Tak Ingin Gaduh, Zulkifli Instruksikan Fraksi PAN di DPR Tak Gunakan Hak Angket

Kompas.com - 17/03/2015, 14:41 WIB
Ketua MPR Zulkifli Hasan memimpin rapat gabungan Fraksi MPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/10/2014). TRIBUNNEWS/HERUDINKetua MPR Zulkifli Hasan memimpin rapat gabungan Fraksi MPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/10/2014).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menginstruksikan Fraksi PAN di DPR tak perlu menggunakan hak angket terhadap keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly yang mengakui kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono. Hal ini bertentangan dengan keinginan fraksi parpol di Koalisi Merah Putih lainnya yang akan menggunakan hak angket.

"PAN di seluruh Indonesia, termasuk Jakarta, rakyat jenuh kalau politik gaduh, DPR gaduh, DPRD gaduh, noise, berisik ribut," kata Zulkifli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/3/2015).

Zulkifli menilai, kondisi politik hingga ekonomi pada akhir-akhir ini sudah membuat masyarakat resah. Oleh karena itu, dia tidak ingin membuat masyarakat bertambah resah dengan menggulirkan hak angket ke Menkumham.

"PAN tidak ingin jadi bagian yang gaduh-gaduh. Kita ingin menjadi solusi untuk mengutamakan rakyat banyak," ucap Zulkifli yang baru saja terpilih sebagai ketua umum pada Kongres PAN ini.

Sebelumnya, Ketua MPR ini juga sudah menginstruksikan Fraksi PAN di DPRD DKI Jakarta untuk mencabut hak angket terhadap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dengan alasan serupa.

"Saya kira rakyat perlu kesejukan, diberi harapan, lelah kalau mendengar para elite pemerintah terus bertarung. Tidak henti-henti saling melapor dan mengangket karena bukan solusi, maka kita harus membuat suasana sejuk untuk kepentingan rakyat banyak," tambah Zulkifli.

Sebelumnya, pimpinan fraksi partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih menyatakan mosi tidak percaya dan berencana mengajukan angket untuk Menkumham. Perwakilan dari PAN juga tak hadir dalam kesempatan tersebut.

Wacana pengajuan angket muncul karena Menkumham dianggap memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan politik saat menyelesaikan konflik internal PPP dan Partai Golkar. KMP memberi waktu hingga pekan depan bagi Menkumham untuk mengubah keputusannya. (Baca: Baru Wacana, KMP Belum Bahas Rencana Ajukan Hak Angket untuk Menteri Yasonna)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Nasional
Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Nasional
Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Nasional
Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X