Kubu Agung Siapkan Surat Peringatan bagi Setya Novanto, Bambang, dan Ade Komarudin

Kompas.com - 02/04/2015, 15:22 WIB
Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR Ade Komarudin (kiri) bersama sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo menyampaikan penjelasan mengenai konflik internal Partai Golkar di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (6/3). Ade dan Bambang menyatakan akan mengundurkan diri dari pimpinan fraksi jika kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol yang dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum tetap. KOMPAS/HERU SRI KUMOROKetua Fraksi Partai Golkar di DPR Ade Komarudin (kiri) bersama sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo menyampaikan penjelasan mengenai konflik internal Partai Golkar di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (6/3). Ade dan Bambang menyatakan akan mengundurkan diri dari pimpinan fraksi jika kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol yang dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum tetap.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono sedang menyiapkan surat peringatan pertama bagi tiga anggota Fraksi Partai Golkar di DPR. Tiga orang tersebut adalah Ketua DPR Setya Novanto, Ketua Fraksi Golkar Ade Komarudin, dan Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo.

"Adanya kejadian di fraksi di DPR, ini menunjukan tidak ada loyalitas seorang kader. Untuk itu, tiga kader kami yang terbaik selama ini, Setya Novanto, Ade Komarudin, dan Bambang, akan mendapatkan SP I berupa teguran sebagaimana ada dalam mekanisme partai," ujar Ketua DPP Partai Golkar kubu Agung, Leo Nababan, saat ditemui di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (2/4/2015).

Menurut Leo, jika surat peringatan pertama tersebut tidak mendapat perhatian dari yang bersangkutan, DPP Partai Golkar akan kembali mengirimkan surat peringatan kedua dan ketiga. Bahkan, sebut Leo, DPP Partai Golkar akan mempertimbangkan untuk melakukan pergantian antar-waktu.

Leo beralasan, Partai Golkar memiliki garis kebijakan yang wajib untuk diikuti oleh semua kader, termasuk anggota fraksi di DPR. Menurut Leo, ketiga kader partai tersebut malah bersikap untuk menolak kebijakan partai yang ditentukan oleh pengurus yang sah. Misalnya, sebut Leo, DPP partai telah menentukan kebijakan untuk keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP).

Selain itu, Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono juga telah menetapkan pergantian pimpinan fraksi di DPR.

"Kami minta supaya mereka dapat menghargai mekanisme partai. Makna surat peringatan ini untuk memberikan teguran supaya mereka kembali pada garis partai," kata Leo.

Leo mengatakan, keputusan tersebut telah diputuskan dalam rapat pleno yang dilaksanakan di Kantor DPP Golkar pada Rabu malam. Menurut dia, dalam rapat yang dihadiri semua pengurus DPP dan sejumlah anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar, telah dicapai kesepakatan untuk menerbitkan surat peringatan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kompolnas: Polisi Tak Boleh Periksa Ponsel Warga Tanpa Surat Perintah

Kompolnas: Polisi Tak Boleh Periksa Ponsel Warga Tanpa Surat Perintah

Nasional
Syarat Cakupan Vaksinasi Covid-19 Berubah, 54 Daerah Turun Status ke PPKM Level 2

Syarat Cakupan Vaksinasi Covid-19 Berubah, 54 Daerah Turun Status ke PPKM Level 2

Nasional
Kasus Suap di Kolaka Timur, KPK Panggil Deputi Logistik dan Peralatan BNPB sebagai Saksi

Kasus Suap di Kolaka Timur, KPK Panggil Deputi Logistik dan Peralatan BNPB sebagai Saksi

Nasional
Anggota Komisi III Minta Kapolsek yang Diduga Lecehkan Anak Tersangka Diproses Pidana

Anggota Komisi III Minta Kapolsek yang Diduga Lecehkan Anak Tersangka Diproses Pidana

Nasional
Targetkan Vaksinasi Lansia di Jawa-Bali 70 Persen, Luhut Berharap Mampu Tekan Angka Kematian

Targetkan Vaksinasi Lansia di Jawa-Bali 70 Persen, Luhut Berharap Mampu Tekan Angka Kematian

Nasional
OTT di Kuansing, KPK Amankan 8 Orang Termasuk Bupati Andi Putra

OTT di Kuansing, KPK Amankan 8 Orang Termasuk Bupati Andi Putra

Nasional
Aturan Lengkap PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali hingga 8 November 2021

Aturan Lengkap PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali hingga 8 November 2021

Nasional
Menkes Perkirakan Cakupan Vaksinasi Covid-19 Akhir Tahun Capai 300 Juta Suntikan

Menkes Perkirakan Cakupan Vaksinasi Covid-19 Akhir Tahun Capai 300 Juta Suntikan

Nasional
Bupati Kuansing Andi Putra Terjaring OTT, KPK: Terkait Dugaan Suap Perizinan Perkebunan

Bupati Kuansing Andi Putra Terjaring OTT, KPK: Terkait Dugaan Suap Perizinan Perkebunan

Nasional
Tokoh Agama Berperan Penting dalam Pemberdayaan Perempuan-Perlindungan Anak

Tokoh Agama Berperan Penting dalam Pemberdayaan Perempuan-Perlindungan Anak

Nasional
Kapolsek Terduga Pelaku Pelecehan Seksual Disanksi Mutasi, Imparsial: Sangat Tidak Cukup

Kapolsek Terduga Pelaku Pelecehan Seksual Disanksi Mutasi, Imparsial: Sangat Tidak Cukup

Nasional
OTT di Riau, KPK Tangkap Bupati Kuansing Andi Putra

OTT di Riau, KPK Tangkap Bupati Kuansing Andi Putra

Nasional
UNJ Akan Ubah Aturan Pemberian Gelar Doktor Kehormatan, Aliansi Dosen: Ada Kepentingan Non-akademik

UNJ Akan Ubah Aturan Pemberian Gelar Doktor Kehormatan, Aliansi Dosen: Ada Kepentingan Non-akademik

Nasional
Menko PMK Tekankan Pentingnya Kecepatan dan Keakuratan Data Program JKN

Menko PMK Tekankan Pentingnya Kecepatan dan Keakuratan Data Program JKN

Nasional
Kasus Gratifikasi Puput Tantiana, KPK Periksa 9 Pejabat Probolinggo sebagai Saksi

Kasus Gratifikasi Puput Tantiana, KPK Periksa 9 Pejabat Probolinggo sebagai Saksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.