Romahurmuziy Minta Pimpinan DPR Tak Campuri Urusan Internal Partai

Kompas.com - 17/03/2015, 07:41 WIB
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Surabaya, M Romahurmuziy, membuka rapat koordinasi nasional di Serang, Banten, Senin (16/3/2015). KOMPAS.com/DANI PRABOWOKetua Umum Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Surabaya, M Romahurmuziy, membuka rapat koordinasi nasional di Serang, Banten, Senin (16/3/2015).
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

SERANG, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Surabaya, M Romahurmuziy mengingatkan, agar pimpinan DPR dan anggota fraksi lain tidak ikut campur dalam urusan rumah tangga PPP dan Golkar. Menurut dia, ada etika berpolitik yang seharusnya dipahami oleh para politisi.

"Ya, saya kira itu kawan-kawan kalau tidak tahu masalah internal partai lain tidak usah banyak komentar. Itu sikap pernyataan yang ngawur," kata Rommy, saat dijumpai di sela Rakornas PPP, di Serang, Banten, Selasa (17/3/2015).

Rommy mempertanyakan komitmen Pimpinan DPR yang seharusnya bekerja sesuai dengan mekanisme perundang-undangan. Menurut dia, Pimpinan DPR tidak boleh mendukung salah satu pihak ketika terjadi konflik di dalam fraksi partai di DPR.

"Pimpinan DPR harus tunduk pada UU yang ada untuk tidak melakukan standar ganda. Jadi, kalau mereka masih seperti ini, enggak usah banyak komentar lah," kata dia.


Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Agung Laksono, mewacanakan perombakan struktur pengurus Fraksi Golkar di DPR. Namun, menurut Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, perombakan struktur itu belum bisa dilakukan. Perombakan, kata dia, hanya bisa dilakukan oleh pengurus yang sah dan tercatat dalam Sekretariat Jenderal DPR RI.

"Tidak bisa (perombakan) karena proses masih berjalan. Kesetjenan DPR tidak bisa memproses," kata Fahri, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/3/2015).

Fahri mengusulkan agar perselisihan Golkar ditindaklanjuti dengan penggunaan hak angket oleh anggota DPR. Hal itu dianggap Fahri akan memperjelas keputusan Menkumham Yasonna H Laoly yang mengakui kepengurusan Agung Laksono.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X