Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNP2TKI dan Polri Antisipasi Tindak Pidana Perdagangan Orang

Kompas.com - 20/03/2015, 15:05 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) bersinergi dengan Bareskrim Mabes Polri untuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus ketenagakerjaan.

"Dengan sinergi antara BNP2TKI dengan Bareskrim, kami juga berharap BP3TKI (Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) dan Polda-polda di daerah dapat lebih bersinergi dalam hal penanganan TPPO," kata Deputi Perlindungan BNP2TKI, Lisna Y Poeloengan, dalam pernyataan yang diterima Kompas.com, Jumat (20/3/2015).

Lisna menjelaskan, terkait dengan upaya sinergi itu, pihaknya sudah mengadakan rapat konsultasi dan koordinasi dengan Bareskrim Polri dalam rangka penanganan TPPO, pada Kamis (19/3/2015) kemarin di ruang rapat Kepala BNP2TKI.

Hadir dalam rapat tersebut, Deputi Bidang Perlindungan BNP2TKI Lisna Y Poeloengan, Direktur Pelayanan Pengaduan merangkap Plt Direktur Pengamanan, dan Pengawasan Muhammad Syafrie, Direktur Mediasi dan Advokasi Teguh Hendro Cahyono.

Sementara perwakilan dari Bareskrim Polri yakni Kepala Unit Tindak Pidana Perdagangan Orang AKBP Ari Darmanto. Hadir pula pejabat BP3TKI se-Indonesia.

"Rapat membahas tentang pendataan korban TPPO, pendataan PPTKIS yang terindikasi TPPO, pemetaan jaringan TPPO, upaya pencegahan dan penindakan, penentuan cara bertindak terpadu serta tindak lanjut dari penanganan kasus TPPO," jelasnya.

Sementara Ari Darmanto dalam rapat tersebut menguraikan secara singkat tentang penanganan masalah TPPO di lapangan.

"Penanganan TPPO merupakan instruksi Presiden dan Kapolri, dan ini perhatian serius bagi kami" ujar Ari.

Ari menjamin BP3TKI di daerah yang mengalami kesulitan di lapangan dapat berkoordinasi dengan pihaknya agar kemudian dapat bantuan dari Polda di daerah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com