Bela Yance, Kalla Sebut Pembebasan Lahan PLTU atas Perintah Dirinya

Kompas.com - 10/04/2015, 17:19 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla pada peringatan puncak Hari Guru Nasional di Istora, Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2014).   TRIBUNNEWS/DANY PERMANAWakil Presiden Jusuf Kalla pada peringatan puncak Hari Guru Nasional di Istora, Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2014).
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla siap membela politikus Partai Golkar Irianto Syafiuddin alias Yance dalam persidangan yang dijadwalkan Senin (13/4/2015) mendatang. Yance didakwa melakukan tindak pidana korupsi terkait pembebasan lahan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Sumuradem, Indramayu, Jawa Barat.

Kalla mengatakan, percepatan pembebasan lahan PLTU tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Tahun 2006 Nomor 71. Saat itu yang menandatangani adalah Kalla sebagai Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Waktu itu saya mendorong dan tentu memimpin pelaksanaannya. Itu pertama harus dengan pembebasan lahan di tempat itu," kata Kalla di Istana Wakil Presiden Jakarta, Jumat (10/4/2015).

Ia mengaku memerintahkan Yance yang ketika itu menjabat Bupati Indramayu untuk mempercepat proses pembebasan lahan. Menurut Kalla, pembebasan lahan PLTU Sumuradem tergolong cepat dibandingkan PLTU lainnya. Kalla bahkan menyebut langkah Yance yang cepat membebaskan lahan terkait pembangunan pembangkit listrik bertenaga 600 megawatt itu menguntungkan negara.

"Karena lahan itu hanya kurang lebih Rp 43 miliar, sedangkan biaya listrik itu Rp 10 triliun untuk pembangunan, dan itu selesai dengan cepat berarti justru sangat menguntungkan negara dibanding daerah yang sampai sekarang dua tahun tidak selesai lahannya kayak di Batang," sambung Kalla.

Atas dasar itu, Kalla merasa perlu hadir dalam persidangan sebagai saksi meringankan Yance untuk menjelaskan program pembebasan lahan tersebut. "Karena dia dianggap bersalah dalam hal pembebasan itu dan itu keputusan pemerintah Keppres lagi, maka tentu saya harus memberikan kesaksian apa isi bahwa benar itu adalah pemerintah dan keputusan pemerintah," ujar dia.

Mengenai indikasi penggelembungan harga lahan yang diduga dilakukan Yance dalam pelaksanaanya, Kalla mengatakan bahwa masalah itu merupakan urusan pengadilan.

Yance didakwa melakukan penggelembungan ganti rugi tanah menjadi Rp 57.850/meter persegi. Sedangkan harga nilai jual obyek pajak milik PT Wiharta Karya Agung hanya sebesar Rp 14.000/meter persegi. Akibat perbuatannya, negara diduga merugi Rp 4,1 miliar. Yance didakwa dengan dakwaan primer Pasal 2 dan 3 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP. Ancaman hukuman maksimalnya adalah 20 tahun penjara.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X