Jelang Kongres, Politisi PDI-P Kritik Jokowi soal Menteri Rangkap Jabatan Partai

Kompas.com - 31/03/2015, 19:10 WIB
Anggota Fraksi PDI-P Arif Wibowo. KOMPAS.com/Abba GabrillinAnggota Fraksi PDI-P Arif Wibowo.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menjelang pelaksanaan kongres, politisi PDI-Perjuangan mulai mengkritisi kebijakan Presiden Joko Widodo yang mengharuskan menteri di kabinetnya tidak rangkap jabatan di partai politik. Padahal, kebijakan tersebut sudah diterapkan Jokowi sejak awal pembentukan kabinet.

Politisi PDI-P Arif Wibowo dan Effendi Simbolon menyampaikan hal tersebut secara terpisah, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/3/2015). Mereka menanggapi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani yang santer dikabarkan akan masuk lagi di kepengurusan 2015-2020 mendatang.

Arif Wibowo mengatakan, sejauh ini belum ada pembicaraan mengenai posisi Puan di kepengurusan mendatang. Struktur kepengurusan baru akan dibahas di dalam kongres. Namun, lanjut dia, tidak ada masalah jika Puan memang masuk dalam kepengurusan.

"Orang jadi pengurus partai, jadi menteri bisa dilaksanakan, dari dulu tradisi politik kita seperti itu. Yang mengatakan bahwa menjadi pengurus partai tidak bisa urus eksekutif, legislatif, itu orang yang tidak memahami dengan baik tentang partai politik," kata Arif.

Saat disinggung mengenai Jokowi yang menghendaki tak adanya rangkap jabatan itu, Anggota Komisi II DPR ini hanya menjawab santai. "Itu kan kata Pak Jokowi. Kita jadi dewan urus partai mampu. Jadi bupati urus partai mampu. Tidak ada relevansinya," ucap Arif.

Effendi Simbolon menambahkan, tak ada jaminan seorang menteri akan bekerja lebih baik jika tidak rangkap jabatan di partai politik. Oleh karena itu, dia melihat tak ada masalah jika Puan kembali aktif dalam kepengurusan PDI-P periode 2015-2020 mendatang.

"Saya sih melihat sebenarnya, aturan yang lisan yang dipakai Pak Jokowi itu sih sebenarnya tidak mendasar. Pak Jokowi kan dari partai, kok menjadi seperti alergi sekali sama partai. Apa salahnya sih," ujar dia.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Sebut Ada 1,5 Juta Orang Memaksa Mudik di Masa Pelarangan

Pemerintah Sebut Ada 1,5 Juta Orang Memaksa Mudik di Masa Pelarangan

Nasional
UPDATE: Sebaran 2.385 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 723

UPDATE: Sebaran 2.385 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 723

Nasional
Kritik Kerumunan Ancol, PSI Nilai Survei Anies untuk Pilpres Akan Turun

Kritik Kerumunan Ancol, PSI Nilai Survei Anies untuk Pilpres Akan Turun

Nasional
UPDATE: 8.954.300 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.721.627 Dosis Pertama

UPDATE: 8.954.300 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.721.627 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 15 Mei: Ada 91.636 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 15 Mei: Ada 91.636 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update 15 Mei: Ada 84.063 Pasien Suspek Covid-19 di Indonesia

Update 15 Mei: Ada 84.063 Pasien Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 15 Mei: 29.587 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 15 Mei: 29.587 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.181 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Kini 1.597.067

UPDATE: Bertambah 4.181 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Kini 1.597.067

Nasional
UPDATE: Bertambah 144, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 47.967 Orang

UPDATE: Bertambah 144, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 47.967 Orang

Nasional
Doni Monardo: Tempat Wisata yang Langgar Prokes Lebih Baik Ditutup

Doni Monardo: Tempat Wisata yang Langgar Prokes Lebih Baik Ditutup

Nasional
UDPATE: Tambah 2.385 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.736.670

UDPATE: Tambah 2.385 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.736.670

Nasional
Bicara dengan Sejumlah Pemimpin Negara, Jokowi: Agresi Israel Harus Dihentikan

Bicara dengan Sejumlah Pemimpin Negara, Jokowi: Agresi Israel Harus Dihentikan

Nasional
RI dan Papua Nugini Usut Video Warga PNG Dukung KKB Papua

RI dan Papua Nugini Usut Video Warga PNG Dukung KKB Papua

Nasional
Fraksi PKS Minta PBB dan Negara Islam Desak Israel Hentikan Serangan ke Palestina

Fraksi PKS Minta PBB dan Negara Islam Desak Israel Hentikan Serangan ke Palestina

Nasional
Kakorlantas: Puncak Arus Balik Libur Lebaran Akhir Pekan, 1,5 Juta Pemudik Kembali

Kakorlantas: Puncak Arus Balik Libur Lebaran Akhir Pekan, 1,5 Juta Pemudik Kembali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X