Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI Imbau Santoso Menyerahkan Diri jika Tidak Ingin Mati

Kompas.com - 31/03/2015, 05:50 WIB


PALU, KOMPAS.com — Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengimbau Santoso, gembong teroris di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, untuk menyerah kepada aparat keamanan. TNI tengah menggelar latihan gabungan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) dengan kekuatan 3.200 personel di sana.

"Nanti kalau bertemu TNI ada dua risikonya, mati atau dia (Santoso) menyerahkan diri," kata Moeldoko, di Kota Palu, Senin (30/3/2015), sesaat sebelum terbang ke Poso untuk membuka latihan perang gabungan TNI.

Santoso adalah pemimpin kelompok teroris yang diduga kuat melakukan serangkaian kasus kekerasan di Kabupaten Poso dan beberapa daerah di Provinsi Sulawesi Tengah.

Saat ini, terdapat latihan PPRC di Poso dari Divisi II Komando Strategis TNI AD yang diperkuat beberapa unsur dari TNI AL, TNI AU, dan TNI AD.

Moeldoko mengatakan, saat ini di Kabupaten Poso terdapat sekelompok sipil kecil dan bersenjata dan tidak boleh dibiarkan. Kelompok yang dimaksud adalah 20-an orang yang saat ini bersembunyi di hutan dan kerap menebar teror kepada aparat dan masyarakat.

"Kelompok itu jangan sampai dibiarkan. Kalau dibiarkan, kelompok radikal lain bisa merasa nyaman di Poso dan tumbuh besar," ujarnya.

Dia mengatakan, jika kelompok pimpinan Santoso itu dibiarkan, kelompok radikal Negara Islam Irak dan Suriah (NIIS/ISIS) suatu saat bisa bergabung dengan mereka.

"Saya tegaskan, tidak ada tempat untuk ISIS di Indonesia, termasuk di Poso," kata Jenderal bintang empat ini.

Dia juga kembali menegaskan latihan perang seperti di Poso itu latihan rutin tahunan yang lokasinya bisa di mana saja. "Tapi, kalau ketemu Santoso dan tidak mau menyerah, ya saya tembak," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com