Kompas.com - 15/04/2015, 15:00 WIB
Ilustrasi pesawat nirawak KOMPASIlustrasi pesawat nirawak
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS
- Puluhan drone atau pesawat nirawak dioperasikan di perbatasan Kalimantan-Malaysia dan Papua-Papua Niugini untuk pemetaan dan menjaga wilayah perbatasan. Penggunaan pesawat nirawak dianggap sangat efektif karena cakupan wilayah yang dipetakan lebih luas dan mobilitas lebih tinggi serta waktu pengerjaan lebih cepat.

Direktur Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal Dedy Hadria yang ditemui di sela Lomba Orienteering di Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur, Jakarta Timur, Selasa (14/4/2015), mengatakan, jumlah pesawat nirawak yang tersedia saat ini 18 unit dan ditambah 16 unit.

"Pada tahun anggaran 2015 diajukan lagi 60 drone. Sedang dikembangkan pula drone fixed wing dengan daya jelajah 300 kilometer buatan dalam negeri," kata Dedy.

Saat ini, drone fixed wing milik TNI AD mempunyai daya jelajah 200 kilometer dan ketinggian terbang 1.200 meter. Penggunaan pesawat nirawak sangat penting untuk pemutakhiran data peta topografi yang harus dilakukan setiap lima tahun, terutama di wilayah perbatasan. Sebelumnya, survei topografi dilakukan secara konvensional dengan berjalan kaki atau di permukaan.

Untuk tahap awal, menurut Dedy, sudah ada 50-an awak pengendali pesawat nirawak di lingkungan Direktorat Topografi TNI AD dan kodam-kodam di perbatasan.

Selain itu, Pasukan Pengamanan Perbatasan (Pamtas) TNI AD yang ditugaskan untuk bergilir juga akan mendapat pelatihan sebagai operator pesawat nirawak pada pra-penugasan. Tugas pengamanan mereka dibantu dengan mengoperasikan pesawat itu sebagai "mata di udara".

Pada tahap awal pengamanan perbatasan, pesawat nirawak digelar di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Papua. Menurut rencana, pengawasan perbatasan NTT-Timor Leste juga akan dilengkapi dengan pesawat nirawak.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Langkah strategis

Dihubungi secara terpisah, anggota Komisi I DPR yang membidangi pertahanan dan hubungan luar negeri, Prananda Paloh, memuji langkah strategis penggunaan pesawat nirawak dalam survei pemetaan dan pengawasan perbatasan.

"Pada hakikatnya penggunaan alat dan sistem harus memudahkan dan murah serta meningkatkan efisiensi kegiatan manusia. Demikian juga penggunaan drone untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, yakni keperluan intai ataupun tempur oleh TNI adalah sebuah hal yang tak terhindarkan," ujar Prananda.

Namun, dia mengusulkan sebaiknya TNI AD menggunakan pesawat nirawak buatan dalam negeri yang dirancang oleh berbagai pihak, baik swasta, kampus, maupun lembaga riset negara. "Memang untuk peranti elektronik optik harus didatangkan dari luar negeri, tetapi setidaknya sistem pesawat nirawak dan fisik pesawatnya dapat dibangun di dalam negeri," kata Prananda.

Pesawat nirawak yang umumnya dirancang untuk keperluan dalam negeri masih berkisar pesawat nirawak dengan fungsi dasar dan masih kelas pesawat nirawak taktis, belum untuk pengamatan strategis yang lebih jauh dan lebih tinggi. Untuk perangkat yang dibutuhkan tetapi tidak bisa dibuat dalam negeri, bisa didatangkan dari luar negeri.

"Dengan demikian, Indonesia bisa melaksanakan tugas menjaga wilayah sambil belajar pada sistem drone yang lebih tinggi teknologinya. Dengan harapan, satu saat kita dapat melakukan reverse engineering dan memproduksinya sendiri," kata Prananda. (Ong)

* Artikel ini sebelumnya tayang di Harian Kompas edisi Rabu (15/4/2015).



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dua Terdakwa Korupsi di Bakamla Dituntut 4 Tahun Penjara

Dua Terdakwa Korupsi di Bakamla Dituntut 4 Tahun Penjara

Nasional
Serma KKO (Purn) Samuri, Pengangkat Jenazah Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya, Tutup Usia

Serma KKO (Purn) Samuri, Pengangkat Jenazah Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya, Tutup Usia

Nasional
Mensos Risma Ungkap Pemerintah Awalnya Prediksi Pandemi Covid-19 Berakhir April 2021

Mensos Risma Ungkap Pemerintah Awalnya Prediksi Pandemi Covid-19 Berakhir April 2021

Nasional
Jemaah Umrah Indonesia Wajib Karantina 14 Hari, KJRI Jeddah Akan Diplomasi ke Saudi

Jemaah Umrah Indonesia Wajib Karantina 14 Hari, KJRI Jeddah Akan Diplomasi ke Saudi

Nasional
Kemenkominfo Ajak Humas Pemerintah Maksimalkan Medsos untuk Komunikasikan Program

Kemenkominfo Ajak Humas Pemerintah Maksimalkan Medsos untuk Komunikasikan Program

Nasional
Arab Saudi Buka Pintu Jemaah Umrah Internasional, Ini Kata Kemenag

Arab Saudi Buka Pintu Jemaah Umrah Internasional, Ini Kata Kemenag

Nasional
Albertina Ho Bantah Tudingan Terlibat Dalam Pembuatan SK Terkait TWK Pegawai KPK

Albertina Ho Bantah Tudingan Terlibat Dalam Pembuatan SK Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
Panglima TNI Tinjau Pelatihan Tracer Digital Bagi Babinsa hingga Babinpotdirga

Panglima TNI Tinjau Pelatihan Tracer Digital Bagi Babinsa hingga Babinpotdirga

Nasional
Risma Jelaskan Langkah Cegah Korupsi Bansos: Sinkronkan Data hingga Transfer ke Rekening Penerima

Risma Jelaskan Langkah Cegah Korupsi Bansos: Sinkronkan Data hingga Transfer ke Rekening Penerima

Nasional
Dukung Perpanjangan PPKM Level 4, Fraksi PPP Minta Pemerintah Jalankan 2 Hal Ini

Dukung Perpanjangan PPKM Level 4, Fraksi PPP Minta Pemerintah Jalankan 2 Hal Ini

Nasional
Ditanya soal Pemeriksaan Anies dalam Kasus Munjul, Ini Jawaban Ketua KPK

Ditanya soal Pemeriksaan Anies dalam Kasus Munjul, Ini Jawaban Ketua KPK

Nasional
Menkes Sebut Impor Remdesivir, Actemra dan Gammaraas Akan Mulai Masuk Bulan Agustus

Menkes Sebut Impor Remdesivir, Actemra dan Gammaraas Akan Mulai Masuk Bulan Agustus

Nasional
Pemerintah Disarankan Lakukan Ini untuk Perbesar Angka Testing Covid-19

Pemerintah Disarankan Lakukan Ini untuk Perbesar Angka Testing Covid-19

Nasional
Menag Siap Kerahkan 50.000 Penyuluh Agama untuk Kampanyekan 5M

Menag Siap Kerahkan 50.000 Penyuluh Agama untuk Kampanyekan 5M

Nasional
PPKM Level 4 Luar Jawa-Bali: Kegiatan Olahraga Boleh asal Tak Ciptakan Kerumunan

PPKM Level 4 Luar Jawa-Bali: Kegiatan Olahraga Boleh asal Tak Ciptakan Kerumunan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X