Kompas.com - 16/03/2015, 19:43 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengumumkan keputusan terkait penetapan kepengurusan DPP Partai Golkar pasca-putusan Mahkamah Partai Golkar di Kantor Kemenkum HAM, Jakarta, Selasa (10/3/2015). Kemenkum HAM akhirnya mengakui kepengurusan Partai Golkar hasil munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAMenteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengumumkan keputusan terkait penetapan kepengurusan DPP Partai Golkar pasca-putusan Mahkamah Partai Golkar di Kantor Kemenkum HAM, Jakarta, Selasa (10/3/2015). Kemenkum HAM akhirnya mengakui kepengurusan Partai Golkar hasil munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono.
Penulis Icha Rastika
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com
 - Pengesahan pengurus DPP Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dapat menjadi batu sandungan bagi Presiden Joko Widodo dalam menggulirkan roda pemerintah. Langkah itu dianggap tidak perlu dilakukan karena akan mengganggu konsentrasi pemerintah dalam menata negara.

Ahli hukum tata negara Universitas Hasanuddin Irman Putra Sidin menilai Yasonna telah salah langkah karena mengesahkan pengurus yang sah pada masing-masing partai tersebut. Langkah itu telah menimbulkan turbulensi atau guncangan yang dapat menganggu jalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"(Pengesahan pengurus) tidak perlu dilakukan karena itu justru menganggu Presiden sendiri dalam hal pemulihan negara menjadi negara yang normal karena banyak sekali problem yang harus diselesaikan," kata Irman, Senin (16/3/2015) di Jakarta.

Menurut Irman, Menkumham sedianya membiarkan proses hukum berjalan atas sengketa kepengurusan kedua partai itu. Yasonna tidak perlu terbawa arus pertarungan antara dua kubu koalisi, yakni Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat.

"Makanya, tidak perlu terus larut antara pertarungan dua kubu KMP dan KIH yang kemudian menyeret institusi kekuasaan untuk mengesahkan salah satunya," ucap Irman.

Ia berpendapat bahwa pengesahan pengurus dari salah satu kubu Golkar dan PPP tersebut dapat berdampak terhadap situasi politik ke depan. Ada konsekuensi politik yang bakal ditanggung pemerintah atas pengesahan tersebut. Ke depan, pemerintah akan disibukkan dengan permasalahan politik ini padahal banyak masalah penting lain yang menunggu diselesaikan.

"Salah satu contoh kan kita sibuk dengan hal-hal yang seperti ini, sementara ekonomi kita sedang bergerak menjadi hal yang tidak nyaman, rupiah mulai begerak mengkhawatirkan. Kita sibuk dengan turbulensi itu," kata dia.

Ia menekankan kepada Presiden Jokowi untuk menghimpun kekuatan dua koalisi, baik KMP maupun KIH, dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Karena permasalahan ini, kini Menkumham menghadapi ancaman penggunaan hak angket oleh Koalisi Merah Putih di DPR. Irman menilai wacana pengguliran hak angket ini sebagai gertak sambal. Menurut dia, hal yang perlu dilakukan saat ini adalah Presiden Jokowi harus menghimpun kekuatan dua koalisi, yakni Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat, untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Putusan Menkumham terkait penyelesaian dualisme kepengurusan di tubuh PPP dan Partai Golkar mendapat kritik karena dianggap kental nuansa politik. Saat menangani konflik PPP, Yasonna mengakui kepengurusan yang dipimpin Romahurmuziy. (baca: Menkumham Persilakan Gugat Keputusannya Sahkan Kepengurusan PPP Kubu Romy)

Adapun terkait konflik Golkar, Menkumham mengakui kepengurusan Agung Laksono berdasarkan putusan Mahkamah Partai. (Baca: Menkumham Minta Agung Susun Kepengurusan Golkar untuk Disahkan)

Putusan Menkumham itu kemudian mendapat perlawanan secara hukum dan politik. Pengurus PPP kubu Djan Faridz dinyatakan menang saat menggugat putusan Menkumham pada PTUN. (baca: Suryadharma Minta Menkumham Tak Ajukan Banding Putusan PTUN)

Sementara kubu Aburizal berencana melayangkan gugatan serupa ke PTUN dan berencana mengambil sikap politik dengan mengajukan angket di DPR RI. (Baca: Aburizal: Keputusan Menkumham Cederai Keadilan dan Demokrasi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota Komisi III Minta Kapolsek yang Diduga Lecehkan Anak Tersangka Diproses Pidana

Anggota Komisi III Minta Kapolsek yang Diduga Lecehkan Anak Tersangka Diproses Pidana

Nasional
Targetkan Vaksinasi Lansia di Jawa-Bali 70 Persen, Luhut Berharap Mampu Tekan Angka Kematian

Targetkan Vaksinasi Lansia di Jawa-Bali 70 Persen, Luhut Berharap Mampu Tekan Angka Kematian

Nasional
OTT di Kuansing, KPK Amankan 8 Orang Termasuk Bupati Andi Putra

OTT di Kuansing, KPK Amankan 8 Orang Termasuk Bupati Andi Putra

Nasional
Aturan Lengkap PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali hingga 8 November 2021

Aturan Lengkap PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali hingga 8 November 2021

Nasional
Menkes Perkirakan Cakupan Vaksinasi Covid-19 Akhir Tahun Capai 300 Juta Suntikan

Menkes Perkirakan Cakupan Vaksinasi Covid-19 Akhir Tahun Capai 300 Juta Suntikan

Nasional
Bupati Kuansing Andi Putra Terjaring OTT, KPK: Terkait Dugaan Suap Perizinan Perkebunan

Bupati Kuansing Andi Putra Terjaring OTT, KPK: Terkait Dugaan Suap Perizinan Perkebunan

Nasional
Tokoh Agama Berperan Penting dalam Pemberdayaan Perempuan-Perlindungan Anak

Tokoh Agama Berperan Penting dalam Pemberdayaan Perempuan-Perlindungan Anak

Nasional
Kapolsek Terduga Pelaku Pelecehan Seksual Disanksi Mutasi, Imparsial: Sangat Tidak Cukup

Kapolsek Terduga Pelaku Pelecehan Seksual Disanksi Mutasi, Imparsial: Sangat Tidak Cukup

Nasional
OTT di Riau, KPK Tangkap Bupati Kuansing Andi Putra

OTT di Riau, KPK Tangkap Bupati Kuansing Andi Putra

Nasional
UNJ Akan Ubah Aturan Pemberian Gelar Doktor Kehormatan, Aliansi Dosen: Ada Kepentingan Non-akademik

UNJ Akan Ubah Aturan Pemberian Gelar Doktor Kehormatan, Aliansi Dosen: Ada Kepentingan Non-akademik

Nasional
Menko PMK Tekankan Pentingnya Kecepatan dan Keakuratan Data Program JKN

Menko PMK Tekankan Pentingnya Kecepatan dan Keakuratan Data Program JKN

Nasional
Kasus Gratifikasi Puput Tantiana, KPK Periksa 9 Pejabat Probolinggo sebagai Saksi

Kasus Gratifikasi Puput Tantiana, KPK Periksa 9 Pejabat Probolinggo sebagai Saksi

Nasional
Dukung Jokowi Tutup BUMN Tak Berkembang, Puan: Percuma Bertahan, Hanya Jadi Beban Negara

Dukung Jokowi Tutup BUMN Tak Berkembang, Puan: Percuma Bertahan, Hanya Jadi Beban Negara

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Begini Aturan Kegiatan Olahraga di Daerah Level 3-2

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Begini Aturan Kegiatan Olahraga di Daerah Level 3-2

Nasional
Sejarah Pertempuran Laut Arafuru antara Indonesia dan Belanda

Sejarah Pertempuran Laut Arafuru antara Indonesia dan Belanda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.