Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/04/2015, 06:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo semakin memberatkan beban hidup masyarakat dengan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sesuai mekanisme pasar.

YLKI menilai subsidi BBM memang perlu dikurangi, namun tidak dengan melepas harga pasar.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Sudaryatmo mengatakan, seharusnya pemerintah bertugas mengatur harga komoditas strategis termasuk harga bahan bakar minyak (BBM).

“Memang di negara lain harga BBM sudah dilepas ke mekanisme pasar, namun mereka sudah dalam kondisi perekonomian yang stabil, juga infrastruktur dan transportasi publiknya sudah baik, kalau kita kan belum,” ujarnya di kantor YLKI, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (1/4/2015).

Sudaryatmo mengatakan, jika harga BBM diserahkan ke pasar, maka negara tidak berperan apapun. Karena fluktuasi harga minyak semuanya diserahkan ke konsumen.

Anggota Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menambahkan, ketika harga minyak mentah turun naik atau nilai tukar rupiah melemah maka itulah negara memiliki fungsi stabilisasi dengan memberikan subsidi.

Tulus Abadi menjelaskan, semua komoditas publik, baik dari sektor barang dan/atau jasa, mengalami kenaikan atas dampak kenaikan harga BBM yang lalu.

Pemerintah, kata Tulus, telah gagal mewujudkan tarif angkutan umum yang adil bagi masyarakat, bahkan bagi operator sekalipun.

Dengan harga BBM yang fluktuatif mengakibatkan tarif angkutan kota menjadi fluktuatif juga.

YLKI juga mengadakan survey bersama mitra di enam ibukota provinsi, yakni Jakarta, Denpasar, Lombok, Pontianak, Bandar Lampung, dan Manado.

Hasil survei menunjukan, kenaikan harga BBM mempunyai dampak luas karena secara langsung akan menaikan harga barang-barang yang disebabkan naiknya ongkos transportasi.

“Tidak fair jika Menteri ESDM meminta masyarakat harus merasa terbiasa dengan harga BBM yang fluktuatif, sementara pemerintah tidak menyiapkan skema kebijakan untuk menekan dampak eksternalitas dari harga BBM yang fluktuatif itu,” jelasnya.

Tulus mengatakan, pemerintah juga belum transparan mengenai system migas dan aliran dana subsidi energi yang dicabut. (Ahmad Sabran)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber Warta Kota
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Struktur Tim Pemenangan Nasional Ganjar dan Visi Misi Tuntas Digodok

Struktur Tim Pemenangan Nasional Ganjar dan Visi Misi Tuntas Digodok

Nasional
Johnny Plate Mengaku Marah Proyek BTS Mangkrak dan Bantah Kenal Konsorium

Johnny Plate Mengaku Marah Proyek BTS Mangkrak dan Bantah Kenal Konsorium

Nasional
Singgung soal Pengawasan ASN Jelang Pemilu, Kemendagri Sayangkan Pembubaran KASN

Singgung soal Pengawasan ASN Jelang Pemilu, Kemendagri Sayangkan Pembubaran KASN

Nasional
KSAL Kunjungi Galangan di Jerman yang Produksi Kapal Selam Tipe 212 dan 214

KSAL Kunjungi Galangan di Jerman yang Produksi Kapal Selam Tipe 212 dan 214

Nasional
Kemendagri Sayangkan Pembubaran KASN Jelang Pemilu

Kemendagri Sayangkan Pembubaran KASN Jelang Pemilu

Nasional
Ombudsman Sebut Warga di Rempang Alami Kesulitan Pasokan Pangan

Ombudsman Sebut Warga di Rempang Alami Kesulitan Pasokan Pangan

Nasional
Cak Imin Sambangi Kediaman Anies untuk Foto Persiapan Pilpres 2024

Cak Imin Sambangi Kediaman Anies untuk Foto Persiapan Pilpres 2024

Nasional
Saat Anies Siap Menyambut, tapi Cak Imin Khilaf Lewat Begitu Saja...

Saat Anies Siap Menyambut, tapi Cak Imin Khilaf Lewat Begitu Saja...

Nasional
Kembangkan 22 Desa Perikanan Cerdas, Kementerian KP Dukung Pemberian Teknologi dan Aset

Kembangkan 22 Desa Perikanan Cerdas, Kementerian KP Dukung Pemberian Teknologi dan Aset

Nasional
Airlangga Anggap Biasa Pertemuan antara Luhut dan Puan

Airlangga Anggap Biasa Pertemuan antara Luhut dan Puan

Nasional
Arsul Sani Jadi Hakim MK, DPR Diingatkan Tak Intervensi Kekuasaan Kehakiman

Arsul Sani Jadi Hakim MK, DPR Diingatkan Tak Intervensi Kekuasaan Kehakiman

Nasional
Polri Buka Peluang Periksa Kapolda Kaltara Terkait Pengusutan Kematian Ajudannya

Polri Buka Peluang Periksa Kapolda Kaltara Terkait Pengusutan Kematian Ajudannya

Nasional
PSI Ganti Kepengurusan, KPU Pastikan Pendaftaran Bacaleg PSI Tetap Sah

PSI Ganti Kepengurusan, KPU Pastikan Pendaftaran Bacaleg PSI Tetap Sah

Nasional
Temui Relawan Bara JP, Kaesang Bilang Tak Diperintah Jokowi

Temui Relawan Bara JP, Kaesang Bilang Tak Diperintah Jokowi

Nasional
Tolak Gugatan soal Sistem Zonasi PPDB, MK: Itu Masalah Penerapan Aturan

Tolak Gugatan soal Sistem Zonasi PPDB, MK: Itu Masalah Penerapan Aturan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com