Pemerintah Patenkan Jamu Lokal agar Tidak Diklaim Negara Lain

Kompas.com - 31/03/2015, 23:59 WIB
Para menteri sedang menegak jamuu bersama dalam acara yang bertajuk Minum Jamu Bersama Dalam Rangka Mencintai Industri Jamu Nasional di Gedung Kementerian Industri, Jakarta (16/1/2015). Menteri-menteri tersebut adalah (kiri) Menteri Industri, Saleh Husin, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, Menteri Koperasi dan UKM ,Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, dan Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel.   Stefanno Reinard SulaimanPara menteri sedang menegak jamuu bersama dalam acara yang bertajuk Minum Jamu Bersama Dalam Rangka Mencintai Industri Jamu Nasional di Gedung Kementerian Industri, Jakarta (16/1/2015). Menteri-menteri tersebut adalah (kiri) Menteri Industri, Saleh Husin, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, Menteri Koperasi dan UKM ,Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, dan Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, pemerintah akan menetapkan hak paten terhadap sejumlah produk jamu asal Indonesia. Hal itu dilakukan pemerintah agar jamu yang merupakan warisan budaya asli Indonesia tidak diklaim negara lain.

"Jamu adalah merupakan warisan budaya asli Indonesia yang secara turun temurun telah diwariskan kepada kita Bangsa Indonesia. Selain itu Jamu juga merupakan aset nasional yang sangat potensial  dan seharusnya sudah dimanfaatkan dan dikembangkan menjadi komoditi kesehatan dan menjadi sumber ekonomi unggulan serta sebagai jati diri bangsa," kata Puan dalam keterangan pers, Selasa (31/3/2015).

Menurut Puan, dinamika dan perkembangan zaman saat ini menyebabkan budaya dan pemahaman tentang Jamu oleh masyarakat terutama generasi muda masih kurang. Oleh karena itu, lanjut Puan, konsep melestarikan budaya Jamu dan kegunaan Jamu yang secara sistematik perlu segera dilakukan.

"Jamu yang terbukti secara empirik dan ilmu pengetahuan akan dipatenkan menjadi warisan Indonesia. Ini sudah kita temukan. Agar jangan diklaim negara lain," kata Puan.

Sejauh ini, kata Puan, pemerintah sudah mendeteksi adanya 850 jenis tanaman obat yang sebagian sudah rampung diteliti. Dari sana, sudah diluncurkan lima jamu saintifik, yakni hiperurisemi, hipertensi ringan, dispepsia, hemoroid dan osteoartritis. Jamu saintifikasi adalah jamu yang telah diteliti dan bisa dibuktikan manfaatnya secara ilmiah.

"Dengan adanya saintifikasi jamu, maka jamu nantinya menjadi jamu yang aman dikonsumsi, memiliki khasiat nyata dan teruji secara ilmiah," ujar Puan.

Puan menambahkan, tumbuhan obat yang ada di Indonesia bisa dimanfaatkan untuk bermacam-macam mulai dari bahan baku obat, ketahanan pangan, pemeliharaan kebugaran, hingga wisata dan edukasi kesehatan jamu. Puan berharap, tak hanya pemerintah, tapi masyarakat juga harus turut melindungi dan membudidayakan tanaman obat tersebut.

"Saya meminta semua pihak terus meningkatkan kemauan dan komitmen serta mengangkat dan menempatkan tumbuhan obat sebagai arus utama dalam sistem kesehatan," ucapnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Begini Kronologi OTT KPK Terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Begini Kronologi OTT KPK Terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka, KPK Langsung Tahan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka, KPK Langsung Tahan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Ditetapkan Sebagai Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diamankan KPK di Rumah Dinasnya

Ditetapkan Sebagai Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diamankan KPK di Rumah Dinasnya

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek Infrastruktur

KPK Tetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek Infrastruktur

Nasional
Said Aqil Siradj Usul Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Keluarkan Zakat 2,5 Persen

Said Aqil Siradj Usul Jokowi Instruksikan PNS hingga Pengusaha Keluarkan Zakat 2,5 Persen

Nasional
Harlah NU Ke-98, Ketua Umum PBNU: Kami Bantu Sukseskan Penanganan Pandemi Covid-19

Harlah NU Ke-98, Ketua Umum PBNU: Kami Bantu Sukseskan Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Ulama NU Bantu Sukseskan Program Vaksinasi Covid-19

Jokowi Minta Ulama NU Bantu Sukseskan Program Vaksinasi Covid-19

Nasional
Jokowi: NU Hampir 1 Abad Tumbuh Kokoh di Indonesia...

Jokowi: NU Hampir 1 Abad Tumbuh Kokoh di Indonesia...

Nasional
Majelis Tinggi Demokrat Sebut Tak Semua yang Dukung KLB Merupakan Pendiri Partai

Majelis Tinggi Demokrat Sebut Tak Semua yang Dukung KLB Merupakan Pendiri Partai

Nasional
Pendiri Demokrat Sebut KLB Akan Digelar Awal Maret 2021

Pendiri Demokrat Sebut KLB Akan Digelar Awal Maret 2021

Nasional
Ingin Selamatkan Partai, Pendiri Partai Demokrat Ingin KLB Bisa Segera Digelar

Ingin Selamatkan Partai, Pendiri Partai Demokrat Ingin KLB Bisa Segera Digelar

Nasional
Epidemiolog Nilai Vaksinasi Gotong Royong Ciptakan Ketidakadilan

Epidemiolog Nilai Vaksinasi Gotong Royong Ciptakan Ketidakadilan

Nasional
Malam Ini, KPK Tentukan Status Nurdin Abdullah dan 5 Orang yang Ditangkap di Sulsel

Malam Ini, KPK Tentukan Status Nurdin Abdullah dan 5 Orang yang Ditangkap di Sulsel

Nasional
Soal OTT di Sulsel, KPK Pastikan Bekerja Sesuai Prosedur Hukum yang Berlaku

Soal OTT di Sulsel, KPK Pastikan Bekerja Sesuai Prosedur Hukum yang Berlaku

Nasional
Epidemiolog Khawatir Narasi Vaksinasi Gotong Royong Membuat Pemerintah Abaikan 3T

Epidemiolog Khawatir Narasi Vaksinasi Gotong Royong Membuat Pemerintah Abaikan 3T

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X