Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dianggap Tak Berdaya Kelola Negara, BEM IPB Beri Jokowi-JK Rapor Merah

Kompas.com - 19/03/2015, 21:47 WIB
Kontributor Bogor, Ramdhan Triyadi Bempah

Penulis


BOGOR, KOMPAS.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Pertanian Bogor menilai, pemerintahan di bawah kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) telah gagal mensejahterakan rakyat. Mereka juga menuding, melemahnya rupiah terhadap dolar, kenaikan harga bahan pokok yang tak terkendali, serta terjadinya kriminalisasi KPK, menandakan pemerintahan Jokowi tidak berdaya mengelola negara ini.

"Kami memberikan rapor merah kepada Jokowi dalam memimpin negara ini," kata Koordinator Aksi, Mochamad Afif Azhar, di sela aksi unjuk rasa, di depan Kantor DPRD Kota Bogor dan depan Istana Bogor, Kamis (19/3/2015) petang.

Dirinya juga mengatakan, permasalahan lemahnya nilai tukar rupiah diiringi dengan kenaikan harga bahan pokok ini mengingatkan krisis moneter pada tahun 1998 silam. Karenanya, mahasiswa beralmamater warna biru itu memberikan kesempatan kepada Presiden Jokowi dan JK untuk memperbaiki siklus keuangan dan stabilnya kebutuhan pokok di negeri ini hingga bulan Mei 2015 mendatang.

"Kami beri waktu sampai tanggal 20 Mei 2015 bertepatan hari Kebangkitan Nasional agar Jokowi memperbaiki keadaan negara. Jika tidak, maka peristiwa 1998 bakal terulang kembali. Aksi kali ini merupakan awal ultimatum kepada Presiden Jokowi," kata Afif.

Dalam aksi yang dijaga aparat kepolisian itu, para pendemo tak surut melakukan perjalanan panjang dari Kampus IPB menuju Kantor DPRD Kota Bogor dan depan Istana Kebun Raya Bogor. Pendemo tak lupa membawa spanduk dan poster, hingga menggelar aksi teatrikal sebagi bentuk kekecewaan atas pemerintahan Jokowi yang dinilai gagal menyelesaikan persoalan-persoalan di Indonesia, terutama dalam mengusung rakyatnya sejahtera.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com