PPATK Temukan Aliran Dana dari Australia untuk Jaringan Teroris di Indonesia

Kompas.com - 26/03/2015, 08:46 WIB
Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso Kompas.com/SABRINA ASRILWakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com
- Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan pola pendanaan jaringan terorisme di Indonesia. Wakil Ketua PPATK Agus Santoso mengungkapkan, ada uang dalam jumlah besar yang mengalir dari jaringan teroris di Australia ke jaringan teroris Indonesia.

"Jumlahnya cukup signifikan. Ada ratusan ribu dollar," ujar Agus, kepada Kompas.com, Rabu (25/3/2015) malam.

Temuan itu, papar Agus, berawal dari kerja sama antara PPATK dengan institusi serupa di Australia pada awal 2014. Salah satu tujuan kerja sama kedua institusi itu adalah meminimalisir aktivitas jaringan teroris melalui deteksi dini pola aliran dana.

Menurut Agus, kerja sama kedua negara tersebut merupakan bagian kerja sama antara PPATK dengan Polri, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Detasemen Khusus 88 Antiteror sebelumnya. Hal ini dilakukan setelah mendapatkan sinyalemen ada aktivitas terorisme di Indonesia yang disokong oleh jaringan teroris dari Australia.

Ia mengungkapkan, PPATK menerapkan prinsip follow the money untuk mendeteksi pola aliran dana jaringan teroris itu. Menurut dia, cara ini lebih mudah untuk mengungkap sebuah jaringan teroris karena seluruh aktivitas mereka dipastikan membutuhkan dana. Namun, ia mengakui, pola deteksi tersebut sangat sulit dilakukan karena jaringan teroris di Australia memiliki pola pendanaan "many to one and one to many". Artinya, mereka mengumpulkan uang dari banyak pihak, kemudian dikumpulkan ke satu orang, lalu disebar lagi ke banyak pihak.

"Nah, kita melakukan pendeteksian aliran dana ini sampai ke tiga layer. Karena modus mereka kan pencucian uang, ada yang kirim uang menggunakan berbagai cara, makanya kami agak lama deteksi polanya," lanjut Agus.

Setelah melakukan penelusuran panjang dan berbekal nama-nama terduga teroris yang masuk daftar polisi, PPATK telah menginventarisir pola pendanaan itu dalam Laporan Hasil Analisis (LHA) yang telah diserahkan ke penegak hukum pada akhir 2014 lalu.

Agus tidak dapat menyebutkan secara detil siapa individu di Australia yang mengumpulkan dana dan mengalirkannya ke jaringan teroris di Indonesia karena merupakan wewenang penegak hukum. Menurut Agus, kini ada karakter pola baru terkait pengumpulan dana awal, yakni bersumber dari bisnis herbal dan kimia.

Agus memastikan, PPATK tidak berhenti mendeteksi pola pendanaan jaringan teroris pada 2014 saja. PPATK masih menjalin kerja sama dengan Australia dan akan dilanjutkan di tahun 2015 ini. Bahkan, PPATK akan bekerja sama dengan sejumlah pemerintah negara tetangga untuk mencegah perkembangan pola pendanaan jaringan teroris di Indonesia.

"Kita ingin memperketat aliran dana cross border. Jadi kita akan kerja sama juga dengan bea cukai kita dan negara tetangga terkait jika ada pembawaan uang lintas negara, dapat dilaporkan ke PPATK. Sebenarnya kebijakan ini sudah berlangsung, tapi kami mau lebih efektif lagi," ujar Agus.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 71, Total 3.606 Orang

Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 71, Total 3.606 Orang

Nasional
UPDATE 12 Juli: Bertambah 919, Total Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 35.638

UPDATE 12 Juli: Bertambah 919, Total Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 35.638

Nasional
Jokowi Tetapkan Penunjukkan Lembaga Pelatihan Kartu Prakerja Tak Perlu Lelang, Apa Alasannya?

Jokowi Tetapkan Penunjukkan Lembaga Pelatihan Kartu Prakerja Tak Perlu Lelang, Apa Alasannya?

Nasional
Pengamat: Sistem Pendidikan di TNI/Polri Perlu Dievaluasi saat Pendemi

Pengamat: Sistem Pendidikan di TNI/Polri Perlu Dievaluasi saat Pendemi

Nasional
UPDATE 12 Juli: Kasus Covid-19 Bertambah 1.681, Totalnya Jadi 75.699

UPDATE 12 Juli: Kasus Covid-19 Bertambah 1.681, Totalnya Jadi 75.699

Nasional
Madrasah di Zona Hijau Bakal Gelar Pembelajaran Tatap Muka Mulai 13 Juli

Madrasah di Zona Hijau Bakal Gelar Pembelajaran Tatap Muka Mulai 13 Juli

Nasional
Perpres Kartu Prakerja Baru Dinilai Sudah Masukkan Rekomendasi KPK

Perpres Kartu Prakerja Baru Dinilai Sudah Masukkan Rekomendasi KPK

Nasional
Cegah Penularan Covid-19, Upacara HUT RI Digelar Minimalis

Cegah Penularan Covid-19, Upacara HUT RI Digelar Minimalis

Nasional
Eko Patrio Terpilih Jadi Ketua DPW PAN DKI Jakarta

Eko Patrio Terpilih Jadi Ketua DPW PAN DKI Jakarta

Nasional
Jelang Pilkada 2020, Airlangga Minta Seluruh Kader Partai Golkar Bekerja Keras

Jelang Pilkada 2020, Airlangga Minta Seluruh Kader Partai Golkar Bekerja Keras

Nasional
Bawaslu: Partisipasi Pemilih pada Pilkada Bukan Hanya Saat Pencoblosan

Bawaslu: Partisipasi Pemilih pada Pilkada Bukan Hanya Saat Pencoblosan

Nasional
KPK Ungkap Modus Penyelewengan Anggaran Covid-19 untuk Pilkada

KPK Ungkap Modus Penyelewengan Anggaran Covid-19 untuk Pilkada

Nasional
Antisipasi Penyebaran Covid-19, Sekolah Militer Dinilai Perlu Terapkan Kurikulum Jarak Jauh

Antisipasi Penyebaran Covid-19, Sekolah Militer Dinilai Perlu Terapkan Kurikulum Jarak Jauh

Nasional
74.018 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Rekor Penambahan Pasien Sembuh

74.018 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Rekor Penambahan Pasien Sembuh

Nasional
[POPULER NASIONAL] Penambahan Kasus Positif Covid-19 | Kata Setwapres Soal Viral Video Mobil RI 2

[POPULER NASIONAL] Penambahan Kasus Positif Covid-19 | Kata Setwapres Soal Viral Video Mobil RI 2

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X