Kompas.com - 16/03/2015, 15:08 WIB
Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah menggelar aksi dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (6/3). Aksi dukungan terhadap KPK terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat yang peduli terhadap pemberantasan korupsi. KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASAKomite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah menggelar aksi dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (6/3). Aksi dukungan terhadap KPK terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat yang peduli terhadap pemberantasan korupsi.
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS
- Dalam pemerintahannya yang belum genap berumur lima bulan, Presiden Joko Widodo sudah harus menghadapi berbagai persoalan pelik. Kepercayaan terhadap pemerintahannya bisa memudar jika penyelesaian yang diambil ternyata tidak menuntaskan persoalan serta tidak sesuai aspirasi masyarakat.

Di bidang politik dan hukum, polemik seputar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)-Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia masih belum sepenuhnya berhasil dituntaskan. Bahkan, ditengarai, polemik baru siap muncul setelah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly mengeluarkan wacana terkait peninjauan kembali terhadap kebijakan pengetatan remisi untuk koruptor.

Di bidang ekonomi, Jokowi harus menghadapi nilai tukar rupiah yang terus terpuruk. Pemicu utama pelemahan kurs rupiah memang dipicu faktor global, yaitu penguatan dollar AS seiring membaiknya perekonomian negara tersebut.

Namun, dibandingkan dengan negara-negara lain, terutama di kawasan Asia, nilai tukar rupiah termasuk yang terperosok cukup dalam. Padahal, sebenarnya Indonesia punya prospek yang bagus untuk berinvestasi baik melalui pasar modal ataupun investasi langsung di sektor riil.

Salah satu alasannya, tahun ini pemerintah menganggarkan Rp 290 triliun untuk pembangunan infrastruktur, yang merupakan terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Sejumlah proyek infrastruktur yang akan dieksekusi antara lain pembangunan jalan baru sepanjang 143 kilometer (km), jalur kereta api baru 265 km, 5 bandar udara baru, dan 120 menara kembar rusunawa untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Besarnya anggaran proyek infrastruktur akan bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi ini membuat pemerintah optimistis menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 5,8 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan 2014 (5,5 persen). Bahkan, pada 2016-2018, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan 6,9-7,8 persen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, berbagai target dan rencana ekonomi itu dapat terganggu jika pemerintah tidak mampu secara efektif mengatasi pelemahan nilai rupiah. Pemerintahan Jokowi seolah tengah diuji daya tahan dan ketangkasannya dalam menyelesaikan persoalan demi persoalan.

Ketidakpastian

Kondisi fundamental perekonomian Indonesia, terutama neraca transaksi berjalan, memang besar pasak daripada tiang. Namun, dampaknya terhadap kurs rupiah seharusnya tidak separah saat ini. Hal ini memunculkan dugaan, penurunan nilai rupiah kali ini tak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi. Mulai menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah diduga juga menjadi sebab.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Hengky Kurniawan, KPK Dalami Pembagian Tugas dengan Aa Umbara di Bandung Barat

Periksa Hengky Kurniawan, KPK Dalami Pembagian Tugas dengan Aa Umbara di Bandung Barat

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Penerimaan dan Penggunaan Uang Eks Penyidik Stepanus Robin

Periksa Saksi, KPK Dalami Penerimaan dan Penggunaan Uang Eks Penyidik Stepanus Robin

Nasional
Kuasa Hukum Yakin Hakim Kabulkan Permohonan Praperadilan Angin Prayitno Aji

Kuasa Hukum Yakin Hakim Kabulkan Permohonan Praperadilan Angin Prayitno Aji

Nasional
Megawati Instruksikan Kader PDI-P Bantu Penanganan Pandemi Lewat Kegiatan Partai

Megawati Instruksikan Kader PDI-P Bantu Penanganan Pandemi Lewat Kegiatan Partai

Nasional
Mendagri: Saya Ingin Lihat Pemda Mana yang Sukses Bentuk Tim Tracing Covid-19

Mendagri: Saya Ingin Lihat Pemda Mana yang Sukses Bentuk Tim Tracing Covid-19

Nasional
Kemendikbud Ristek Tegaskan Asesmen Nasional Tak Digunakan untuk Menilai Individu Murid

Kemendikbud Ristek Tegaskan Asesmen Nasional Tak Digunakan untuk Menilai Individu Murid

Nasional
TNI AU Minta Maaf dan Tahan 2 Prajuritnya yang Lakukan Kekerasan ke Warga di Merauke

TNI AU Minta Maaf dan Tahan 2 Prajuritnya yang Lakukan Kekerasan ke Warga di Merauke

Nasional
Dugaan Pelanggaran Etik dalam Proses TWK Tak Cukup Bukti, KPK: Dewas Sudah Periksa 42 Bukti

Dugaan Pelanggaran Etik dalam Proses TWK Tak Cukup Bukti, KPK: Dewas Sudah Periksa 42 Bukti

Nasional
Jubir Pemerintah Ingatkan Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Jubir Pemerintah Ingatkan Tetap Disiplin Protokol Kesehatan meski Sudah Divaksinasi

Nasional
PDI-P Luncurkan Kendaraan Bantuan untuk Tangani Pandemi dan Jaga Lingkungan

PDI-P Luncurkan Kendaraan Bantuan untuk Tangani Pandemi dan Jaga Lingkungan

Nasional
TNI AU Minta Maaf Atas Insiden Kekerasan yang Dilakukan Oknum Prajuritnya ke Seorang Warga Merauke

TNI AU Minta Maaf Atas Insiden Kekerasan yang Dilakukan Oknum Prajuritnya ke Seorang Warga Merauke

Nasional
Kronologi Warga di Merauke Diperlakukan Tak Manusiawi oleh Oknum Prajurit TNI AU

Kronologi Warga di Merauke Diperlakukan Tak Manusiawi oleh Oknum Prajurit TNI AU

Nasional
Satgas: Jika Pembukaan Berbagai Sektor Meningkatkan Kasus Covid-19, Maka Perlu Kembali Dibatasi

Satgas: Jika Pembukaan Berbagai Sektor Meningkatkan Kasus Covid-19, Maka Perlu Kembali Dibatasi

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Cegah Luar Pulau Jawa-Bali Jadi Episentrum Baru Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Cegah Luar Pulau Jawa-Bali Jadi Episentrum Baru Covid-19

Nasional
TNI AU Tahan Prajurit yang Lakukan Kekerasan Terhadap Warga di Merauke

TNI AU Tahan Prajurit yang Lakukan Kekerasan Terhadap Warga di Merauke

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X