Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tjatur: Ada yang Intervensi BNPT dan Menkominfo untuk Blokir Situs

Kompas.com - 02/04/2015, 09:43 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI, Tjatur Sapto Edy menduga, ada pihak-pihak tertentu yang berupaya mengintervensi Badan Nasional Penganggulangan Terorisme dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hal ini terkait permintaan BNPT ahar kementerian tersebut memblokir sejumlah situs yang dianggap menyebarkan paham radikal.

"Saya menduga ada pihak-pihak tertentu yang melakukan intervensi kepada Kepala BNPT dan Menkominfo sehingga Beliau mengambil kebijakan tersebut," kata Tjatur, saat dihubungi, Rabu (1/4/2015). 

Tjatur mengaku mengenal dengan baik sosok Kepala BNPT Saud Usman dan Menkominfo Rudiantara sehingga ia mempertanyakan keputusan memblokir sejumlah situs. Ia menduga, adanya permintaan pemblokiran terhadap situs-situs tersebut karena dianggap tidak mendukung salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu pada Pemilihan Presiden 2014 lalu.

"Karena seperti diketahui, situs-situs yang diblokir adalah yang saat pilpres lalu tidak mendukung pasangan calon tertentu," ujarnya.

Lebih jauh, menurut Tjatur, pemblokiran terhadap suatu situs tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Pemerintah, kata dia, harus mengajukan gugatan ke pengadilan dan menunggu  putusan pengadilan terlebih dahulu.

"Apakah BNPT sudah bisa membuktikan bahwa benar situs-situs tersebut melakukan provokasi mengarah pada kekerasan?"kata politisi Partai Amanat Nasional itu.

Tjatur mengatakan, yang terpenting saat ini adalah memperbanyak dialog dengan pengelola situs-situs tersebut untuk melakukan klarifikasi. Menurut dia, ada kesalahpahaman yang terjadi sehingga muncul pemikiran untuk memblokir situs-situs tersebut.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara membenarkan adanya pemblokiran situs-situs yang dianggap menyebarkan paham radikal. Pemblokiran dilakukan atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Berikut 19 situs yang dipermasalahkan:
1. Arrahmah.com
2. Voa-islam.com
3. Ghur4ba.blogspot.com
4. Panjimas.com
5. Thoriquna.com
6. Dakwatuna.com
7. Kalifahmujahid.com
8. An-najah.net
9. Muslimdaily.net
10. Hidayatullah.com
11. Salam-online.com
12. Aqlislamiccenter.com
13. Kiblat.net
14. Dakwahmedia.com
15. Muqawamah.com
16. Lasdipo.com
17. Gemaislam.com
18. Eramuslim.com
19. Daulahislam.com

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com