Kontras Beri Catatan Kritis terhadap RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Kompas.com - 24/03/2015, 16:41 WIB
Kordinator Kontras, Haris Azhar (kiri) bersama keluarga korban tragedi Semanggi
KOMPAS/LUCKY PRANSISKAKordinator Kontras, Haris Azhar (kiri) bersama keluarga korban tragedi Semanggi
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) memberikan catatan kritis terkait Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR) yang telah masuk Program Legislasi Nasional 2015.

"Sikap kritis ini kami tunjukkan karena RUU ini tidak lebih baik dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang KKR yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi," kata Koordinator Kontras Haris Azhar dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (24/3/2015), seperti dikutip Antara.

Sejatinya, menurut dia, RUU KKR harus dilatarbelakangi oleh adanya keinginan kuat negara dan tekad politik pemerintah yang berpihak pada kepentingan korban pelanggaran HAM berat. (Baca: Soal Penanganan Kasus HAM, Menko Polhukam Minta Jangan Lagi Lihat ke Belakang)

Namun, di dalam RUU KKR, Kontras menemukan sejumlah kelemahan substansial yang fundamental dalam hal pemenuhan hak-hak para korban, yaitu hak atas keadilan, kebenaran, reparasi, dan jaminan ketidakberulangan.

Selain itu, RUU KKR dinilai cenderung lebih berpihak kepada pelaku. Sejatinya, KKR dihadirkan dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan korban yang menderita akibat dari tindakan pelanggaran hak asasi manusia.

Menurut Kontras, terdapat sejumlah persoalan dalam RUU KKR yang harus diperbaiki sebelum dibahas dan diundangkan. Persoalan pertama, kata "pelaku" tidak disebutkan pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1.

"Ketiadaan penyebutan 'pelaku' menyulitkan dalam membangun konstruksi kejahatan dan tingkatan keterlibatan pelaku, serta membuktikan kejahatan terjadi secara sistematis atau meluas," tuturnya. (Baca: "Menko Polhukam Harus Minta Maaf kepada Korban dan Keluarga Korban Pelanggaran HAM")

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Padahal, lanjut Haris, kasus pelanggaran HAM berat merupakan kejahatan sistematik, terencana, atau meluas, yang di dalam setiap peristiwa terdapat dukungan kekuasaan atau sepengetahuan para pengambil keputusan.

Persoalan kedua, kategori pelanggaran HAM yang berat dinilai masih menggunakan versi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang sangat kental terhadap dimensi pelanggaran HAM berat di bidang sipil dan politik. Sementara itu, pelanggaran HAM di bidang ekonomi, sosial, dan budaya tidak menjadi target.

"Padahal, banyak kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu dilatarbelakangi oleh persoalan ekonomi dan sosial," ucapnya. (Baca: Dikritik Aktivis HAM, Ini Tanggapan Menteri Tedjo Edhy)

Halaman:


Video Pilihan

Sumber Antara
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bertemu Partai Komunis China, Cak Imin Berharap Kerja Sama Indonesia-China Meningkat

Bertemu Partai Komunis China, Cak Imin Berharap Kerja Sama Indonesia-China Meningkat

Nasional
Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU, Wasekjen PKS: Harusnya Pak Yaqut Lebih Bijak

Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU, Wasekjen PKS: Harusnya Pak Yaqut Lebih Bijak

Nasional
Polri: Tersangka Pinjol Ilegal Bikin 95 Koperasi Simpan Pinjam Fiktif

Polri: Tersangka Pinjol Ilegal Bikin 95 Koperasi Simpan Pinjam Fiktif

Nasional
Soal Kabar Tabrakan LRT, Kemenhub Sebut Ranah INKA dan Tahap Uji Coba

Soal Kabar Tabrakan LRT, Kemenhub Sebut Ranah INKA dan Tahap Uji Coba

Nasional
Covid-19 di ASEAN Turun, Jokowi Ingin Pembatasan Masyarakat Dikurangi

Covid-19 di ASEAN Turun, Jokowi Ingin Pembatasan Masyarakat Dikurangi

Nasional
Jokowi: Kita Melihat Harapan Baru, Covid-19 di ASEAN Turun 14 Persen

Jokowi: Kita Melihat Harapan Baru, Covid-19 di ASEAN Turun 14 Persen

Nasional
'Air Power' Berevolusi, KSAU: Taktik dan Strategi Pertempuran Harus Beradaptasi

"Air Power" Berevolusi, KSAU: Taktik dan Strategi Pertempuran Harus Beradaptasi

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Vaksinasi Dosis Pertama Capai 54,46 Persen

UPDATE 25 Oktober: Vaksinasi Dosis Pertama Capai 54,46 Persen

Nasional
Azis Syamsuddin Bantah Punya 8 Orang di KPK yang Bisa Dikendalikan

Azis Syamsuddin Bantah Punya 8 Orang di KPK yang Bisa Dikendalikan

Nasional
Pemerintah Berencana Naikkan Upah Minimum 2022, Puan: Harus Bisa Penuhi Kebutuhan Rakyat

Pemerintah Berencana Naikkan Upah Minimum 2022, Puan: Harus Bisa Penuhi Kebutuhan Rakyat

Nasional
Ini 3 Kriteria Benda Sitaan yang Dapat Dilelang KPK Sejak Kasus dalam Penyidikan

Ini 3 Kriteria Benda Sitaan yang Dapat Dilelang KPK Sejak Kasus dalam Penyidikan

Nasional
Jusuf Kalla: Kemenag Bukan Hanya untuk NU, tetapi Seluruh Agama dan Organisasi Keagamaan

Jusuf Kalla: Kemenag Bukan Hanya untuk NU, tetapi Seluruh Agama dan Organisasi Keagamaan

Nasional
KPK Apresiasi Terbitnya PP Nomor 105 Tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

KPK Apresiasi Terbitnya PP Nomor 105 Tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Nasional
Minta Yaqut Klarifikasi, Ketua Komisi VIII: Kemenag Sudah 'On The Track', Jangan Cederai

Minta Yaqut Klarifikasi, Ketua Komisi VIII: Kemenag Sudah "On The Track", Jangan Cederai

Nasional
Sejarah Lahirnya Kementerian Agama di Indonesia...

Sejarah Lahirnya Kementerian Agama di Indonesia...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.