Golkar Kubu Agung Laksono Dilaporkan ke Bareskrim atas Tuduhan Pemalsuan Surat

JAKARTA, KOMPAS.com — Keluarga dari almarhum Raden Bagus Mohamad Ridwan, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, melaporkan soal pemalsuan surat ke Bareskrim Polri, Kamis (2/4/2015). Adapun yang menjadi terlapor dalam kasus ini adalah pimpinan Partai Golkar kubu Agung Laksono.

"Terlapornya masih dalam proses penyelidikan. Kita tidak menyebutkan Pak Agung Laksono secara langsung, tetapi jelas secara yuridis, yang menerima manfaat dari Munas Ancol adalah beliau," tutur Hendra Heriansyah, pengacara keluarga Mohamad Ridwan.

Pelapor diketahui atas nama Raden Ajeng Murama, selaku kakak dari Ridwan. Hendra menjelaskan, pada tanggal 4 Desember 2014 lalu, pihak keluarga Ridwan mendapati surat mandat yang isinya adalah untuk menghadiri Munas Partai Golkar IX di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara.

Di dalam surat itu terdapat tanda tangan Ridwan dan Sekretaris DPD Partai Golkar Sumenep, Iman Hakim. Padahal, ujar Hendra, Ridwan telah meninggal pada 6 Oktober 2011 lalu. Dengan demikian, melalui surat ini, pihak keluarga merasa dirugikan dan khawatir nantinya tersangkut masalah internal politik Partai Golkar.

"Secara fakta hukum, Mohamad Ridwan ini sudah meninggal sejak Oktober 2011. Yang artinya, surat mandat yang ditandatangani yang bersangkutan pada tanggal 4 Desember 2014 guna menghadiri acara Munas IX Partai Golkar adalah surat palsu," kata Hendra.

Laporan RA Murama tertera dalam laporan polisi nomor LP/417/IV/2015/Bareskrim tanggal 2 April 2015. Murama melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan penggunaan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

Agung membantah

Agung Laksono telah membantah ada pemalsuan dokumen mandat yang dibawa peserta Munas Golkar di Ancol, Jakarta. Menurut dia, semua peserta yang hadir pada saat Munas itu memiliki niat yang baik untuk membangun partai. (Baca: Agung Laksono Bantah Ada Pemalsuan Dokumen Saat Munas Golkar di Ancol)

"Tidak ada yang melakukan pemalsuan, terutama dari daerah," kata Agung di Kantor DPP Nasdem, Gondangdia, Jakarta, Rabu (11/3/2015).

Agung meminta agar kubu Aburizal Bakrie tidak melakukan upaya kriminalisasi terhadap para pendukungnya. Ia menegaskan bahwa semua peserta yang hadir pada saat pelaksanaan Munas Jakarta adalah pengurus daerah yang asli.