Kompas.com - 15/04/2015, 12:27 WIB
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi sudah melayangkan nota protes kepada pemerintah Arab Saudi terkait tidak diberitahukannya eksekusi mati terhadap tenaga kerja Indonesia, Siti Zaenab. Menindaklanjuti protes itu, Retno memanggil Duta Besar Arab Saudi di Jakarta.

"Nota protes baru dikirim kemarin sore dan hari ini akan kami panggil dubesnya," ujar Retno usai mendampingi Presiden Joko Widodo bertemu duta besar dan perwakilan negara-negara OKI di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/4/2015).

Di dalam pertemuan dengan Duta Besar Arab Saudi di forum itu, Retno mengaku tidak membahas soal nasib Siti Zaenab yang berakhir dipancung pada Selasa (14/4/2015).

Presiden dan Duta Besar Arab Saudi lebih banyak membahas soal perlunya umat Islam bersatu untuk memajukan perdamaian. (baca: "Siti Zaenab Dieksekusi Mati, Tamparan Keras bagi Jokowi")

Retno menjelaskan, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk meloloskan Siti Zaenab dari hukum pancung. Tiga presiden RI, yakni Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Joko Widodo telah mengirimkan surat permohonan maaf bagi Siti Zaenab.

Namun, berdasarkan peraturan hukum di Arab Saudi, vonis hukum qhisash bisa gugur asalkan mendapat pengampunan dari ahli waris korban. Persoalan muncul saat ahli waris korban tidak mau memaafkan.

Siti Zaenab lalu dieksekusi mati pada Selasa siang waktu Indonesia, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya ke pihak kuasa hukum. (Baca: Siti Zaenab Dieksekusi Tanpa Pemberitahuan, Indonesia Kirim Nota Protes ke Arab Saudi)

"Perwakilan kami tak diberi tahu soal pelaksanaan ini. Kami hanya diberi tahu setelah pelaksanaan dilakukan," ujar Retno.

Siti Zainab dipidana atas kasus pembunuhan terhadap istri dari pengguna jasanya yang bernama Nourah Bt Abdullah Duhem Al Maruba pada tahun 1999. Dia kemudian ditahan di Penjara Umum Madinah sejak 5 Oktober 1999. (baca: Siti Zaenab Dieksekusi Mati, Pemerintah Diminta Stop Kirim TKI ke Arab Saudi)

Setelah melalui rangkaian proses hukum, pada 8 Januari 2001, Pengadilan Madinah menjatuhkan vonis hukuman mati atau qishash kepada Siti Zainab. Dengan jatuhnya keputusan qishash tersebut maka pemaafan hanya bisa diberikan oleh ahli waris korban.

Namun, pelaksanaan hukuman mati tersebut ditunda untuk menunggu Walid bin Abdullah bin Muhsin Al Ahmadi, putra bungsu korban, mencapai usia akil balig. Pada tahun 2013, setelah dinyatakan akil balig, Walid bin Abdullah bin Muhsin Al Ahmadi telah menyampaikan kepada pengadilan perihal penolakannya untuk memberikan pemaafan kepada Siti Zainab dan tetap menuntut pelaksanaan hukuman mati. Hal ini kemudian dicatat dalam keputusan pengadilan pada tahun 2013.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSAD Jenderal Dudung: 'Founding Father' Berjuang Pakai Bambu Runcing, Kalau Kita dengan Cara Bersatu

KSAD Jenderal Dudung: "Founding Father" Berjuang Pakai Bambu Runcing, Kalau Kita dengan Cara Bersatu

Nasional
Kesan Kolonel Andike Saat Tahu Akan Jadi Komandan Upacara di Istana: Ini Tanggung Jawab Berat

Kesan Kolonel Andike Saat Tahu Akan Jadi Komandan Upacara di Istana: Ini Tanggung Jawab Berat

Nasional
Ketua KPK Sebut Kemerdekaan Sejati saat Indonesia Bersih dari Korupsi

Ketua KPK Sebut Kemerdekaan Sejati saat Indonesia Bersih dari Korupsi

Nasional
Tim Pancasila Sakti Akan Bertugas pada Upacara Penurunan Bendera di Istana Merdeka

Tim Pancasila Sakti Akan Bertugas pada Upacara Penurunan Bendera di Istana Merdeka

Nasional
Istana Sebut Jokowi Segera Lantik Menpan-RB Pengganti Tjahjo Kumolo

Istana Sebut Jokowi Segera Lantik Menpan-RB Pengganti Tjahjo Kumolo

Nasional
40 Napi Teroris Ikrar Setia ke NKRI, BNPT: Hadiah Luar Biasa HUT ke-77 RI

40 Napi Teroris Ikrar Setia ke NKRI, BNPT: Hadiah Luar Biasa HUT ke-77 RI

Nasional
Asyik Joget Saat Farel Prayoga Nyanyi, KSAD Dudung: Kita Nikmati Kemerdekaan

Asyik Joget Saat Farel Prayoga Nyanyi, KSAD Dudung: Kita Nikmati Kemerdekaan

Nasional
Istana Benarkan Jokowi Segera Lakukan 'Groundbreaking' di IKN Bulan ini

Istana Benarkan Jokowi Segera Lakukan "Groundbreaking" di IKN Bulan ini

Nasional
Kejagung Diharap Beri KPK Akses Luas Periksa Surya Darmadi

Kejagung Diharap Beri KPK Akses Luas Periksa Surya Darmadi

Nasional
Puji Penyelenggaraan HUT Ke-77 RI, Addie MS: Ini Paling Seru

Puji Penyelenggaraan HUT Ke-77 RI, Addie MS: Ini Paling Seru

Nasional
Jokowi Beri Pesan ke Farel Prayoga: Sekolah Terus Setinggi-tingginya!

Jokowi Beri Pesan ke Farel Prayoga: Sekolah Terus Setinggi-tingginya!

Nasional
RAPBN 2023, Ini Penjelasan Lengkap Jokowi soal Besaran Dana Kesehatan, Pendidikan hingga Infrastruktur

RAPBN 2023, Ini Penjelasan Lengkap Jokowi soal Besaran Dana Kesehatan, Pendidikan hingga Infrastruktur

Nasional
PDI-P Hormati Terbentuknya Kerja Sama Politik Gerindra dan PKB

PDI-P Hormati Terbentuknya Kerja Sama Politik Gerindra dan PKB

Nasional
Kenakan Pakaian Adat Kaltim Saat Upacara HUT ke-77 RI, Menkes: Siap-siap ke Ibu Kota Baru

Kenakan Pakaian Adat Kaltim Saat Upacara HUT ke-77 RI, Menkes: Siap-siap ke Ibu Kota Baru

Nasional
HUT Ke-77 RI, SBY Sebut Indonesia Bangsa yang Tangguh

HUT Ke-77 RI, SBY Sebut Indonesia Bangsa yang Tangguh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.