Kompas.com - 02/04/2015, 09:35 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan Presiden Joko Widodo yang menaikkan uang muka pembelian kendaraan bagi pejabat negara dianggap sebagai upaya untuk mencari "teman". Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Jakarta, Hendri Satrio menilai, hal ini dilakukan Jokowi karena tengah dalam keadaan terhimpit terkait kebijakannya yang mengundang kritik dan pro kontra. (Baca: Jokowi Naikkan Tunjangan Uang Muka Pembelian Kendaraan Pejabat Negara)

"Jokowi dalam keadaan tersudut. Dia mau mencari teman. Cari temannya dengan cara diberikan fasilitas tambahan," kata Hendri, kepada Kompas.com, Kamis (2/4/2015).

Menurut Hendri, saat ini Jokowi bukan hanya mendapatkan tekanan dari oposisi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Koalisi Indonesia Hebat yang merupakan pendukung pemerintah juga mulai mengkritisi sejumlah kebijakan Jokowi. (Baca: Apa Alasan Presiden Jokowi Naikkan Tunjangan Uang Muka Mobil untuk Pejabat Negara?)

"Dukungan dia di pemerintahan sudah tidak sesolid saat dia pertama kali diangkat," kata Hendri.

Politis

Hal serupa disampaikan peneliti Formappi Lucius Karus. Menurut dia, kebijakan menaikkan  uang muka pembelian kendaraan bagi pejabat sarat unsur politis. Apalagi, kebijakan ini juga diperuntukkan bagi politisi di parlemen.

"Ini cuma upaya untuk menyenangkan DPR dan DPD," kata Lucius.

Lucius yakin, kebijakan ini ada hubungannya tekanan yang dilakukan DPR belakangan ini, seperti dalam hal pencalonan Komjen Badrodin Haiti sebagai Kapolri untuk menggantikan Komjen Budi Gunawan.

"Itu kemudian dalam tanda kutip ditransaksikan," katanya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan, Presiden Jokowi menaikkan uang muka pembelian kendaraan menjadi Rp 210,890 juta.

Dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, Perpres itu merupakan revisi dari Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010. Perpres ini hanya mengubah Pasal 3 ayat (1) Perpres No 68/2010. Jika pada Perpres No 68 Tahun 2010 disebutkan fasilitas uang muka diberikan kepada pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp 116.650.000, dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 diubah menjadi sebesar Rp 210.890.000.

Mereka yang mendapat fasilitas ini ialah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, hakim agung, hakim konstitusi, anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan anggota Komisi Yudisial.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Melayat ke Rumah Duka Fahmi Idris, Jusuf Kalla Pimpin Doa

Melayat ke Rumah Duka Fahmi Idris, Jusuf Kalla Pimpin Doa

Nasional
Maksimalkan Sirekap di Pemilu 2024, Komisioner KPU: Penyerahan Hasil Suara Bisa Format Digital

Maksimalkan Sirekap di Pemilu 2024, Komisioner KPU: Penyerahan Hasil Suara Bisa Format Digital

Nasional
Tangis Fahira Idris Pecah: Apakah Ayah Saya Baik? Semoga Husnul Khatimah

Tangis Fahira Idris Pecah: Apakah Ayah Saya Baik? Semoga Husnul Khatimah

Nasional
KPU Rencanakan Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu Agustus 2022, Bakal Gunakan Sipol

KPU Rencanakan Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu Agustus 2022, Bakal Gunakan Sipol

Nasional
Politisi Golkar Kenang Fahmi Idris: Panutan, Gigih, Sering Beri Semangat

Politisi Golkar Kenang Fahmi Idris: Panutan, Gigih, Sering Beri Semangat

Nasional
Pelayat dan Karangan Bunga Penuhi Rumah Duka Achmad Yurianto

Pelayat dan Karangan Bunga Penuhi Rumah Duka Achmad Yurianto

Nasional
Selamat Jalan Pengabar Wabah, Penuntas H2C (Harap-harap Cemas)

Selamat Jalan Pengabar Wabah, Penuntas H2C (Harap-harap Cemas)

Nasional
Achmad Yurianto di Mata Keluarga: Tegas, Peduli, Tak Pernah Mengeluh Sakit

Achmad Yurianto di Mata Keluarga: Tegas, Peduli, Tak Pernah Mengeluh Sakit

Nasional
Jenazah Fahmi Idris Tiba di Rumah Duka, Disambut Isak Tangis, Dilayat Mendag hingga Kepala BNPT

Jenazah Fahmi Idris Tiba di Rumah Duka, Disambut Isak Tangis, Dilayat Mendag hingga Kepala BNPT

Nasional
Kenangan Muhadjir Effendy: Achmad Yurianto Selalu Ceria, Tak Kelihatan Sedang Sakit Parah

Kenangan Muhadjir Effendy: Achmad Yurianto Selalu Ceria, Tak Kelihatan Sedang Sakit Parah

Nasional
Jenazah Fahmi Idris Akan Dimakamkan Hari Ini di TPU Tanah Kusir

Jenazah Fahmi Idris Akan Dimakamkan Hari Ini di TPU Tanah Kusir

Nasional
Profil Fahmi Idris, Mantan Aktivis yang Jadi Pengusaha hingga Menteri

Profil Fahmi Idris, Mantan Aktivis yang Jadi Pengusaha hingga Menteri

Nasional
Dinantikan: Sayembara Desain Sosial IKN Nusantara

Dinantikan: Sayembara Desain Sosial IKN Nusantara

Nasional
Mantan Menteri Perindustrian Fahmi Idris Meninggal Dunia

Mantan Menteri Perindustrian Fahmi Idris Meninggal Dunia

Nasional
Menyoal Moral Politik di Tengah Manuver Para Menteri Jelang 2024

Menyoal Moral Politik di Tengah Manuver Para Menteri Jelang 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.