Bertemu Jokowi, Jerinx "Superman Is Dead" Minta Reklamasi Tanjung Benoa Dibatalkan

Kompas.com - 15/04/2015, 20:51 WIB
Drummer Superman Is Dead Jerinx di Istana Kepresidenan, Rabu (15/4/2015) KOMPAS.com/Sabrina AsrilDrummer Superman Is Dead Jerinx di Istana Kepresidenan, Rabu (15/4/2015)
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Drummer Superman Is Dead, Jerinx, tak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan kepada relawan pendukung Jokowi-Jusuf Kalla, saat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Rabu (15/4/2015). Pada pertemuan tersebut, Jerinx menyampaikan protes keras soal reklamasi Tanjung Benoa, Bali Selatan.

"Kami mohon kepada Presiden Jokowi untuk segera mencabut Perpres 51 tahun 2014 karena rencana reklamasi jelas-jelas mengancam alam Bali Selatan dan Bali pada umumnya," ujar Jerinx, kepada wartawan seusai pertemuan.

Reklamasi Tanjung Benoa dinilai akan merusak kawasan Bali selatan karena daerah itu adalah daerah konservasi yang seharusnya dijaga kelestariannya. Menurut Jerinx, saat ini kawasan itu sudah sangat padat. 

"Dan sekarang hendak dibangun pulau baru yang selain menghilangkan nafkah nelayan lokal, meminggirkan masyarakat lokal juga, di sana akan dibangun hotel, Formula 1, wahana sejenis Disneyland yang tidak nyambung dengan konsep pariwisata Bali selama ini. Orang datang ke Bali bukan cari Disneyland atau F1, tapi budaya dan kultur orang Bali Asli. Ini yang kami pertahankan," papar Jerinx.

Ia menyatakan tak sepakat dengan dalih investor yang menyebutkan kawasan Tanjung Benoa sudah tidak layak menjadi kawasan konservasi. Menurut dia, jalan tol di Bali Selatan yang dibuat untuk memecah kemacetan hanya akal-akalan pengembang untuk membuat akses menuju pulau.

"Sampai sekarang Bali Selatan masih macet dan tol itu cuma jalan menuju pulau baru yang diuruk," kata dia.

Oleh karena itu, ia meminta agar Presiden Jokowi segera membatalkan Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2014 tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita). Merespons permintaan itu, menurut Jerinx, Presiden Jokowi meminta data untuk mempelajari hal tersebut.

"Segera data itu akan kami sampaikan kepada Presiden," kata dia.

Di akhir masa kepemimpinannya, Presiden Susilo Bambang Yudhono menyetujui reklamasi Teluk Benoa, Bali, meski pun mendapatkan penolakan dari masyarakat Pulau Dewata.

Peraturan Presiden No 51/2014 itu memuat poin mengenai berubahnya peruntukan Perairan Teluk Benoa dari kawasan konservasi perairan menjadi zona budi daya yang dapat direklamasi maksimal seluas 700 hektare. Aturan yang ditetapkan 30 Mei 2014 tersebut merevisi Peraturan Presiden No.45/2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Sarbagita yang memasukkan kawasan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi perairan.

Lebih  rinci, aturan tersebut juga mengubah kawasan konservasi pulau kecil dari seluruh Pulau Serangan dan Pudut, menjadi sebagian Pulau serangan dan Pudut. Perpres juga menghapus besaran luas taman Hutan Raya Ngurah Rai sebagai kawasan pelestarian alam. Dalam aturan sebelumnya ditetapkan secara spesifik luas taman Hutan Raya Ngurah Rai, yakni 1.375 hektar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Setuju Masa Jabatan Presiden Diperpanjang, Gibran: Ibu Bahkan Sudah Packing

Tak Setuju Masa Jabatan Presiden Diperpanjang, Gibran: Ibu Bahkan Sudah Packing

Nasional
Gibran: Saya Melihat Bapak Saya Sendiri Sebagai Atasan Saya

Gibran: Saya Melihat Bapak Saya Sendiri Sebagai Atasan Saya

Nasional
Din Syamsuddin: Pelita Fokus Verifikasi Administrasi Sebelum Bangun Koalisi

Din Syamsuddin: Pelita Fokus Verifikasi Administrasi Sebelum Bangun Koalisi

Nasional
Gibran Rakabuming Akui Bahas Pencalonan Gubernur dengan Pimpinan Parpol

Gibran Rakabuming Akui Bahas Pencalonan Gubernur dengan Pimpinan Parpol

Nasional
Di Rakernas, Partai Pelita Klaim Infrastruktur Partai Telah Terbentuk di Seluruh Provinsi

Di Rakernas, Partai Pelita Klaim Infrastruktur Partai Telah Terbentuk di Seluruh Provinsi

Nasional
Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Gibran Rakabuming: Kita Enggak Ngotot 3 Periode

Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Gibran Rakabuming: Kita Enggak Ngotot 3 Periode

Nasional
Wapres Harap Waisak Jadi Momentum Tingkatkan Kebijaksanaan Umat Buddha

Wapres Harap Waisak Jadi Momentum Tingkatkan Kebijaksanaan Umat Buddha

Nasional
Hormati Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, AHY: Saya Lebih Baik Tidak Tergesa-gesa

Hormati Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, AHY: Saya Lebih Baik Tidak Tergesa-gesa

Nasional
Update: 88.145 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,61 persen

Update: 88.145 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,61 persen

Nasional
Mengenal Berbagai Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu

Mengenal Berbagai Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu

Nasional
Update16 Mei: Cakupan Vaksinasi Dosis Ketiga 20,51 Persen

Update16 Mei: Cakupan Vaksinasi Dosis Ketiga 20,51 Persen

Nasional
Pengertian Kampanye dalam Pemilu dan Pilpres

Pengertian Kampanye dalam Pemilu dan Pilpres

Nasional
Pengertian dan Alasan Penerapan Parliamentary Threshold

Pengertian dan Alasan Penerapan Parliamentary Threshold

Nasional
Update 16 Mei: Ada 1.610 Suspek Covid-19 di Indonesia

Update 16 Mei: Ada 1.610 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Pemanfaatan Teknologi Digital Masyarakat Indonesia Akan Dipamerkan dalam Sidang Kedua DEWG G20

Pemanfaatan Teknologi Digital Masyarakat Indonesia Akan Dipamerkan dalam Sidang Kedua DEWG G20

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.