Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: Jokowi Jadikan BUMN sebagai "Sapi Perah"

Kompas.com - 07/04/2015, 15:54 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik pengangkatan sejumlah politisi, relawan, dan anggota tim sukses Presiden Joko Widodo sebagai komisaris sejumlah badan usaha milik negara. Dia menilai, Jokowi sudah "memerah" BUMN demi kepentingan politik.

"Jokowi menjadikan BUMN sebagai 'sapi perah'. BUMN mau dikeruk untuk kepentingan politik," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4/2015).

Fadli menilai hal ini sebagai bentuk ketidakkonsistenan Jokowi pada janjinya saat Pemilu Presiden 2014. Ia mengatakan, Jokowi seharusnya konsisten dengan janjinya untuk tidak bagi-bagi kursi. Terlebih lagi, tim sukses yang ditunjuk Jokowi tersebut banyak yang tidak kompeten di bidangnya.

"Jokowi tidak konsisten. Jelas ini politik balas budi," ucapnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu khawatir kinerja BUMN di Indonesia semakin menurun jika diisi oleh orang yang tidak kompeten. "Kalau serahkan sekadar karena politik, sementara track record belum kelihatan, saya khawatir BUMN makin lama makin hancur," ucapnya.

Dari catatan Kompas.com, sejauh ini sudah ada beberapa orang dari kalangan politisi maupun relawan Jokowi yang ditunjuk sebagai komisaris BUMN. (Baca Hingga Pekan Ini, Sudah 7 Kader PDI-P dan Relawan Jokowi Jadi Komisaris BUMN)

Mereka adalah Ketua Umum Koalisi Anak Muda dan Relawan Jokowi Diaz Hendropriyono, yang menduduki Komisaris Telkomsel. Ada pula mantan caleg PDI-P Cahya Dewi Rembulan Sinaga yang ditunjuk sebagai Komisaris Bank Mandiri, mantan caleg PDI-P Pataniari Siahaan menjadi Komisaris Bank Nasional Indonesia, serta mantan anggota DPR Fraksi PDI-P dan eks Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup era Megawati, Sonny Keraf, yang menjadi Komisaris Bank Rakyat Indonesia.

Sementara itu, anggota tim sukses Jokowi dan akademisi, Refly Harun, dipercaya sebagai Komisaris Utama Jasa Marga. Pengamat politik Sukardi Rinakit juga ditunjuk sebagai Komisaris Utama Bank Tabungan Negara, tetapi ia menolak. (Baca Sukardi Rinakit Tolak Jadi Komut BTN, Ini Reaksi Menteri Rini Suwandi)

Kementerian BUMN juga menunjuk dua orang, masing-masing adalah Roy E Maningkas (kader PDI-P dan anggota Barisan Relawan Jokowi Presiden) dan Hilmar Farid (Ketua Panitia Simposium Seknas Jokowi), sebagai Komisaris PT Krakatau Steel Tbk. Yang terkini, dua anggota tim sukses Jokowi-JK mendapatkan jabatan komisaris di PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). Mereka adalah Iman Sugema yang menjadi komisaris utama dan Paiman Rahardjo menjadi komisaris di perusahaan berkode saham PGAS itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com