Jelang Kongres, Politisi PDI-P Kritik Jokowi soal Menteri Rangkap Jabatan Partai

Kompas.com - 31/03/2015, 19:10 WIB
Anggota Fraksi PDI-P Arif Wibowo. KOMPAS.com/Abba GabrillinAnggota Fraksi PDI-P Arif Wibowo.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menjelang pelaksanaan kongres, politisi PDI-Perjuangan mulai mengkritisi kebijakan Presiden Joko Widodo yang mengharuskan menteri di kabinetnya tidak rangkap jabatan di partai politik. Padahal, kebijakan tersebut sudah diterapkan Jokowi sejak awal pembentukan kabinet.

Politisi PDI-P Arif Wibowo dan Effendi Simbolon menyampaikan hal tersebut secara terpisah, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/3/2015). Mereka menanggapi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani yang santer dikabarkan akan masuk lagi di kepengurusan 2015-2020 mendatang.

Arif Wibowo mengatakan, sejauh ini belum ada pembicaraan mengenai posisi Puan di kepengurusan mendatang. Struktur kepengurusan baru akan dibahas di dalam kongres. Namun, lanjut dia, tidak ada masalah jika Puan memang masuk dalam kepengurusan.

"Orang jadi pengurus partai, jadi menteri bisa dilaksanakan, dari dulu tradisi politik kita seperti itu. Yang mengatakan bahwa menjadi pengurus partai tidak bisa urus eksekutif, legislatif, itu orang yang tidak memahami dengan baik tentang partai politik," kata Arif.

Saat disinggung mengenai Jokowi yang menghendaki tak adanya rangkap jabatan itu, Anggota Komisi II DPR ini hanya menjawab santai. "Itu kan kata Pak Jokowi. Kita jadi dewan urus partai mampu. Jadi bupati urus partai mampu. Tidak ada relevansinya," ucap Arif.

Effendi Simbolon menambahkan, tak ada jaminan seorang menteri akan bekerja lebih baik jika tidak rangkap jabatan di partai politik. Oleh karena itu, dia melihat tak ada masalah jika Puan kembali aktif dalam kepengurusan PDI-P periode 2015-2020 mendatang.

"Saya sih melihat sebenarnya, aturan yang lisan yang dipakai Pak Jokowi itu sih sebenarnya tidak mendasar. Pak Jokowi kan dari partai, kok menjadi seperti alergi sekali sama partai. Apa salahnya sih," ujar dia.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hak Jawab Jubir PKS Terkait Pemberitaan 'Jokowi Ancam Reshuffle, PKS Tegaskan Tak Tertarik Kursi Menteri'

Hak Jawab Jubir PKS Terkait Pemberitaan "Jokowi Ancam Reshuffle, PKS Tegaskan Tak Tertarik Kursi Menteri"

Nasional
OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

Nasional
Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Nasional
Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Nasional
KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karir Ketua DPRD Kutai Timur

Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karir Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
Perjalanan Karir Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

Perjalanan Karir Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

Nasional
KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

Nasional
KPK: Kami Ingatkan agar di Kaltim Jangan Terjadi OTT, tapi Nyatanya Seperti Ini

KPK: Kami Ingatkan agar di Kaltim Jangan Terjadi OTT, tapi Nyatanya Seperti Ini

Nasional
Kembangkan Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Staf OJK

Kembangkan Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Staf OJK

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Ditahan KPK

Jadi Tersangka, Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Ditahan KPK

Nasional
KPK Temukan Uang Rp 170 Juta dan Buku Tabungan Bersaldo Rp 4,8 Miliar Saat Tangkap Bupati Kutai Timur

KPK Temukan Uang Rp 170 Juta dan Buku Tabungan Bersaldo Rp 4,8 Miliar Saat Tangkap Bupati Kutai Timur

Nasional
Bupati Kutai Timur dan Istri Jadi Tersangka Kasus Suap, Ini Jumlah Kekayaannya

Bupati Kutai Timur dan Istri Jadi Tersangka Kasus Suap, Ini Jumlah Kekayaannya

Nasional
Kronologi Penangkapan Bupati Kutai Timur dan Istrinya hingga Jadi Tersangka

Kronologi Penangkapan Bupati Kutai Timur dan Istrinya hingga Jadi Tersangka

Nasional
Meski Pandemi Covid-19, Ketua MPR Minta Pemerintah Tak Lupakan soal Karhutla

Meski Pandemi Covid-19, Ketua MPR Minta Pemerintah Tak Lupakan soal Karhutla

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X