KPU Akan Simulasikan Pembatasan Dana Kampanye

Kompas.com - 19/03/2015, 20:41 WIB
Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, di KPU Pusat, Jakarta, Selasa (10/6/2014. Arimbi RamadhianiKomisioner Komisi Pemilihan Umum, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, di KPU Pusat, Jakarta, Selasa (10/6/2014.
EditorFidel Ali Permana

JAKARTA, KOMPAS.com- Komisi Pemilihan Umum akan melakukan simulasi pembatasan dana pengeluaran pemilihan kepala daerah yang dinilai Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi masih menghasilkan angka yang tinggi.

"Sementara kami akan terus simulasikan. Ini soal acuan daftar pemilih atau daftar penduduk," kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah melalui pesan Blackberry Messenger yang diterima Antara di Jakarta, Kamis (19/3/2015).

Ferry mengatakan rumus penentuan pembatasan dana pilkada juga akan dikonsultasikan dengan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menentukan perhitungan yang tepat.

Sementara hingga kini ia mengatakan rumus yang akan diajukan adalah jumlah pemilih dibagi jumlah wilayah dikali indeks biaya daerah untuk menentukan pembatasan dana pengeluaran untuk pilkada oleh calon kepala daerah.

"Hingga kini rumusnya masih jumlah pemilih dibagi jumlah wilayah dan dikali indeks biaya daerah untuk menentukan pembatasan dana," kata dia.

Terkait pembatasan dana pengeluaran pilkada yang jumlahnya jauh lebih besar dibandingankan pilkada sebelumnya, ia mengatakan hal tersebut tergantung pada indeks biaya di daerah yang berbeda-beda.

Perludem menyatakan pembatasan pengeluaran dana yang ditetapkan KPU belum membatasi karena rumus rancangan peraturan KPU Dana Kampanye masih menghasilkan jumlah sangat besar.

Dengan jumlah pembatasan pengeluaran dana pilkada yang besar, Perludem meminta KPU mengubah rumus untuk menentukan angka yang tepat, sementara Perludem mengusulkan KPU menggunakan basis kepadatan penduduk karena sudah mencakup jumlah penduduk dan luas wilayah serta memakai standar biaya daerah kegiatan berdasar Kementerian Keuangan dengan menggunakan standar berbeda untuk setiap daerah.

Pembatasan dana pengeluaran pilkada dilakukan berdasar pasal 74 ayat (9) yang bertujuan menjaga pasangan calon terpilih mengutamakan kepentingan pemilih daripada penyumbang serta menghindari pemborosan dana untuk kampanye.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Sumber Antara
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Mantan Wabup Lampung Utara, KPK Telusuri Dana Kampanye Mustafa

Periksa Mantan Wabup Lampung Utara, KPK Telusuri Dana Kampanye Mustafa

Nasional
Kata Mahfud MD, Jokowi Pernah Sampaikan Laporan ke KPK tapi Tak Disentuh

Kata Mahfud MD, Jokowi Pernah Sampaikan Laporan ke KPK tapi Tak Disentuh

Nasional
Bicara soal Insiden Mega-Paloh, Jokowi Tegaskan Koalisinya Rukun

Bicara soal Insiden Mega-Paloh, Jokowi Tegaskan Koalisinya Rukun

Nasional
Di hadapan Jokowi, Surya Paloh Sebut Nasdem Akan Gelar Konvensi Capres 2024

Di hadapan Jokowi, Surya Paloh Sebut Nasdem Akan Gelar Konvensi Capres 2024

Nasional
Undang Tokoh Masyarakat, Mahfud MD Bahas Perppu KPK dan Penegakan Hukum

Undang Tokoh Masyarakat, Mahfud MD Bahas Perppu KPK dan Penegakan Hukum

Nasional
Surya Paloh ke Jokowi: Ingin Saya Peluk Erat, tapi Enggak Bisa...

Surya Paloh ke Jokowi: Ingin Saya Peluk Erat, tapi Enggak Bisa...

Nasional
Tak Hanya di Gerindra, Dahnil Juga Ditunjuk Prabowo Jadi Jubirnya di Kemenhan

Tak Hanya di Gerindra, Dahnil Juga Ditunjuk Prabowo Jadi Jubirnya di Kemenhan

Nasional
Surya Paloh: Jangan Ragukan Lagi Sayang Saya ke Mbak Mega

Surya Paloh: Jangan Ragukan Lagi Sayang Saya ke Mbak Mega

Nasional
Fadli Zon: Pertahanan Kita Harus Bertumpu pada Rakyat yang Terlatih Bela Negara

Fadli Zon: Pertahanan Kita Harus Bertumpu pada Rakyat yang Terlatih Bela Negara

Nasional
Akui Cemburu dengan Presiden PKS, Jokowi Peluk Erat Surya Paloh di Kongres Nasdem

Akui Cemburu dengan Presiden PKS, Jokowi Peluk Erat Surya Paloh di Kongres Nasdem

Nasional
Kuasa Hukum Kemenag Sebut Penertiban Lahan UIII Sesuai Aturan

Kuasa Hukum Kemenag Sebut Penertiban Lahan UIII Sesuai Aturan

Nasional
Kasus Suap Jabatan, Istri Wali Kota Medan Jalani Pemeriksaan Hampir 10 Jam

Kasus Suap Jabatan, Istri Wali Kota Medan Jalani Pemeriksaan Hampir 10 Jam

Nasional
Belum Terima Surat Panggilan, Anak Yasonna Urung Diperiksa KPK

Belum Terima Surat Panggilan, Anak Yasonna Urung Diperiksa KPK

Nasional
Jokowi, Megawati, AHY, hingga Presiden PKS Hadiri HUT Partai Nasdem

Jokowi, Megawati, AHY, hingga Presiden PKS Hadiri HUT Partai Nasdem

Nasional
Fadli Zon Sebut Debat antara Prabowo dan Politisi PDI-P karena Salah Paham

Fadli Zon Sebut Debat antara Prabowo dan Politisi PDI-P karena Salah Paham

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X