Menkumham: KPK Harusnya "Gentle", Jangan Tembak dari Belakang soal Remisi

Kompas.com - 16/03/2015, 16:54 WIB
?Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dicegat Relawan Jokowi saat tiba di Istana Kepresidenan, Selasa (16/3/2015). Yasonna diminta penjelasannya soal wacana pemberian remisi untuk para koruptor. sabrina asril/kompas.com?Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dicegat Relawan Jokowi saat tiba di Istana Kepresidenan, Selasa (16/3/2015). Yasonna diminta penjelasannya soal wacana pemberian remisi untuk para koruptor.
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly memprotes sikap Komisi Pemberantasan Korupsi yang tak mau berdialog soal wacana pemberian remisi untuk terpidana kasus korupsi. KPK, sebut dia, justru menggerakkan media sosial untuk mendukung penolakan wacana itu.

"Kami sepakati dululah jangan kita undang main belakang. Gue ditembakin dari belakang, jangan gitu dong, gentleman, kita duduk bersama," kata Yasonna di Istana Kepresidenan, Senin (16/3/2015).

Yasonna pun menjelaskan argumentasinya bahwa terpidana kasus korupsi perlu diberi remisi. Menurut dia, setiap narapidana memiliki hak yang sama mendapat keringanan hukuman apabila sudah tobat.

Sementara itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang pengetatan remisi untuk kasus pidana luar biasa, pemberian remisi untuk kasus korupsi, narkoba, dan terorisme bergantung pada penegak hukum.

Untuk kasus korupsi, bergantung pada penilaian KPK. Yasonna mengungkapkan, di dalam banyak kasus, terpidana korupsi selalu ditolak pengajuan revisinya oleh KPK, padahal menurut kementerian orang itu sudah memperbaiki diri.

Yasonna membandingkan dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang masih melihat proses pembinaan seorang terpidana terorisme selama di tahanan.

"Bagaimana coba ending-nya di sana. Sudah harta disita, denda juga. Ya memang dari segi KPK ya bertujuan nuntut-nuntut. Tapi, kalau di sini (Kemenkumham) beda, untuk membina," papar Yasonna.

Maka dari itu, Yasonna meminta agar KPK memenuhi undangan pihaknya untuk mengkaji PP 99/2012 itu. Surat undangan untuk diskusi, kata dia, sudah disampaikan ke KPK.

"Bahwa kita sepakat, mari duduk. Jangan bikin medsos lain segala macam. Yang fair dong!" ujar Yasonna.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perkembangan Terkini Ibu Kota Baru, Bernama Nusantara dan Mayoritas Biaya dari APBN

Perkembangan Terkini Ibu Kota Baru, Bernama Nusantara dan Mayoritas Biaya dari APBN

Nasional
Dari Penjara, Ferdinand Hutahaean Tulis Surat Minta Maaf ke Masyarakat Indonesia

Dari Penjara, Ferdinand Hutahaean Tulis Surat Minta Maaf ke Masyarakat Indonesia

Nasional
Profil 4 Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Baru 'Nusantara' yang Disebut Jokowi

Profil 4 Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Baru "Nusantara" yang Disebut Jokowi

Nasional
Jadi Tulang Punggung Keluarga, Ferdinand Hutahaean Ajukan Penangguhan Penahanan

Jadi Tulang Punggung Keluarga, Ferdinand Hutahaean Ajukan Penangguhan Penahanan

Nasional
Sejarawan: Nama Nusantara untuk Ibu Kota Baru Wakili Arogansi dan Jawa Sentris

Sejarawan: Nama Nusantara untuk Ibu Kota Baru Wakili Arogansi dan Jawa Sentris

Nasional
Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Nasional
Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Nasional
Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Nasional
Jokowi Pilih 'Nusantara' Jadi Nama Ibu Kota Baru, Pansus RUU IKN Beri Catatan

Jokowi Pilih "Nusantara" Jadi Nama Ibu Kota Baru, Pansus RUU IKN Beri Catatan

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Kasus Proyek Penyewaan Satelit di Kemenhan

Kejagung Periksa 3 Saksi Kasus Proyek Penyewaan Satelit di Kemenhan

Nasional
Update 17 Januari: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,69 Persen

Update 17 Januari: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,69 Persen

Nasional
Menpan RB: Rekrutmen ASN pada 2022 Difokuskan pada PPPK, Khususnya Guru dan Nakes

Menpan RB: Rekrutmen ASN pada 2022 Difokuskan pada PPPK, Khususnya Guru dan Nakes

Nasional
Ibu Kota 'Nusantara' Disebut Akan Lebih Banyak Pakai APBN, Kepala Bappenas: Saya Belum Baca

Ibu Kota "Nusantara" Disebut Akan Lebih Banyak Pakai APBN, Kepala Bappenas: Saya Belum Baca

Nasional
Update 17 Januari: 269.513 Spesimen Diperiksa, 'Positivity Rate' 3,7 Persen

Update 17 Januari: 269.513 Spesimen Diperiksa, "Positivity Rate" 3,7 Persen

Nasional
DPP PDI-P Undang Erick Thohir, Siti Nurbaya, dan Teten Masduki ke Diskusi di Sekolah Partai

DPP PDI-P Undang Erick Thohir, Siti Nurbaya, dan Teten Masduki ke Diskusi di Sekolah Partai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.