16 Politisi dan Relawan Jokowi Jadi Komisaris, Bahaya Menanti BUMN

Kompas.com - 12/04/2015, 11:41 WIB
Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membahas sistem transportasi massal di kantor presiden, Rabu (25/2/2015). Kompas.com/SABRINA ASRILPresiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membahas sistem transportasi massal di kantor presiden, Rabu (25/2/2015).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Lima bulan sudah pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berjalan. Selama roda pemerintahan ini berjalan, kontroversi pun menyeruak seputar penunjukan komisaris badan usaha milik negara (BUMN).

Pengamat BUMN, Said Didu, mempertanyakan pola rekrutmen yang dilakukan dalam seleksi komisaris BUMN saat ini. Pasalnya, komisaris yang ditunjuk kebanyakan mulai dari terafiliasi dengan partai pendukung hingga memiliki hubungan dengan lingkar Istana.

"Saya tidak tahu bagaimana kapasitas yang lain, tetapi sebagai contoh, Sukardi Rinakit menolak jabatan Komisaris BTN karena merasa tidak punya kemampuan di bidang perbankan. Selama ini, dia dikenal sebagai pengamat politik. Artinya kan bagaimana memilih orang-orang itu," ujar Said saat berbincang dengan Kompas.com, beberapa waktu lalu.

Mantan Sekretaris Menteri BUMN itu mengungkapkan, penunjukan orang-orang dekat lingkar kekuasaan menjadi komisaris bukanlah sesuatu yang baik bagi pasar. Hal ini menimbulkan kesan ada jalur khusus yang digunakan oleh pihak-pihak tertentu di luar jalur profesional.

"Ketidakwajaran ini bisa berdampak merugikan BUMN yang seharusnya menerapkan prinsip profesional dan good corporate. Tentu ini akan berakibat pada penilaian pasar," imbuh dia.

Bahayanya lagi, sebut Said, apabila orang yang ditunjuk sebagai komisaris ternyata tak memiliki kemampuan di bidang BUMN yang diawasinya. Sebagai komisaris, ujar Said, seseorang bertanggung jawab melakukan pengawasan dan memberikan arahan strategis untuk mengembangkan BUMN.

"Pengalaman saya, komisaris yang tidak punya kompetensi, bahayanya, apabila masuk, maka ada tiga kemungkinan yang terjadi. Dia jadi komisaris, diam menikmati gaji, tetapi tidak melakukan apa-apa, lalu ikut cawe-cawe dalam pengambilan keputusan direksi sebagai intervensi, dan memberikan usulan yang aneh karena dia tidak paham apa-apa," ujar dia.

Semenjak Jokowi-JK dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden, setidaknya sudah ada 16 orang yang menjadi komisaris perusahaan pelat merah. Mereka yang ditunjuk ini terafiliasi dengan partai pendukung ataupun kelompok relawan pendukung Jokowi-Jusuf Kalla. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya:

1. Imam Sugema
Imam menjadi Komisaris Utama Perusahaan Gas Negara (PGN). Dia merupakan ekonom dari Institut Pertanian Bogor (IPB) yang menjadi salah satu tim ekonomi Jokowi-JK dalam penyusunan visi dan misi ekonomi pemerintahan saat ini. Imam meraih gelar doktor bidang ekonomi di Australia National University pada tahun 2000. Setelah itu, dia aktif menjadi peneliti di kampus yang sama sekaligus menjadi pengajar di IPB. Imam sempat pula menjadi penasihat teknis menteri perdagangan, staf ahli Badan Pemeriksa Keuangan, dan menjadi ekonom senior di United Nations Development Programme (UNDP). Imam juga aktif di Megawati Institute sebagai peneliti.

2. Paiman Rahardjo
Paiman mendapat posisi sebagai Komisaris PGN. Sebelum mendapat posisi itu, Paiman merupakan Sekretaris Jenderal Rumah Koalisi Indonesia Hebat pada Pemilu Presiden 2014.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Yurianto yang Dijuluki 'Pembawa Berita Kematian' karena Sampaikan Data Covid-19

Cerita Yurianto yang Dijuluki "Pembawa Berita Kematian" karena Sampaikan Data Covid-19

Nasional
Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Nasional
Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Nasional
Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Nasional
Pemilih yang Jalani Isolasi Mandiri di Hari Pencoblosan Pilkada 2020 akan Didatangi Petugas

Pemilih yang Jalani Isolasi Mandiri di Hari Pencoblosan Pilkada 2020 akan Didatangi Petugas

Nasional
Kemenag: Tanpa Protokol Kesehatan, Sebaiknya Masjid Tak Gelar Shalat Idul Adha

Kemenag: Tanpa Protokol Kesehatan, Sebaiknya Masjid Tak Gelar Shalat Idul Adha

Nasional
Said Aqil: Covid-19 Ini Nyata, Bukan Konspirasi Atau Bohong-bohongan!

Said Aqil: Covid-19 Ini Nyata, Bukan Konspirasi Atau Bohong-bohongan!

Nasional
Wakil Ketua Komisi I DPR: Mesti Ada Penguatan Kesehatan untuk Personel TNI

Wakil Ketua Komisi I DPR: Mesti Ada Penguatan Kesehatan untuk Personel TNI

Nasional
Cegah Penularan Covid-19 Lewat Udara, Gugus Tugas: Disiplin Pakai Masker!

Cegah Penularan Covid-19 Lewat Udara, Gugus Tugas: Disiplin Pakai Masker!

Nasional
Kemenlu RI Sebut Israel Tunda Rencana Aneksasi Tepi Barat Palestina

Kemenlu RI Sebut Israel Tunda Rencana Aneksasi Tepi Barat Palestina

Nasional
Polri Sita Aset Maria Pauline Lumowa Senilai Rp 132 Miliar

Polri Sita Aset Maria Pauline Lumowa Senilai Rp 132 Miliar

Nasional
Tahan Maria Pauline Lumowa, Bareskrim Kirim Surat ke Kedubes Belanda

Tahan Maria Pauline Lumowa, Bareskrim Kirim Surat ke Kedubes Belanda

Nasional
Zulkifli Hasan: Pembahasan RUU HIP Rawan Lahirkan Krisis Ideologi

Zulkifli Hasan: Pembahasan RUU HIP Rawan Lahirkan Krisis Ideologi

Nasional
Buronan 17 Tahun Maria Pauline Lumowa Resmi Ditahan

Buronan 17 Tahun Maria Pauline Lumowa Resmi Ditahan

Nasional
Saat Jokowi Percayakan Prabowo Urusi Ketahanan Pangan...

Saat Jokowi Percayakan Prabowo Urusi Ketahanan Pangan...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X