Wantimpres Khawatir Target RPJMN Pemerintah Meleset

Kompas.com - 27/03/2015, 21:51 WIB
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sri Adiningsih seusai bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden Jakarta, Jumat (27/3/2015) Icha RastikaAnggota Dewan Pertimbangan Presiden Sri Adiningsih seusai bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden Jakarta, Jumat (27/3/2015)
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pertimbangan Presiden khawatir target perekonomian pemerintah, terutama yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) meleset. Anggota Wantimpres Sri Adiningsih mengatakan, pihaknya sudah mengingatkan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

"Tentunya kita pahami bahwa permasalahan atau tantangan ekonomi yang menghadang Indonesia ini kalau tidak hati-hati, bisa membuat berbagai target-target, terutama dalam RPJMN yang cukup besar itu dikhawatirkan meleset ya," kata Sri, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (27/3/2015).

Pada hari ini, Wantimpres menemui Wapres bersama anggota Wantimpres lainnya, yakni Abdul Malik Fadjar, Ahmad Hasyim Muzadi, Jan Darmadi, M. Yusuf Kartanegara, Sidarto Danusubroto, Subagyo Hadi Siswoyo, dan Suharso Monoarfa.

Sri mengatakan, akan sulit bagi pemerintah untuk membangun perekonomian mau pun meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa stabilitas sistem keuangan. Padahal, target pertumbuhan ekonomi dalam PRJMN 2015-2019 cukup tinggi, yakni mencapai 8 persen pada 2019 nanti.

Guru besar ekonomi Universitas Gajah Mada ini juga menyampaikan, pemerintah perlu memahami bahwa stabilitas sosial dan politik bisa menghambat pembangunan ekonomi jika tidak dijaga dengan baik.

"Oleh karena itu hal tersebut kita diskusikan dan juga masukan dari wantimpres, dari masing-masing anggota kepada Wapres disampaikan karena kita ingin melihat Presiden dan Wapres, pemerintah bisa mencapai target-target dulu dalam RPJMN yang merupakan penjabaran janji-janji presiden pada saat lalu," papar dia.

Selain memberi masukan mengenai target perekonomian, Wantimpres membicarakan kepada Wapres berbagai isu terkait kelembagaan pada suatu negara. Namun, Sri enggan mengungkapkan lebih jauh isu kelembagaan apa yang dimaksudnya. Demikian juga saat ditanya apakah Wantimpres membicarakan kewenangan kepala staf kepresidenan yang diperluas.

"Saya harus sampaikan minta maaf, itu kan tidak boleh keluar yah, itu kan rahasia. Memang wantimpres, kita mendiskusikan kelembagaan berbagai macam baik antar lembaga negara ataupun juga di dalam kabinet. Namun saya minta maaf kepada Saudara-saudara sekalian karena sesuai dengan undang-undang, kita tidak boleh sampaikan pertimbangan kita kepada Presiden ataupun Wapres kepada masyarakat umum," papar Sri. 

Sri menabahkan, pertemuan Wantimpres dengan Kalla juga membahas masalah pertahanan dan keamanan.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

Nasional
Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

Nasional
PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

Nasional
Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

Nasional
Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

Nasional
Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Nasional
Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Nasional
Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Nasional
BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

Nasional
Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Nasional
Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Nasional
Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Nasional
Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Nasional
Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Nasional
Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X