Kompas.com - 02/04/2015, 14:59 WIB
Penulis Tim Cek Fakta
|
EditorTim Cek Fakta

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari fraksi Partai Nasdem Akbar Faizal mengaku terkejut saat mendengar pemerintah akan menaikkan uang muka kendaraan bagi para pejabat. Dia curiga informasi itu adalah hoax atau palsu.

"Saya yakin itu adalah hoax. Menteri Keuangan saja tidak tahu," kata Akbar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2015).

Akbar menjelaskan, Presiden Joko Widodo adalah sosok yang sangat sederhana dan tidak suka dengan pemborosan. Oleh karena itu, kata dia, tidak mungkin Jokowi mengeluarkan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat.

"Saya kenal betul karakter Presiden. Mobil yang dipakai saja Innova," ucapnya.

Namun saat dijelaskan bahwa sudah terbit peraturan presiden yang mengatur hal tersebut, dan sudah dibenarkan oleh Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, baru lah Ketua DPP Partai Nasdem tersebut mempercayainya. Dia langsung mengkritik keras kebijakan tersebut.

"Bagaimana bisa ada kebijakan seperti itu. Menurut saya itu berlebihan, tidak berpihak ke wong cilik," ujarnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan, Presiden Jokowi menaikkan uang muka pembelian kendaraan menjadi Rp 210,890 juta. Dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, Perpres itu merupakan revisi dari Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010.

Perpres ini hanya mengubah Pasal 3 ayat (1) Perpres No 68/2010. Jika pada Perpres No 68 Tahun 2010 disebutkan fasilitas uang muka diberikan kepada pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp 116.650.000, dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 diubah menjadi sebesar Rp 210.890.000. (Baca: Jokowi Naikkan Tunjangan Uang Muka Pembelian Kendaraan Pejabat Negara)

Mereka yang mendapat fasilitas ini ialah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, hakim agung, hakim konstitusi, anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan anggota Komisi Yudisial.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto tidak menjelaskan alasan Presiden Jokowi meningkatkan angka uang muka pembelian kendaraan itu. Menurut dia, kajian teknis sudah dilakukan Kementerian Keuangan. (Baca: Apa Alasan Presiden Jokowi Naikkan Tunjangan Uang Muka Mobil untuk Pejabat Negara?)

"Pertimbangan teknisnya silakan tanya ke Kemenkeu yang bisa menjelaskan lebih baik. Karena diusulkan oleh lembaga, pertimbangan teknisnya ada di Kemenkeu. Kemenkeu setujui, berdasarkan itu perpres dikeluarkan," kata Andi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.