Kompas.com - 19/03/2015, 21:47 WIB
Dua versi foto resmi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Adysta Pravitra RestuDua versi foto resmi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
|
EditorFidel Ali Permana


BOGOR, KOMPAS.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Pertanian Bogor menilai, pemerintahan di bawah kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) telah gagal mensejahterakan rakyat. Mereka juga menuding, melemahnya rupiah terhadap dolar, kenaikan harga bahan pokok yang tak terkendali, serta terjadinya kriminalisasi KPK, menandakan pemerintahan Jokowi tidak berdaya mengelola negara ini.

"Kami memberikan rapor merah kepada Jokowi dalam memimpin negara ini," kata Koordinator Aksi, Mochamad Afif Azhar, di sela aksi unjuk rasa, di depan Kantor DPRD Kota Bogor dan depan Istana Bogor, Kamis (19/3/2015) petang.

Dirinya juga mengatakan, permasalahan lemahnya nilai tukar rupiah diiringi dengan kenaikan harga bahan pokok ini mengingatkan krisis moneter pada tahun 1998 silam. Karenanya, mahasiswa beralmamater warna biru itu memberikan kesempatan kepada Presiden Jokowi dan JK untuk memperbaiki siklus keuangan dan stabilnya kebutuhan pokok di negeri ini hingga bulan Mei 2015 mendatang.

"Kami beri waktu sampai tanggal 20 Mei 2015 bertepatan hari Kebangkitan Nasional agar Jokowi memperbaiki keadaan negara. Jika tidak, maka peristiwa 1998 bakal terulang kembali. Aksi kali ini merupakan awal ultimatum kepada Presiden Jokowi," kata Afif.

Dalam aksi yang dijaga aparat kepolisian itu, para pendemo tak surut melakukan perjalanan panjang dari Kampus IPB menuju Kantor DPRD Kota Bogor dan depan Istana Kebun Raya Bogor. Pendemo tak lupa membawa spanduk dan poster, hingga menggelar aksi teatrikal sebagi bentuk kekecewaan atas pemerintahan Jokowi yang dinilai gagal menyelesaikan persoalan-persoalan di Indonesia, terutama dalam mengusung rakyatnya sejahtera.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pesmistis Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Pengamat: Kecuali Ada Keajaiban

Pesmistis Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Pengamat: Kecuali Ada Keajaiban

Nasional
TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

Nasional
Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

Nasional
Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Nasional
KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

Nasional
Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes adalah Kunci

Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes adalah Kunci

Nasional
Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Nasional
Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Nasional
[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

Nasional
Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Nasional
Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Nasional
Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Nasional
Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Nasional
Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Nasional
Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X