Eks Kepala BNPT Ungkap Kelemahan PPATK dalam Mengusut Pendanaan Terorisme

Kompas.com - 31/03/2015, 13:35 WIB
Kepala Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNTP) Ansyaad Mbai Kompas.com/SABRINA ASRILKepala Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNTP) Ansyaad Mbai
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irjen (Purn) Ansyaad Mbai mengatakan, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) masih memiliki kelemaham dalam mengusut pola pendanaan kelompok teroris di Indonesia.

"Kalau ditemukan transaksi mencurigakan yang diduga pendanaan terorisme, PPATK tak bisa langsung membekukan dana itu," ujar Ansyaad di kompleks Mabes Polri, Jakarta pada Selasa (31/3/2015).

Ansyad mengatakan, proses pembekuan dana yang diduga mengalir ke kelompok terorisme sangat lama dan memerlukan keputusan di pengadilan. Proses tersebut dianggap sangat tidak efektif dan rumit secara birokrasi. Padahal ancaman terorisme sudah di depan mata.

"Harusnya bisa langsung dibekukan. Polisi minta, jaksa minta, langsung dibekukan. Nah, undang-undang kita tidak mengakomodir itu," kata dia.

Atas kelemahan ini juga, lanjut Ansyaad, Indonesia kerap dijadikan sasaran operasi para pelaku teror dari negara tetangga. Salah satunya Malaysia. Hukum di Indonesia dianggap lebih longgar ketimbang di negara asalnya. "Di negara-negara lainnya, kalau sudah ada dugaan transaksi mencurigakan sebagai pendanaan kelompok teroris, langsung dapat dibekukan," lanjut Ansyaad.

Ansyaad yakin PPATK memahami kelemahan tersebut. Ia berharap PPATK tengah berupaya menyempurnakan perangkat aturannya terkait pencegahan pendanaan kelompok terorisme di Indonesia.

Aliran dana untuk membiayai jaringan teror di Indonesia memang menjadi sorotan. Baru-baru ini, Wakil Ketua PPATK Agus Santoso mengatakan, pihaknya menemukan ada uang dalam jumlah besar yang mengalir dari jaringan teroris di Australia ke jaringan teroris Indonesia. (Baca: PPATK Temukan Aliran Dana dari Australia untuk Jaringan Teroris di Indonesia)

"Jumlahnya cukup signifikan. Ada ratusan ribu dollar," ujar dia.

Agus tidak dapat menyebutkan secara detail siapa di Australia yang mengumpulkan dana dan mengalirkannya ke jaringan teroris di Indonesia. Hal tersebut adalah wewenang penegak hukum. Hanya saja ada karakter pola baru terkait pengumpulan dana awal, yakni bersumber dari bisnis herbal dan kimia.

Agus memastikan, PPATK tidak berhenti mendeteksi pola pendanaan jaringan teroris pada 2014 saja. PPATK masih menjalin kerjasama dengan Australia dalam hal itu dan akan dilanjutkan di tahun 2015 ini. Bahkan, PPATK akan bekerjasama dengan sejumlah pemerintah negara tetangga untuk mencegah perkembangan pola pendanaan jaringan teroris di Indonesia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus Pengadaan Laboratorium Madrasah yang Juga Jerat Zulkarnaen Djabar

KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus Pengadaan Laboratorium Madrasah yang Juga Jerat Zulkarnaen Djabar

Nasional
Soal Uang Kepala Daerah di Kasino, Nusron Wahid: Jangan Jadi Modus Korupsi Baru

Soal Uang Kepala Daerah di Kasino, Nusron Wahid: Jangan Jadi Modus Korupsi Baru

Nasional
KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Nurhadi sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Mantan Sekretaris MA Nurhadi sebagai Tersangka

Nasional
Sri Mulyani Sebut Surpres RUU Omnibus Law Bidang Perpajakan Dikirim Pekan Ini

Sri Mulyani Sebut Surpres RUU Omnibus Law Bidang Perpajakan Dikirim Pekan Ini

Nasional
KPU Didorong Atur Calon Kepala Daerah Eks Napi Umumkan Rekam Jejak di TPS

KPU Didorong Atur Calon Kepala Daerah Eks Napi Umumkan Rekam Jejak di TPS

Nasional
'City Manager' Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

"City Manager" Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

Nasional
Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Nasional
Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Nasional
Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Nasional
Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Nasional
Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Nasional
Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Nasional
Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Nasional
Ketua DPR: Omnibus Law Bukan 'Legacy' Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Ketua DPR: Omnibus Law Bukan "Legacy" Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Nasional
Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X