Cerita Pemred "Hidayatullah.com" Saat Melihat Orang BNPT Tepuk Jidat

Kompas.com - 05/04/2015, 15:11 WIB
Situs-situs yang diblokir karena diduga memuat konten terkait radikalisme. KOMPASSitus-situs yang diblokir karena diduga memuat konten terkait radikalisme.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Jajaran redaksi Hidayatullah.com sempat melayangkan protes ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Mereka mempertanyakan mengapa situsnya diblokir.

Pemimpin redaksi Hidayatullah.com, Mahladi mengatakan, awalnya mereka mendatangi Kemenkominfo. Tapi, pihak Kemenkominfo mengaku tidak berhak menjelaskan alasan pemblokiran.

Menurut Kementerian Kominfo saat itu, yang berhak adalah BNPT. Kementerian Kominfo mengaku hanya melakukan pemblokiran saja.

"Nah, sore harinya kita ke BNPT. Diterima oleh Profesor Irfan. Kami bertanya, 'Pak, tolong tunjukkan di mana salah kami. Kami katanya dituding mengajak orang berbaiat ISIS, perang di Suriah, mana buktinya'," ujar Mahladi dalam diskusi yang digelar di sekretariat Aliansi Jurnalis Independen, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2015).

Di depan pihak BNPT, Mahladi dan rekan-rekannya menunjukan sejumlah artikel yang pernah dimuat di Hidayatullah.com. Menurut dia, situsnya malah menentang perkembangan kelompok radikalisme. Beberapa judul yang ditunjukan Mahladi, antara lain, "Mari Kita Bersikap Atas Fenomena ISIS" dan Dianggap Lebih Biadab Dari Hewan, Pengacara Turki Lebih Membela ISIS".

"Tahu enggak apa respon Profesor Irfan? Dia hanya menepuk jidatnya sambil bilang, 'Baik, kami akan melakukan kajian lagi'," ujar Mahladi.

Mahladi meyakinkan bahwa situsnya tidak mengandung konten radikalisme. Menurut dia, konten yang dimuat situsnya hanya soal dakwah Islam.

"Cita-cita Pak Saud (Kepala BNPT) untuk melindungi NKRI adalah cita-cita kami juga. Hanya saja, persoalannya, jika untuk mencapai itu ada masalah, kami yang dapat getahnya," tutur Mahladi.

Selain Mahladi, turut hadir dalam diskusi tersebut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen (Pol) Saud Usman Nasution, pengamat cyber law Margiyono dan salah satu anggota Dewan Pers Stanley Adi Prasetyo.

Sebelumnya, untuk mencegah penyebaran paham gerakan radikal di Indonesia, Kemenkominfo memblokir sejumlah situs yang diduga berisi ajakan hingga ajaran gerakan-gerakan tersebut. Beberapa situs yang diblokir, antara lain Voa-islam.com, Arrahmah.com, Panjimas.com, Ghur4ba.blogspot.com, Kalifahmujahid.com, Muslimdaily.net, Dakwahmedia.com, Gemaislam.com dan Hidayatullah.com.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aspri Eks Menpora Imam Nahrawi Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Aspri Eks Menpora Imam Nahrawi Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Penyidik Kesulitan Usut Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group, Polri: Datanya Ambaradul

Penyidik Kesulitan Usut Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group, Polri: Datanya Ambaradul

Nasional
Covid-19 Masih Ada, Dokter Ingatkan Masyarakat Terapkan Germas untuk Jaga Vitalitas Tubuh

Covid-19 Masih Ada, Dokter Ingatkan Masyarakat Terapkan Germas untuk Jaga Vitalitas Tubuh

Nasional
Pakar Ingatkan Ancaman Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Jakarta

Pakar Ingatkan Ancaman Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Jakarta

Nasional
Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

Nasional
KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

Nasional
Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Nasional
Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Nasional
Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Nasional
Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Nasional
Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Nasional
Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Nasional
JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

Nasional
Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X