Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Akui Pencairan Dana Konferensi Asia Afrika Telat

Kompas.com - 10/04/2015, 20:23 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Nasional Konferensi Asia-Afrika Luhut Binsar Panjaitan mengakui adanya keterlambatan pencairan dana pelaksanaan KAA. Namun, Luhut menuturkan pencairan dana akan selesai dilakukan pada pekan ini.

"Kalau ada sedikit terlambat, saya baru tahu juga semua di program baru cair minggu lalu, seperti dana KKS yang 16,3 juta orang itu sudah mulai cair minggu lalu. Jadi saya pikir ini paralel lah semuanya," kata Luhut saat ditemui di Gedung Bina Graha, Jumat (10/4/2015).

Luhut menyatakan, semua anggaran terkait KAA mulai dari bantuan pusat untuk pemerintah Kota Bandung, Kementerian Pariwisata, hingga Kementerian Komunikasi dan Informatika akan segera diterima. Menurut dia, proses pencairan anggaran di dalam APBN-P 2015 dilakukan pada 4-5 April.

"Sekarang sudah mulai cair semua, sudah mulai mengalir," ucap Luhut.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro beberapa waktu lalu menyatakan anggaran KAA untuk Kementerian Sekretaris Negara sebagian besar sudah turun. Total anggaran lembaga itu untuk KAA yakni Rp 200 miliar. "Yang belum Kominfo dan Pariwisata belum selesai karena administrasi," ujar dia.

Kementerian Komunikasi dan Informatika seharusnya mendapat Kucuran dana untuk KAA sebesar Rp 6 miliar dan Kementerian Pariwisata Rp 3 miliar.

Dana macet

Persoalan pencairan dana ini juga sempat disinggung oleh Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Sebagai salah satu tuan rumah KAA, Bandung harus berbenah. Namun, anggaran dari pusat sebagian besar belum turun. (Baca: Ridwan Kamil Resah Dana KAA dari Pusat Belum Juga Cair)

Pemkot Bandung meminta kucuran dana untuk perbaikan infrastruktur serta rangkaian kegiatan KAA kepada pemerintah pusat sebesar Rp 10 miliar.

"Kebawa mimpi, stres, capek, seharian kerja sampai malam, mau istirahat mimpinya KAA karena ada lebih dari 30 perbaikan infrastruktur, 60 acara," kata Emil saat ditemui di Bandung Command Centre, Jalan Wastukencana, Kota Bandung, Kamis (9/4/2015).

Emil menambahkan, dari Rp 10 miliar yang diperlukan, pemerintah pusat baru memberikan uang ratusan juta rupiah yang dipakai untuk memindahkan Monumen Dasasila Bandung dari Jalan Simpang Lima ke Jalan Asia Afrika.

"Lama karena prosedurnya harus diperiksa dulu di inspektorat, ke departemen-departemen. Harus ada persuratan ini, itu," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com