Ketua MA Akui Hanya Diam Saja Hadapi Putusan Hakim Sarpin

Kompas.com - 17/03/2015, 18:48 WIB
KOMPAS.com/Sabrina Asril Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali mengungkapkan, pihaknya belum akan menyatakan sikap ataupun memberikan pernyataan terkait permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berharap bahwa MA segera menerbitkan surat edaran. KPK meminta MA menerbitkan surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) untuk mencegah kekacauan hukum pasca-putusan praperadilan Hakim Sarpin Rizaldi yang membatalkan status tersangka Komjen Budi Gunawan.

"Kami tidak boleh berbicara karena akan membawa pengaruh dan dampak. Jadi, pokoknya kami pasif saja, diam saja," ujar Hatta seusai acara Laporan Tahunan Mahkamah Agung di Jakarta Convention Center, Selasa (17/3/2015).

Hatta pun mengaku belum berencana menerbitkan SEMA itu. Apabila MA bersikap, ucap Hatta, para hakim di daerah bisa saja memegang perkataannya dalam memutus perkara praperadilan. Lebih lanjut, Hatta mengungkapkan, perbedaan putusan praperadilan yang satu dengan praperadilan yang diputus Hakim Sarpin Rizaldi harus dipandang sebagai suatu hal yang wajar.

"Putusannya mungkin sama amarnya, tetapi latar belakangnya berbeda," ujar dia.

Permintaan KPK

Seperti diberitakan, KPK kini mencari alternatif lain untuk menyikapi putusan praperadilan Hakim Sarpin Rizaldi yang membatalkan status tersangka Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Jika sebelumnya KPK sempat mempertimbangkan opsi pengajuan peninjauan kembali, kini lembaga itu menilai MA bisa saja mengeluarkan SEMA untuk mengatur para hakim di bawahnya.

"SEMA misalnya untuk mengingatkan jajaran bawahan mengembalikan ke posisi yang sesungguhnya," ujar Wakil Ketua KPK Zulkarnaen.

Sebelumnya, Hakim Sarpin Rizaldy membatalkan status tersangka yang ditetapkan KPK kepada Komjen Budi Gunawan. Sarpin menganggap KPK tidak berwenang untuk memeriksa kasus Budi yang saat itu dianggap bukan penyelenggara negara ataupun penegak hukum.

KPK memprotes keputusan itu. Mereka menganggap putusan Sarpin akan membuat kekacauan hukum karena semua tersangka bisa mengajukan hal yang sama, dan forum praperadilan bisa membatalkan status tersangka itu.

KPK kemudian sempat mengajukan kasasi. Namun, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolaknya. Selanjutnya, atas kesepakatan penegak hukum, KPK akhirnya menyerahkan kasus Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung. (Baca: KPK Nilai MA Tidak Akan Hentikan "Sarpin Effect")



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorFidel Ali Permana

Terkini Lainnya

Direktur Penyidikan Jadi Plt Deputi Penindakan KPK

Direktur Penyidikan Jadi Plt Deputi Penindakan KPK

Nasional
Kata KPK soal Keluhan Tahanan Terkait Pemborgolan hingga Penyitaan Pemanas Makanan

Kata KPK soal Keluhan Tahanan Terkait Pemborgolan hingga Penyitaan Pemanas Makanan

Nasional
Kata Moeldoko soal Bagi-bagi Jabatan di Pemerintahan Jokowi Periode Kedua

Kata Moeldoko soal Bagi-bagi Jabatan di Pemerintahan Jokowi Periode Kedua

Nasional
Menhan Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen, Ini Kata Polri

Menhan Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen, Ini Kata Polri

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Jokowi Harus Bisa Lahirkan Pemimpin yang Lebih Baik dari Dirinya

Budiman Sudjatmiko: Jokowi Harus Bisa Lahirkan Pemimpin yang Lebih Baik dari Dirinya

Nasional
Jaksa KPK Soroti Disposisi Staf Pribadi Menpora dalam Proposal Dana Hibah KONI

Jaksa KPK Soroti Disposisi Staf Pribadi Menpora dalam Proposal Dana Hibah KONI

Nasional
Politisi PDI-P Sebut Perlu Ada Partai di Luar Pemerintahan

Politisi PDI-P Sebut Perlu Ada Partai di Luar Pemerintahan

Nasional
Mantan Deputi Penindakan KPK Brigjen Firli Ditarik Kembali ke Polri

Mantan Deputi Penindakan KPK Brigjen Firli Ditarik Kembali ke Polri

Nasional
Pengacara Sebut Polisi yang Diduga Terlibat Kasus Novel Pernah Halangi OTT KPK

Pengacara Sebut Polisi yang Diduga Terlibat Kasus Novel Pernah Halangi OTT KPK

Nasional
SBY Tengah Siapkan Buku dan Lagu tentang Ani Yudhoyono

SBY Tengah Siapkan Buku dan Lagu tentang Ani Yudhoyono

Nasional
BPN Anggap KPU Terlalu Pede Hanya Hadirkan Satu Ahli di MK

BPN Anggap KPU Terlalu Pede Hanya Hadirkan Satu Ahli di MK

Nasional
Ahli KPU yang Tak Hadir pada Sidang di MK Jelaskan soal BUMN dan Anak Perusahaan BUMN

Ahli KPU yang Tak Hadir pada Sidang di MK Jelaskan soal BUMN dan Anak Perusahaan BUMN

Nasional
Moeldoko Klarifikasi soal Materi Pelatihan TKN 'Kecurangan Bagian dari Demokrasi'

Moeldoko Klarifikasi soal Materi Pelatihan TKN "Kecurangan Bagian dari Demokrasi"

Nasional
KPK Sebut Pemeriksaan Novel Hanya Pengulangan, Tak Ada Hal Baru

KPK Sebut Pemeriksaan Novel Hanya Pengulangan, Tak Ada Hal Baru

Nasional
KPU Pertanyakan Keaslian Amplop yang Dibawa Saksi 02

KPU Pertanyakan Keaslian Amplop yang Dibawa Saksi 02

Nasional

Close Ads X