Kata Fahri Hamzah, Masih Banyak yang Lebih Penting daripada Masalah ISIS

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyarankan pemerintah tidak berlebihan dalam menghadapi masalah bergabungnya warga negara Indonesia ke Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS. Menurut dia, masih banyak masalah yang lebih penting untuk diselesaikan oleh pemerintah.

"Kalau kita harus waspada, ya waspada. Tapi, jangan kita berbulan-bulan mengkhawatirkan ini seperti tidak ada hal lain yang lebih penting yang harus kita selesaikan," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/3/2015).

Menurut Fahri, isu ISIS merupakan produk industri dunia internasional. Jika terlalu fokus terhadap masalah ini, Indonesia tidak bisa menyelesaikan permasalahan di dalam negeri sendiri yang harusnya lebih diprioritaskan.

Fahri menjelaskan, Indonesia saat ini memiliki segudang agenda lain yang harus diprioritaskan, seperti mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan membangun ekonomi nasional yang kuat. (Baca: ISIS Incar Indonesia karena Faktor Agama dan Ekonomi)

Jika ekonomi Indonesia sudah membaik, politisi Partai Keadilan Sejahtera ini meyakini dengan sendirinya WNI tak akan tertarik lagi untuk bergabung dengan ISIS.

"Kalau orang frustrasi secara ekonomi itu dia bom waktu masif. Yang bisa jadi menjadi keputusan masyarakat untuk bergabung dengan ISIS," ujar dia. (Baca: TB Hasanuddin: Ada 514 WNI Gabung dengan ISIS, Empat Tewas)

Fahri lalu membandingkan dengan Turki, salah satu negara berpenduduk mayoritas Muslim yang bersebelahan dengan Suriah. Menurut dia, Turki tetap stabil dalam menghadapi ISIS karena ekonominya sudah mapan.

"Mana yang lebih penting? Itu (ISIS) yang kita ributkan atau kita menyelesaikan masalah kesejahteraan rakyat?" ucap Fahri. (Baca: Pemerintah Akan Terbitkan Perppu Terkait Pengikut ISIS)

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Tedjo Edhy Purdijatno memastikan bahwa semua WNI yang ditahan di Turki memiliki kaitan dengan kelompok radikal ISIS. Mereka melintasi Turki menuju Suriah untuk menyusul keluarganya yang sudah lebih dulu bergabung dengan ISIS.

Kendati demikian, usaha pemerintah memulangkan 16 warga negara Indonesia yang ditahan di Turki menemui jalan buntu. Pemerintah tidak bisa menentukan langkah selanjutnya ketika WNI yang ditahan di Turki itu menolak dipulangkan ke Indonesia. (Baca: Jokowi Belum Bisa Putuskan Nasib 16 WNI di Turki yang Menolak Pulang)

"Pemerintah Turki mau mendeportasi, tetapi yang bersangkutan enggak mau kembali ke Indonesia, apa mau kita paksa," kata Tedjo.