Politisi dan Tim Sukses Jadi Komisaris BUMN, Ini Komentar Jokowi

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Presiden RI Joko Widodo menegaskan bahwa pemilihan komisaris badan usaha milik negara (BUMN) harus menggunakan proses seleksi.

"Coba tanya ke Menteri BUMN, tetapi semuanya kan menggunakan proses seleksi sehingga tidak ke sana. Yang jelas, semuanya menggunakan proses seleksi," ujar Presiden dalam kunjungan kerja ke Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (20/3/2015), seperti dikutip Antara.

Pernyataan tersebut menanggapi adanya pemberitaan tim sukses dan politisi yang menjadi komisaris BUMN. (Baca: Ini Politisi-Relawan yang Jadi Komisaris BUMN)

Menurut Presiden, semua pemilihan komisaris BUMN dilakukan melalui proses assessment di Kementerian BUMN. Presiden meminta agar pengisian jabatan itu disesuaikan dengan kebutuhan BUMN dan kompetensi yang ada.

"Kita ingin ke depan BUMN jadi motor penggerak ekonomi, terutama infrastruktur. Jadi, jangan anggap kita main-main," ujar Jokowi.

Berbagai pihak mengkritik penempatan tim sukses hingga relawan di sejumlah BUMN. Hal itu dianggap sebagai bagi-bagi kursi yang tidak sesuai dengan janji Jokowi ketika kampanye pilpres lalu. (Baca: Fadli Zon: Jokowi Langgar Janji Sudah Biasa)

Menteri BUMN Rini Soemarno sebelumnya memastikan bahwa komisaris BUMN yang dipilih memiliki integritas yang tinggi. (Baca: Menteri Rini: Komisaris BUMN yang Dipilih Pasti Berintegritas Tinggi)

"Komisaris kita lihatnya memang usulan dari semua pihak. Komisaris itu banyak pihak yang memberikan masukan. Tentunya kami lihat yang mempunyai integritas tinggi, mempunyai pendidikan dan pengalaman," kata Rini.