingkat kemiskinan di Indonesia itu sekitar 10,96 persen. Tahun 2019 targetnya 8-7 persen. Saya sebetulnya optimis pada angka tujuh persen, karena koordinasi antarkementerian cukup intensif," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Sosial dengan agenda Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan 2015, Selasa (14/4/2015). 

Hingga Rabu (15/4/2015) siang pembahasan verifikasi dan validasi data kemiskinan tersebut masih terus dilakukan. Rakornas tersebut rencananya akan berlangsung mulai 14 – 16 April. Dengan waktu cukup singkat itu pemerintah dan berbagai elemen terkait diharapkan dapat merumuskan sistem verifikasi dan validasi data dengan lengkap dan terperinci sehingga tidak terjadi penyimpangan teknis di lapangan.

"Rakornas ini diharapkan menjadi langkah awal menyatukan pemahaman terkait verifikasi dan validasi data KPS dan membangun komitmen bersama antara Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial dan Bappeda tingkat Kabupaten/Kota," ujar Khofifah.

Secara global aspek kemiskinan yang dijadikan salah satu tolak ukur Kementerian Sosial, lanjut Khofifah, diantaranya adalah tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, misalnya sandang, pangan, papan, air bersih, kesehatan dan pendidikan dasar. Selain itu, Khofifah juga menyebutkan tentang masalah-masalah sosial psikologis, misalnya ketidakmampuan mengatasi konflik pribadi, stres, dan persoalan keluarga.

"Juga tidak memiliki pengembangan potensi diri dan lingkungan, dalam arti tidak memiliki keterampilan wirausaha dan lainnya. Yang terakhir adalah aspek pengembangan faktor produksi sendiri, misalnya kepemilikan tanah terbatas atau tidak adanya sarana prasarana produksi," ujarnya.

Menilik masifnya pembahasan yang harus disampaikan kepada seluruh anggota rakornas, Kementerian Sosial mengagendakan kegiatan focus group discussion (FGD) untuk mendalami berbagai isu yang berkembang terkait sasaran program perlindungan sosial dalam lima kelompok dengan tema berbeda. Khofifah sendiri merekomendasikan pembahasan tentang penanggulangan kemiskinan yang sebaiknya mengutamakan aspek pembukaan peluang kerja, dan bukan sekedar dalam bentuk bantuan sosial.

"Nantinya, data yang dikumpulkan diharapkan berbentuk mikro berupa profil dasar setiap warga, selalu dilakukan update berkala sehingga datanya tepat, akurat dan reliable dan dikelola lewat satu pintu dengan sistem dan kriteria data base yang terstandar," kata Khofifah.

Baca: Mensos: Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan Harus Akurat!

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com