Kompas.com - 15/04/2015, 20:51 WIB
Drummer Superman Is Dead Jerinx di Istana Kepresidenan, Rabu (15/4/2015) KOMPAS.com/Sabrina AsrilDrummer Superman Is Dead Jerinx di Istana Kepresidenan, Rabu (15/4/2015)
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Drummer Superman Is Dead, Jerinx, tak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan kepada relawan pendukung Jokowi-Jusuf Kalla, saat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Rabu (15/4/2015). Pada pertemuan tersebut, Jerinx menyampaikan protes keras soal reklamasi Tanjung Benoa, Bali Selatan.

"Kami mohon kepada Presiden Jokowi untuk segera mencabut Perpres 51 tahun 2014 karena rencana reklamasi jelas-jelas mengancam alam Bali Selatan dan Bali pada umumnya," ujar Jerinx, kepada wartawan seusai pertemuan.

Reklamasi Tanjung Benoa dinilai akan merusak kawasan Bali selatan karena daerah itu adalah daerah konservasi yang seharusnya dijaga kelestariannya. Menurut Jerinx, saat ini kawasan itu sudah sangat padat. 

"Dan sekarang hendak dibangun pulau baru yang selain menghilangkan nafkah nelayan lokal, meminggirkan masyarakat lokal juga, di sana akan dibangun hotel, Formula 1, wahana sejenis Disneyland yang tidak nyambung dengan konsep pariwisata Bali selama ini. Orang datang ke Bali bukan cari Disneyland atau F1, tapi budaya dan kultur orang Bali Asli. Ini yang kami pertahankan," papar Jerinx.

Ia menyatakan tak sepakat dengan dalih investor yang menyebutkan kawasan Tanjung Benoa sudah tidak layak menjadi kawasan konservasi. Menurut dia, jalan tol di Bali Selatan yang dibuat untuk memecah kemacetan hanya akal-akalan pengembang untuk membuat akses menuju pulau.

"Sampai sekarang Bali Selatan masih macet dan tol itu cuma jalan menuju pulau baru yang diuruk," kata dia.

Oleh karena itu, ia meminta agar Presiden Jokowi segera membatalkan Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2014 tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita). Merespons permintaan itu, menurut Jerinx, Presiden Jokowi meminta data untuk mempelajari hal tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Segera data itu akan kami sampaikan kepada Presiden," kata dia.

Di akhir masa kepemimpinannya, Presiden Susilo Bambang Yudhono menyetujui reklamasi Teluk Benoa, Bali, meski pun mendapatkan penolakan dari masyarakat Pulau Dewata.

Peraturan Presiden No 51/2014 itu memuat poin mengenai berubahnya peruntukan Perairan Teluk Benoa dari kawasan konservasi perairan menjadi zona budi daya yang dapat direklamasi maksimal seluas 700 hektare. Aturan yang ditetapkan 30 Mei 2014 tersebut merevisi Peraturan Presiden No.45/2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Sarbagita yang memasukkan kawasan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi perairan.

Lebih  rinci, aturan tersebut juga mengubah kawasan konservasi pulau kecil dari seluruh Pulau Serangan dan Pudut, menjadi sebagian Pulau serangan dan Pudut. Perpres juga menghapus besaran luas taman Hutan Raya Ngurah Rai sebagai kawasan pelestarian alam. Dalam aturan sebelumnya ditetapkan secara spesifik luas taman Hutan Raya Ngurah Rai, yakni 1.375 hektar.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Langkah Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART Demokrat Dinilai Tak Etis

Langkah Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART Demokrat Dinilai Tak Etis

Nasional
Jokowi: Semoga Pelantikan Pengurus Jadi Momentum Energi Baru untuk PKP

Jokowi: Semoga Pelantikan Pengurus Jadi Momentum Energi Baru untuk PKP

Nasional
Atlet Paralimpiade Indonesia Berjaya di Tokyo, Ini Janji Mensos untuk Mereka

Atlet Paralimpiade Indonesia Berjaya di Tokyo, Ini Janji Mensos untuk Mereka

Nasional
Oktober, Fitur PeduliLindungi Ada di Gojek, Tokopedia, hingga Jaki

Oktober, Fitur PeduliLindungi Ada di Gojek, Tokopedia, hingga Jaki

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dijemput KPK, MKD: Di Luar Dugaan Kami

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dijemput KPK, MKD: Di Luar Dugaan Kami

Nasional
Wapres Ingatkan Revisi UU ASN Jangan Sampai Lemahkan Reformasi Birokrasi

Wapres Ingatkan Revisi UU ASN Jangan Sampai Lemahkan Reformasi Birokrasi

Nasional
Kuasa Hukum ICW dan Fatia Datangi Komnas HAM, Minta Perlindungan Pekerja HAM

Kuasa Hukum ICW dan Fatia Datangi Komnas HAM, Minta Perlindungan Pekerja HAM

Nasional
Dijemput Penyidik KPK, Azis Syamsuddin Tiba di Gedung Merah Putih

Dijemput Penyidik KPK, Azis Syamsuddin Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Puan: Vaksin Kita Banyak, Jangan Sampai Tidak Disuntikkan

Puan: Vaksin Kita Banyak, Jangan Sampai Tidak Disuntikkan

Nasional
Ketua KPK: Azis Syamsuddin Sudah Dibawa ke Gedung KPK

Ketua KPK: Azis Syamsuddin Sudah Dibawa ke Gedung KPK

Nasional
Kemenkes: Hampir 9.000.000 Orang yang Gunakan PeduliLindungi

Kemenkes: Hampir 9.000.000 Orang yang Gunakan PeduliLindungi

Nasional
Epidemiolog Sebut Masih Banyak Masyarakat di Papua Percaya Covid-19 dari Roh Jahat

Epidemiolog Sebut Masih Banyak Masyarakat di Papua Percaya Covid-19 dari Roh Jahat

Nasional
Beri Apresiasi Atlet Paralimpiade, Mensos Risma Janji Bangun Tempat Latihan

Beri Apresiasi Atlet Paralimpiade, Mensos Risma Janji Bangun Tempat Latihan

Nasional
KTP Dinilai Bisa Jadi Alternatif agar Warga Bisa Beraktivitas meski Tak Punya Aplikasi PeduliLindungi

KTP Dinilai Bisa Jadi Alternatif agar Warga Bisa Beraktivitas meski Tak Punya Aplikasi PeduliLindungi

Nasional
KPK Geledah 3 Lokasi di Probolinggo Terkait Dugaan Suap Jual Beli Jabatan

KPK Geledah 3 Lokasi di Probolinggo Terkait Dugaan Suap Jual Beli Jabatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.