Eks Kepala BNPT Ungkap Kelemahan PPATK dalam Mengusut Pendanaan Terorisme

Kompas.com - 31/03/2015, 13:35 WIB
Kepala Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNTP) Ansyaad Mbai Kompas.com/SABRINA ASRILKepala Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNTP) Ansyaad Mbai
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irjen (Purn) Ansyaad Mbai mengatakan, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) masih memiliki kelemaham dalam mengusut pola pendanaan kelompok teroris di Indonesia.

"Kalau ditemukan transaksi mencurigakan yang diduga pendanaan terorisme, PPATK tak bisa langsung membekukan dana itu," ujar Ansyaad di kompleks Mabes Polri, Jakarta pada Selasa (31/3/2015).

Ansyad mengatakan, proses pembekuan dana yang diduga mengalir ke kelompok terorisme sangat lama dan memerlukan keputusan di pengadilan. Proses tersebut dianggap sangat tidak efektif dan rumit secara birokrasi. Padahal ancaman terorisme sudah di depan mata.

"Harusnya bisa langsung dibekukan. Polisi minta, jaksa minta, langsung dibekukan. Nah, undang-undang kita tidak mengakomodir itu," kata dia.

Atas kelemahan ini juga, lanjut Ansyaad, Indonesia kerap dijadikan sasaran operasi para pelaku teror dari negara tetangga. Salah satunya Malaysia. Hukum di Indonesia dianggap lebih longgar ketimbang di negara asalnya. "Di negara-negara lainnya, kalau sudah ada dugaan transaksi mencurigakan sebagai pendanaan kelompok teroris, langsung dapat dibekukan," lanjut Ansyaad.

Ansyaad yakin PPATK memahami kelemahan tersebut. Ia berharap PPATK tengah berupaya menyempurnakan perangkat aturannya terkait pencegahan pendanaan kelompok terorisme di Indonesia.

Aliran dana untuk membiayai jaringan teror di Indonesia memang menjadi sorotan. Baru-baru ini, Wakil Ketua PPATK Agus Santoso mengatakan, pihaknya menemukan ada uang dalam jumlah besar yang mengalir dari jaringan teroris di Australia ke jaringan teroris Indonesia. (Baca: PPATK Temukan Aliran Dana dari Australia untuk Jaringan Teroris di Indonesia)

"Jumlahnya cukup signifikan. Ada ratusan ribu dollar," ujar dia.

Agus tidak dapat menyebutkan secara detail siapa di Australia yang mengumpulkan dana dan mengalirkannya ke jaringan teroris di Indonesia. Hal tersebut adalah wewenang penegak hukum. Hanya saja ada karakter pola baru terkait pengumpulan dana awal, yakni bersumber dari bisnis herbal dan kimia.

Agus memastikan, PPATK tidak berhenti mendeteksi pola pendanaan jaringan teroris pada 2014 saja. PPATK masih menjalin kerjasama dengan Australia dalam hal itu dan akan dilanjutkan di tahun 2015 ini. Bahkan, PPATK akan bekerjasama dengan sejumlah pemerintah negara tetangga untuk mencegah perkembangan pola pendanaan jaringan teroris di Indonesia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
Akar Persoalan 'Mati Satu Tumbuh Seribu' Pelaku Terorisme

Akar Persoalan "Mati Satu Tumbuh Seribu" Pelaku Terorisme

Nasional
DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

Nasional
Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X