Menteri Agraria Ingin Pemakaman Mewah Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan

Kompas.com - 15/04/2015, 14:29 WIB
Ilustrasi makam ShutterstockIlustrasi makam
Penulis Ihsanuddin
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang menginginkan agar pemakaman-pemakaman mewah dikenakan pajak bumi dan bangunan. Selama ini, kata dia, berdasarkan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, tempat pemakaman tidak termasuk kategori yang dikenakan PBB.

"Sekarang bagaimana fenomena San Diego Hills (salah satu pemakaman mewah). Apakah bisa itu dibiarkan bebas PBB?" kata Ferry saat menghadiri rapat dengan Komite II DPD, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/4/2015).

Ferry berharap, revisi UU PBB ini bisa segera dilakukan. Menurut dia, masih banyak subjek dan objek PBB lainnya yang harus diatur ulang dan disesuaikan dengan kondisi saat ini.

"Kalau San Diego bebas PBB, maka akan banyak pengembang-pengembang yang mengalihkan usahanya di bidang kuburan. Karena kenapa? Toh, Tanahnya mahal tapi bebas PBB," ucap Ferry.


Contoh lain dari UU PBB yang harus direvisi, kata dia, PBB untuk kepemilikan rumah. Selama ini UU mengatur dikenakan pada objeknya, berupa seberapa strategis dan luas kepemilikan tanah. Padahal, harusnya PBB diterapkan kepada subjeknya, yakni seberapa besar penghasilan seorang yang memiliki rumah tersebut.

"Jadi kalau orang tinggal di daerah premium di Jakarta misalnya Kebayoran, Kemang, jika dia seorang pensiunan enggak punya penghasilan, dia harus bebas. Jangan lihat Menteng-nya, tapi pada ketidakmampuan sebagai warga yang enggak mampu bayar pajak," ucapnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kata Helmy Yahya, Karyawan TVRI Dapat Tunjangan Kinerja Saat Dipimpinnya

Kata Helmy Yahya, Karyawan TVRI Dapat Tunjangan Kinerja Saat Dipimpinnya

Nasional
SKT FPI Tak Terbit, Kemendagri Sebut karena Tak Sesuai Asas Pancasila

SKT FPI Tak Terbit, Kemendagri Sebut karena Tak Sesuai Asas Pancasila

Nasional
Tak Ingin Ketum PAN Dipilih Aklamasi, Asman Abnur Tegaskan Akan Berjuang

Tak Ingin Ketum PAN Dipilih Aklamasi, Asman Abnur Tegaskan Akan Berjuang

Nasional
Jokowi Putuskan soal Subsidi Elpiji 3 Kg Setelah Dapat Laporan dari Menteri

Jokowi Putuskan soal Subsidi Elpiji 3 Kg Setelah Dapat Laporan dari Menteri

Nasional
Temui Wapres, Khofifah Minta Dukungan Pembangunan Indonesia Islamic Science Park

Temui Wapres, Khofifah Minta Dukungan Pembangunan Indonesia Islamic Science Park

Nasional
KPK Tetapkan 10 Tersangka Kasus Proyek Jalan di Bengkalis

KPK Tetapkan 10 Tersangka Kasus Proyek Jalan di Bengkalis

Nasional
Helmy Yahya Akui Pembelian Hak Siar Liga Inggris di TVRI Tak Dianggarkan

Helmy Yahya Akui Pembelian Hak Siar Liga Inggris di TVRI Tak Dianggarkan

Nasional
Helmy Yahya Donasikan Kuis 'Siapa Berani' ke TVRI

Helmy Yahya Donasikan Kuis "Siapa Berani" ke TVRI

Nasional
Tak Mau Disamakan dengan Keraton Agung Sejagat, Keraton di Sukoharjo Beri Penjelasan

Tak Mau Disamakan dengan Keraton Agung Sejagat, Keraton di Sukoharjo Beri Penjelasan

Nasional
Jadi Caketum PAN, Asman Abnur: Banyak Program Saya yang Diapresiasi Saat Jadi Menteri

Jadi Caketum PAN, Asman Abnur: Banyak Program Saya yang Diapresiasi Saat Jadi Menteri

Nasional
Yasonna Masuk Tim Hukum PDI-P Lawan KPK, Ini Respons Jokowi

Yasonna Masuk Tim Hukum PDI-P Lawan KPK, Ini Respons Jokowi

Nasional
Amnesty International Khawatir Jaksa Agung Giring Penuntasan Kasus Semanggi I dan II secara Non-Yudisial

Amnesty International Khawatir Jaksa Agung Giring Penuntasan Kasus Semanggi I dan II secara Non-Yudisial

Nasional
Semua Pengikut Keraton Agung Sejagat di Klaten Miliki Seragam dan KTA

Semua Pengikut Keraton Agung Sejagat di Klaten Miliki Seragam dan KTA

Nasional
Anggap Tragedi Semanggi Bukan Pelanggaran HAM, Jaksa Agung Dinilai Lari dari Tanggung Jawab

Anggap Tragedi Semanggi Bukan Pelanggaran HAM, Jaksa Agung Dinilai Lari dari Tanggung Jawab

Nasional
Tak Mampu Selesaikan Tragedi Semanggi, Jaksa Agung Dianggap Cari Jalan Tengah

Tak Mampu Selesaikan Tragedi Semanggi, Jaksa Agung Dianggap Cari Jalan Tengah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X