"Siti Zaenab Dieksekusi Mati, Tamparan Keras bagi Jokowi"

JAKARTA, KOMPAS.com - Eksekusi terhadap warga negara Indonesia, Siti Zaenab (47), oleh pemerintah Arab Saudi dinilai sebagai imbas dari sikap pemerintah Indonesia mengenai eksekusi para terpidana mati. Eksekusi terhadap Siti diharapkan menjadi suatu peringatan besar bagi pemerintah.

"Sikap pemerintah yang tidak mengindahkan kecaman dari dalam dan luar negeri terkait eksekusi mati di Indonesia seakan berbalik," ujar peneliti Institute Criminal for Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu melalui keterangan pers, Rabu (15/4/2015).

Munurut Erasmus, untuk melindungi WNI yang dihukum mati di luar negeri, Indonesia harus terlebih dahulu menunjukkan sikap dengan tidak melanjutkan serangkaian rencana eksekusi mati di negeri sendiri.

Sebab, pemerintah Indonesia harus sadar bahwa sampai saat ini ada 299 WNI yang terancam dihukum mati di negara lain. (Baca: 16 Tahun Memohon Ampun, TKI Siti Zaenab Dieksekusi Mati di Arab Saudi)

Ia mengatakan, sikap pemerintah Indonesia yang belum lama ini mempertontonkan ketegasan dengan tanpa ampun menjalankan eksekusi mati, seakan berbalik. Pernyataan pemerintahan Jokowi dengan mengusung nama besar kedaulatan negeri untuk tetap melegalkan hukuman mati, justru menghalangi pemerintah untuk membebaskan WNI yang terjerat persoalan hukum di negara lain.

Selain itu, kata dia, di sisi lain eksekusi terhadap Siti seakan memberi tamparan keras bagi Presiden Joko Widodo. Pasalnya, pelaksanaan eksekusi tersebut dilakukan tanpa diketahui oleh pemerintah Indonesia. (baca: Soal Eksekusi Mati, Jaksa Agung Pastikan Akan Dilakukan Bersamaan)

Kementerian Luar Negeri RI memberikan konfirmasi mengenai eksekusi terhadap Siti. Eksekusi dilakukan pada Selasa (14/4/2015), pukul 10.00 waktu setempat.

Pihak Kemenlu mengakui tidak ada notifikasi yang disampaikan kepada Perwakilan RI maupun kepada keluarga mengenai waktu pelaksanaan  hukuman mati. (Baca: Siti Zaenab Dieksekusi Tanpa Pemberitahuan, Indonesia Kirim Nota Protes ke Arab Saudi)

Siti Zainab dipidana atas kasus pembunuhan terhadap istri dari pengguna jasanya yang bernama Nourah Bt Abdullah Duhem Al Maruba pada tahun 1999. Dia kemudian ditahan di Penjara Umum Madinah sejak 5 Oktober 1999.

Setelah melalui rangkaian proses hukum, pada 8 Januari 2001, Pengadilan Madinah menjatuhkan vonis hukuman mati atau qishash kepada Siti Zainab. Dengan jatuhnya keputusan qishash tersebut maka pemaafan hanya bisa diberikan oleh ahli waris korban.

Namun, pelaksanaan hukuman mati tersebut ditunda untuk menunggu Walid bin Abdullah bin Muhsin Al Ahmadi, putra bungsu korban, mencapai usia akil balig. Pada tahun 2013, setelah dinyatakan akil balig, Walid bin Abdullah bin Muhsin Al Ahmadi telah menyampaikan kepada pengadilan perihal penolakannya untuk memberikan pemaafan kepada Siti Zainab dan tetap menuntut pelaksanaan hukuman mati. Hal ini kemudian dicatat dalam keputusan pengadilan pada tahun 2013.