Staf Ahli Ketua DPR: Bukan Hanya DPR yang Usulkan Kenaikan Tunjangan Kendaraan

Kompas.com - 03/04/2015, 12:33 WIB
Nurul Arifin KOMPAS.com/DANI PRABOWONurul Arifin
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Pihak Sekretariat Kabinet menyatakan, keputusan Presiden Joko Widodo menaikkan tunjangan uang muka kendaraan pejabat negara berawal dari usulan yang disampaikan Ketua DPR Setya Novanto melalui surat yang dikirimkan pada Januari lalu. Namun, Staf Ahli Bidang Komunikasi Setya Novanto, Nurul Arifin, mengatakan, tidak hanya DPR yang mengusulkan tambahan tunjangan pejabat tersebut. (Baca: Istana: Kenaikan Uang Muka untuk Beli Mobil Pejabat atas Permintaan Ketua DPR)

"Pejabat negara yang mendapat fasilitas tunjangan uang kendaraan tidak hanya DPR. Beberapa lembaga-lembaga lainnya mengusulkan hal yang sama sebelum diputuskan oleh Presiden," kata Nurul, melalui pesan singkat, Jumat (3/4/2015).

Namun, Nurul mengatakan, keputusan mengenai kenaikan tunjangan uang muka kendaraan itu merupakan kewenangan penuh Presiden. DPR dan lembaga-lembaga lainnya hanya mencoba mengusulkan kenaikan tunjangan. (Baca: Kata Kalla, Tunjangan Uang Muka Mobil Naik karena Harga Mobil Naik)

"Keputusan tentunya di tangan Presiden, dan presiden mendengarkan juga usulan dari lembaga negara yang lainnya," kata dia.

Permintaan Ketua DPR

Pada Kamis (2/4/2015) kemarin, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengungkapkan bahwa kenaikan subsidi untuk pembelian mobil bagi pejabat negara merupakan permintaan dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto. Permintaan kenaikan tunjangan itu diterima Presiden awal Januari 2015. (Baca: Menkeu: Inflasi, Uang Muka Beli Mobil untuk Pejabat Perlu Ditambah)

Awalnya, menurut Andi, DPR meminta agar uang muka pejabat dinaikkan menjadi Rp 250 juta. Namun, setelah dikaji oleh Menteri Keuangan, subsidi uang muka yang disepakati adalah Rp 210 juta. Andi menampik jika persetujuan Presiden terhadap permintaan Ketua DPR tersebut dianggap sebagai upaya memperbaiki hubungan dengan parlemen yang meregang.

Menurut dia, sudah menjadi kebiasaan bagi anggota Dewan baru mendapatkan tunjangan mobil baru.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menegaskan, subsidi yang diberikan pemerintah kepada pejabat negara bukanlah mobil dinas. Menurut dia, anggota Dewan tidak memiliki mobil dinas. Mobil dinas, sebut dia, hanya diberikan untuk jajaran pimpinan. Ia juga menyebut bahwa kenaikan tunjangan uang muka kendaraan ini dilakukan dalam mengimbangi inflasi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan, Presiden Jokowi menaikkan uang muka pembelian kendaraan menjadi Rp 210,890 juta. Dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, perpres itu merupakan revisi dari Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010. Perpres ini hanya mengubah Pasal 3 ayat (1) Perpres No 68/2010.

Jika pada Perpres Nomor 68 Tahun 2010 disebutkan fasilitas uang muka diberikan kepada pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp 116.650.000, dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015, besarannya diubah menjadi sebesar Rp 210.890.000.

Mereka yang mendapat uang muka ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, hakim agung, hakim konstitusi, anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan anggota Komisi Yudisial.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota Komisi II DPR Sebut Revisi UU Pilkada Bisa Dilakukan Setelah 2020

Anggota Komisi II DPR Sebut Revisi UU Pilkada Bisa Dilakukan Setelah 2020

Nasional
Pegawai Kemenag Sebut Sepupu Romahurmuziy Terima Rp 21 Juta

Pegawai Kemenag Sebut Sepupu Romahurmuziy Terima Rp 21 Juta

Nasional
Empat Fakta Terkait Pelaku Bom Bunuh Diri Polrestabes Medan

Empat Fakta Terkait Pelaku Bom Bunuh Diri Polrestabes Medan

Nasional
Jaksa Agung Akui Masih Ada Oknum Jaksa yang Menyimpang

Jaksa Agung Akui Masih Ada Oknum Jaksa yang Menyimpang

Nasional
Soal Larangan Eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Diingatkan Jangan Langgar UU

Soal Larangan Eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Diingatkan Jangan Langgar UU

Nasional
Saat Jadi Menag, Lukman Hakim Disebut Minta Haris Diloloskan Seleksi Calon Kakanwil

Saat Jadi Menag, Lukman Hakim Disebut Minta Haris Diloloskan Seleksi Calon Kakanwil

Nasional
Mahfud MD Sebut Satu Pelaku Peledakan Bom di Polrestabes Medan Masih dalam Pengejaran

Mahfud MD Sebut Satu Pelaku Peledakan Bom di Polrestabes Medan Masih dalam Pengejaran

Nasional
Ingin Larang Koruptor Ikut Pilkada, KPU Dikhawatirkan Cari Popularitas

Ingin Larang Koruptor Ikut Pilkada, KPU Dikhawatirkan Cari Popularitas

Nasional
Luhut: Investasi 123 Miliar Dollar AS Terhambat karena Tumpang Tindih Regulasi

Luhut: Investasi 123 Miliar Dollar AS Terhambat karena Tumpang Tindih Regulasi

Nasional
Bom Bunuh Diri di Medan, Ketua DPR Minta Program Deradikalisasi Dievaluasi

Bom Bunuh Diri di Medan, Ketua DPR Minta Program Deradikalisasi Dievaluasi

Nasional
Pasca-ledakan Bom di Medan, Pengamanan Kantor Kepolisian Diperketat

Pasca-ledakan Bom di Medan, Pengamanan Kantor Kepolisian Diperketat

Nasional
Orang Kepercayaan Mantan Anggota DPR Bowo Sidik Divonis 2 Tahun Penjara

Orang Kepercayaan Mantan Anggota DPR Bowo Sidik Divonis 2 Tahun Penjara

Nasional
Menko PMK Rancang Program Sertifikasi Perkawinan sebagai Syarat Menikah

Menko PMK Rancang Program Sertifikasi Perkawinan sebagai Syarat Menikah

Nasional
Menko PMK: Diet Berlebihan Ganggu Kesuburan Perempuan dan Picu 'Stunting'

Menko PMK: Diet Berlebihan Ganggu Kesuburan Perempuan dan Picu "Stunting"

Nasional
Jubir Presiden: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jadi Bos BUMN

Jubir Presiden: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jadi Bos BUMN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X