Di Raker Komisi III, BNPT Dicecar soal Penutupan "Website" Radikal

Kompas.com - 08/04/2015, 13:35 WIB
Situs-situs yang diblokir karena diduga memuat konten terkait radikalisme. KOMPASSitus-situs yang diblokir karena diduga memuat konten terkait radikalisme.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Saud Usman Nasution. Sejumlah fraksi di Komisi III DPR mempertanyakan langkah BNPT yang meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir sejumlah website yang dianggap memuat konten radikal.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang diwakili Al Muzzamil Yusuf mengatakan bahwa pemblokiran itu sebaiknay tidak memunculkan islamofobia. "Ini hanya perspektif barat dalam memandang Islam. Kita NKRI tidak boleh membawa itu. Ini menjadi perdebatan dan saya kira itu memunculkan perspektif fobia terhadap Islam. Kenapa dimunculkan kembali?" kata Al Muzamil di ruang Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4/2015).

Dia menambahkan, sebelum pemerintah memblokir situs web tersebut, pada stake holder terkait, seperti BNPT dan Kemenkominfo, semestinya berkonsultasi dengan tokoh-tokoh organisasi kemasyarakatan. Jika pemblokiran dilakukan tanpa komunikasi, maka upaya ini akan kontraproduktif.

"Dalam perjuangan kita harus mempertimbangkan jangan sampai kontra produktif. Ini sampai pak Jusuf Kalla mengeluarkan pernyataan. Tidak mungkin kan BNPT bisa menyelesaikan masalah sendiri," ujarnya.

Hal senada dikatakan oleh Mukhamad Misbakhun dari Fraksi Golkar. Dia mengkritik BNPT yang belum memiliki tolok ukur yang jelas mengenai situs radikal, tetapi sudah menginstruksikan pemblokiran. Misbakhun menilai situs-situs yang diblokir akhir-akhir ini tak menggambarkan paham radikalisme.

"Ini tujuannya tidak tercapai. Kalau Bapak jawab, 'Pemblokiran itu bukan wewenang saya (BNPT)', itu justru lucu. Kami juga tahu bukan Bapak, jadi kami enggak usah dibodoh-bodohi," ucap Misbakhun.

Abdul Kadir Karding dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengingatkan BNPT dan Kemenkominfo untuk memproses dan menganalisis lebih dulu sebelum mengambil tindakan. Dia mendukung jika BNPT memang ingin memblokir situs radikal, tetapi harus dilakukan dengan cara yang benar.

"Dengan melihat track record yang ada, apakah arahnya negatif atau positif. Jadi, tidak boleh asal blokir," ujar Karding.

Selain itu, dia meminta BNPT dan Kemenkominfo untuk memberikan penjelasan yang utuh kepada publik. Bila langsung memblokir situs tanpa penjelasan, kata Karding, maka hal itu akan bertentangan dengan demokrasi.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aspri Eks Menpora Imam Nahrawi Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Aspri Eks Menpora Imam Nahrawi Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Penyidik Kesulitan Usut Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group, Polri: Datanya Ambaradul

Penyidik Kesulitan Usut Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group, Polri: Datanya Ambaradul

Nasional
Covid-19 Masih Ada, Dokter Ingatkan Masyarakat Terapkan Germas untuk Jaga Vitalitas Tubuh

Covid-19 Masih Ada, Dokter Ingatkan Masyarakat Terapkan Germas untuk Jaga Vitalitas Tubuh

Nasional
Pakar Ingatkan Ancaman Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Jakarta

Pakar Ingatkan Ancaman Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Jakarta

Nasional
Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

Nasional
KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

Nasional
Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Nasional
Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Nasional
Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Nasional
Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Nasional
Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Nasional
Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Nasional
JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

Nasional
Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X