Kompas.com - 09/04/2015, 19:30 WIB
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada ADHIS SISWANTO/KOMPAS.comMenteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada "Seminar dan Lokakarya Advokasi RUU Penyandang Disabilitas", Kamis (9/4/2015), menyatakan bahwa jika ada Instruksi Presiden pengarusutamaan inklusifitas penyandang disabilitas dalam pembangunan bisa menjadi pintu masuk tidak hanya bagi pemerintah, tapi juga bagi sektor informal, korporat, masyarakat dan seluruh aparatur pemerintah di tingkat provinsi maupun kabupaten kota.
|
EditorLatief

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia telah menandatangani Convention on the Rights of Persons with Disabilities atau Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada 30/3/2007 di New York. Ini merupakan titik awal perjuangan panjang dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia semua penyandang disabilitas, termasuk mereka yang memerlukan dukungan lebih intensif.

Dimulai dengan pengesahan UU Nomor 4 Tahun 2007, yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 19 Tahun 2011, konsentrasi terhadap menyempurnaan tercapainya hak-hak asasi bagi kaum difabel terus dilakukan.

Pembangunan yang terus berkesinambungan, mulai dari pembangunan infrastruktur, ekonomi, politik, sampai sumber daya manusia meliputi pendidikan juga kesehatan melahirkan kesadaran akan kebutuhan kerjasama semua lapisan masyarakat tanpa memandang ras, gender, atau kapabilitas fisik. Kesadaran bahwa para penyandang disabilitas juga memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara yang patut dihargai tanpa dipandang sebelah mata, juga menjadi isu yang harus segera dibenahi bersama.

Terlepas dari rancanan RUU yang dijadwalkan rampung dibahas oleh DPR RI tahun ini, kesadaran semua golongan masyarakat perlu ditingkatkan. Namun, para penyandang disabilitas tetap membutuhkan payung hukum yang jelas untuk menunjang hak-hak asasinya agar mereka pada akhirnya diakui dan mendapatkan fasilitas menunjang.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa pada "Seminar dan Lokakarya Advokasi RUU Penyandang Disabilitas" yang diselenggarakan oleh Koalisi Perempuan Indonesia untuk keadilan dan demokrasi, Kamis (9/4/2015), menyatakan bahwa jika ada Instruksi Presiden pengarusutamaan inklusifitas penyandang disabilitas dalam pembangunan bisa menjadi pintu masuk tidak hanya bagi pemerintah, tapi juga bagi sektor informal, korporat, masyarakat  dan seluruh aparatur pemerintah di tingkat provinsi maupun kabupaten kota.

Masih menurut Khofifah, di luar dari proses pembahasan kesiapan RUU Penyandang Disabilitas yang telah masuk dalam agenda prolegnas (program legislasi nasional) tahun ini, untuk inklusifitas penyandang disabilitas sendiri dalam pembangunan sebagai sebuah pengarusutamaan, maka dibutuhkan payung secara eksplisit seperti pada kasus gender mainstreaming, yaitu dengan adanya inpres.

"Dengan Inpres, ini akan menjadi arus utama dalam pembangunan. Kalau sudah menjadi arus utama, maka Kementerian PU kalau membangun apa-apa harus mempertimbangkan kebutuhan penyandang disabel. Itu sudah diperhatikan atau belum," kata Khofifah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Karena itu, nanti kalau sudah ada inpres tentang pengarusutamaan penyandang disabilitas dalam pembangunan, maka pendidikan inklusi akan ada dari PAUD sampai perguruan tinggi," tambahnya. 

Dia mengharapkan, dengan kerjasama semua pihak, para penyandang disabilitas bisa mendapatkan hak-hak asasinya tanpa adanya diskriminasi.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Nasional
Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Nasional
Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Nasional
Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Nasional
Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Nasional
Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Nasional
Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Nasional
Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Nasional
Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Nasional
Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Nasional
Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X