Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Agraria Tantang IPB untuk "Review" Tata Ruang Jabodetabek

Kompas.com - 17/03/2015, 23:07 WIB
BOGOR, KOMPAS.com- Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan menantang Institut Pertanian Bogor dan Universitas Pakuan untuk meninjau ulang tata ruang wilayah Jabodetabek dalam waktu dua minggu.

Tantangan ini disampaikan menteri dalam acara Konferensi Internasional ke-5 Jabodatebek Studi Forum di IPB Internasional Convention Center, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/3/2015).

"IPB dan Pakuan kita tantang dua minggu ke depan untuk bisa me-review tata ruang. Jangan lama-lama, kalau kelamaan kapan tindaklanjutnya. Kalau tidak bisa MoU dalam waktu tersebut kita batalkan saja," kata menteri.

Menurut Ferry saat ini Kementerian Agraria tengah membangun budaya komitmen tepat waktu, kalau melanggar waktu yang ditentukan, maka pihaknya akan membatalkan rencana kerja samanya. "Maksimal mungkin enam bulan saya kasih waktu agar IPB dan Pakuan dapat meninjau ulang tata ruang ini," katanya.

Ia mengatakan IPB dan Pakuan jangan hanya bisa bekerja sama dengan pihak luar, tetapi bisa bekerja sama dengan Pemerintah Daerah terutama dalam menyelesaikan persoalan penataan kawasan Jabodetabek.

Ferry menyatakan, pembangunan kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) harus terintegrasi agar pembangunannya tertata karena selama ini rencana itu selalu menemui kegagalan.

"Saya ingin menggugah kesadaran kita tentang ini. Sebagai bangsa harus punya rasa malu. Gagasan sudah ada sejak 1966," katanya.

Menurut dia, selama konsep tersebut tercetuskan, sudah sekian banyak peraturan, kerja sama, serta perjanjian, tetapi tidak kunjung berhasil dan menyelesaikan. Kegagalan juga terjadi karena semua pihak menganggap pembangunan wilayah hanya sebuah proyek dan terpisah.

"Bahkan, Inpres pun dimunculkan dan terakhir Perpres 54 tentang penataan ruang kawasan Jabodetabek Bpuncur. Ini sudah lama, kalau memang tidak beres juga, saya memberi waktu kepada IPB merenung, hentikan proyek ini kalau tidak bisa memperbaiki," katanya.

Menteri menegaskan sebagai sebuah kawasan semuanya harus dipandang sama dan tidak ada duplikasi kewenangan. Namun yang terjadi, secara administrasi, terjadi perbedaan kewenangan dan cita-cita.

Ferry juga mengusulkan khusus wilayah DKI Jakarta agar dilakukan moratorium pembangunan fisik, minimal selama dua tahun, kemudian menggenjot sistem drainase terlebih dahulu. Hal ini karena pemerintah daerah juga tidak terbiasa membangun kawasan yang melintasi batas-batas administrasi wilayah.

"Ketika rencana tata ruang tersusun, harus diperkuat dengan adanya beberapa kewenangan yang bersifat khusus. Jadi Jabodetabek tidak perlu gubernur baru. Sehingga, rencana tata ruang kawasan bisa berdasarkan pada daya dukung wilayah dalam konteks rencana tata ruang nasional. Dengan demikian, tata ruang dan agraria terencana secara simultan dan terintegrasi," katanya.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang juga menawarkan beberapa poin utama terkait pembangunan kawasan integrasi Jabodetabek, salah satunya membentuk badan pemerintahan khusu yang limitatif, yang mengatur kewenangan dan periodisasi untuk mengelola pemerintah daerah dalam mengatur kawasan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com